Alasan Ahok Buat Surat Disposisi Pembelian Lahan Sengketa di Cengkareng Barat

Kompas.com - 15/07/2016, 14:32 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai memberi keterangan terkait dugaan gratifikasi dalam pembelian lahan Cengkareng Barat, di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (14/7/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai memberi keterangan terkait dugaan gratifikasi dalam pembelian lahan Cengkareng Barat, di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (14/7/2016).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Saat pembelian lahan untuk rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, pada 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diketahui sudah menandatangani surat disposisi kepada Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan saat itu, Ika Lestari Aji.

Dengan adanya surat disposisi itu, artinya Ahok menyetujui pembelian lahan seluas 4,6 hektar itu.

Ahok pun menjelaskan alasan menyetujui pembelian lahan. Menurut dia, setiap proses pembelian lahan oleh pemerintah daerah dari pihak lain memang harus mendapat persetujuan dari kepala daerah.

"Jadi dalam pembelian lahan di UU ini, kalau pemerintah mau menguasai lahan harus mengeluarkan SK kepala daerah. Nah, SK kepala daerah dikeluarkan di situlah," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (15/7/2016).

Menurut Ahok, adanya surat disposisi bukan berarti lahan harus dibeli. Ia menyebut pejabat dari instansi yang bersangkutan dapat membatalkan jika lahan bermasalah.

"Kalau ada masalah, jadi beli enggak? Enggak. Terus dia mau jual ke orang lain. SK kan ada masa waktu. Kalau mau cepat ya ajuin, batalin SK," ujar Ahok.

Ahok menganggap Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan seharusnya melakukan pengecekan sebelum membeli lahan itu. Sebab, ia menilai tidak mungkin jika ia yang melakukan langsung kegiatan pengecekan lahan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau mesti saya cek gambar, cek peta, lalu buat apa ada dinas. Kurangin aja pegawai tinggal seribu orang saja kalau semua saya cek," kata Ahok. (Baca: 4 Jam di Bareskrim, Ahok Ungkap Proses Pembelian Lahan Cengkareng Barat)

Kasus lahan sengketa di Cengkareng Barat mencuat setelah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan diketahui membeli lahan tersebut dari seorang warga bernama Toeti Noeziar Soekarno pada 2015.

Lahan yang dibeli seharga Rp 668 miliar pada 2015 itu pada awalnya ingin diperuntukkan rumah susun. Namun, di sisi lain, lahan itu ternyata juga terdata milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dinas Perumahan berdalih membeli lahan karena Toeti memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. (Baca: Kata Kadis Perumahan DKI yang Baru soal Kisruh Lahan Rusun Cengkareng Barat)



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Divonis 4 Tahun Penjara, Rizieq Shihab: Lawan Terus!

Divonis 4 Tahun Penjara, Rizieq Shihab: Lawan Terus!

Megapolitan
Bentrok dengan Polisi, Simpatisan Rizieq Shihab Berlarian Hindari Semprotan Water Cannon

Bentrok dengan Polisi, Simpatisan Rizieq Shihab Berlarian Hindari Semprotan Water Cannon

Megapolitan
Rizieq Shihab Terbukti Sebar Berita Bohong, Hakim: Nyatakan Sehat meski Tahu Hasil Swab Antigen Reaktif

Rizieq Shihab Terbukti Sebar Berita Bohong, Hakim: Nyatakan Sehat meski Tahu Hasil Swab Antigen Reaktif

Megapolitan
Ini Hal yang Meringankan Vonis Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Usap di RS Ummi Bogor

Ini Hal yang Meringankan Vonis Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Usap di RS Ummi Bogor

Megapolitan
Ricuh, Massa Simpatisan Rizieq Shihab Lempar Batu, Polisi Tembak Gas Air Mata

Ricuh, Massa Simpatisan Rizieq Shihab Lempar Batu, Polisi Tembak Gas Air Mata

Megapolitan
Dinkes Bekasi Belum Dapat Pastikan Varian Baru Covid-19 Sudah Masuk Wilayahnya

Dinkes Bekasi Belum Dapat Pastikan Varian Baru Covid-19 Sudah Masuk Wilayahnya

Megapolitan
Rizieq Shihab Ajukan Banding atas Vonis 4 Tahun Penjara Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi Bogor

Rizieq Shihab Ajukan Banding atas Vonis 4 Tahun Penjara Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi Bogor

Megapolitan
Divonis 4 Tahun dalam Kasus Tes Usap RS Ummi, Rizieq Shihab Dianggap Meresahkan Masyarakat

Divonis 4 Tahun dalam Kasus Tes Usap RS Ummi, Rizieq Shihab Dianggap Meresahkan Masyarakat

Megapolitan
Divonis 4 Tahun Penjara, Rizieq Shihab Terbukti Sebar Berita Bohong dan Buat Onar

Divonis 4 Tahun Penjara, Rizieq Shihab Terbukti Sebar Berita Bohong dan Buat Onar

Megapolitan
Jangan Lupa Daftar, Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas Kembali Digelar di Puspemkot Tangerang

Jangan Lupa Daftar, Vaksinasi Warga 18 Tahun ke Atas Kembali Digelar di Puspemkot Tangerang

Megapolitan
Rizieq Shihab Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi

Rizieq Shihab Divonis 4 Tahun Penjara Terkait Kasus Tes Usap RS Ummi

Megapolitan
Khawatir Massa Simpatisan Tak Bisa Dikendalikan, Kuasa Hukum Rizieq Minta Vonis Dipercepat

Khawatir Massa Simpatisan Tak Bisa Dikendalikan, Kuasa Hukum Rizieq Minta Vonis Dipercepat

Megapolitan
Jelang Sidang Vonis, Simpatisan Rizieq Shihab Kepung Flyover Pondok Kopi

Jelang Sidang Vonis, Simpatisan Rizieq Shihab Kepung Flyover Pondok Kopi

Megapolitan
Polisi Tangkap 200 Simpatisan Rizieq Shihab di PN Jakarta Timur, Ada yang Membawa Senjata Tajam

Polisi Tangkap 200 Simpatisan Rizieq Shihab di PN Jakarta Timur, Ada yang Membawa Senjata Tajam

Megapolitan
Bertambah Lagi, Pasien di RS Wisma Atlet Jadi 8.414 Orang

Bertambah Lagi, Pasien di RS Wisma Atlet Jadi 8.414 Orang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X