Alasan Ahok Buat Surat Disposisi Pembelian Lahan Sengketa di Cengkareng Barat

Kompas.com - 15/07/2016, 14:32 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai memberi keterangan terkait dugaan gratifikasi dalam pembelian lahan Cengkareng Barat, di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (14/7/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai memberi keterangan terkait dugaan gratifikasi dalam pembelian lahan Cengkareng Barat, di Bareskrim Mabes Polri, Kamis (14/7/2016).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Saat pembelian lahan untuk rumah susun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, pada 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama diketahui sudah menandatangani surat disposisi kepada Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan saat itu, Ika Lestari Aji.

Dengan adanya surat disposisi itu, artinya Ahok menyetujui pembelian lahan seluas 4,6 hektar itu.

Ahok pun menjelaskan alasan menyetujui pembelian lahan. Menurut dia, setiap proses pembelian lahan oleh pemerintah daerah dari pihak lain memang harus mendapat persetujuan dari kepala daerah.

"Jadi dalam pembelian lahan di UU ini, kalau pemerintah mau menguasai lahan harus mengeluarkan SK kepala daerah. Nah, SK kepala daerah dikeluarkan di situlah," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (15/7/2016).

Menurut Ahok, adanya surat disposisi bukan berarti lahan harus dibeli. Ia menyebut pejabat dari instansi yang bersangkutan dapat membatalkan jika lahan bermasalah.

"Kalau ada masalah, jadi beli enggak? Enggak. Terus dia mau jual ke orang lain. SK kan ada masa waktu. Kalau mau cepat ya ajuin, batalin SK," ujar Ahok.

Ahok menganggap Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan seharusnya melakukan pengecekan sebelum membeli lahan itu. Sebab, ia menilai tidak mungkin jika ia yang melakukan langsung kegiatan pengecekan lahan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau mesti saya cek gambar, cek peta, lalu buat apa ada dinas. Kurangin aja pegawai tinggal seribu orang saja kalau semua saya cek," kata Ahok. (Baca: 4 Jam di Bareskrim, Ahok Ungkap Proses Pembelian Lahan Cengkareng Barat)

Kasus lahan sengketa di Cengkareng Barat mencuat setelah Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan diketahui membeli lahan tersebut dari seorang warga bernama Toeti Noeziar Soekarno pada 2015.

Lahan yang dibeli seharga Rp 668 miliar pada 2015 itu pada awalnya ingin diperuntukkan rumah susun. Namun, di sisi lain, lahan itu ternyata juga terdata milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dinas Perumahan berdalih membeli lahan karena Toeti memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. (Baca: Kata Kadis Perumahan DKI yang Baru soal Kisruh Lahan Rusun Cengkareng Barat)



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta PPKM Level 4, Wagub Minta Perusahaan Beri Keringanan kepada Karyawan Hamil

Jakarta PPKM Level 4, Wagub Minta Perusahaan Beri Keringanan kepada Karyawan Hamil

Megapolitan
JRMK: Isi Draf Revisi Perda Covid-19 Akan Bikin Warga Miskin Kota Tambah Sengara

JRMK: Isi Draf Revisi Perda Covid-19 Akan Bikin Warga Miskin Kota Tambah Sengara

Megapolitan
Anies Targetkan DKI Jakarta Vaksinasi 100.000 Warga dalam Sehari

Anies Targetkan DKI Jakarta Vaksinasi 100.000 Warga dalam Sehari

Megapolitan
Ombudsman Soroti Longgarnya Pengawasan Petugas Saat PPKM Level 4 di Tangsel

Ombudsman Soroti Longgarnya Pengawasan Petugas Saat PPKM Level 4 di Tangsel

Megapolitan
Satgas Covid-19 di RT/RW di Jakarta Diminta Lebih Aktif Pantau Pasien yang Jalani Isolasi Mandiri

Satgas Covid-19 di RT/RW di Jakarta Diminta Lebih Aktif Pantau Pasien yang Jalani Isolasi Mandiri

Megapolitan
LBH Jakarta Nilai Draf Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta Bias Kelas

LBH Jakarta Nilai Draf Revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta Bias Kelas

Megapolitan
Krematorium di TPU Tegal Alur Beroprasi, Kapasitas 5 Jenazah per Hari

Krematorium di TPU Tegal Alur Beroprasi, Kapasitas 5 Jenazah per Hari

Megapolitan
Anies Ajak Warga yang Sudah Divaksin Covid-19 Ikut Sosialisasikan Vaksinasi

Anies Ajak Warga yang Sudah Divaksin Covid-19 Ikut Sosialisasikan Vaksinasi

Megapolitan
Buaya Sepanjang 1,7 Meter Ditemukan di Selokan di Tambora

Buaya Sepanjang 1,7 Meter Ditemukan di Selokan di Tambora

Megapolitan
Polisi: Pelaku Pembacokan Tukang Sayur di Serpong Utara 5 Orang

Polisi: Pelaku Pembacokan Tukang Sayur di Serpong Utara 5 Orang

Megapolitan
Geng Motor Bacok Tukang Sayur di Serpong Utara, Rampas Ponsel dan Uang

Geng Motor Bacok Tukang Sayur di Serpong Utara, Rampas Ponsel dan Uang

Megapolitan
Boarding Pass KA Jarak Jauh Kini Terintegrasi Aplikasi Peduli Lindungi

Boarding Pass KA Jarak Jauh Kini Terintegrasi Aplikasi Peduli Lindungi

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangsel Meningkat pada Pekan Terakhir PPKM Level 4, Seperti Apa Penularannya?

Kasus Covid-19 di Tangsel Meningkat pada Pekan Terakhir PPKM Level 4, Seperti Apa Penularannya?

Megapolitan
Tabrak Pembatas Jalur Sepeda Sudirman, Mobil Berpelat RFS Terguling di Dekat Gedung Kemenpan-RB

Tabrak Pembatas Jalur Sepeda Sudirman, Mobil Berpelat RFS Terguling di Dekat Gedung Kemenpan-RB

Megapolitan
Cara Mendaftar Vaksin Dosis Kedua Via JAKI

Cara Mendaftar Vaksin Dosis Kedua Via JAKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X