Kebijakan Pelat Ganjil-Genap Jadi Cara Pemprov DKI "Paksa" Warga Naik Angkutan Umum

Kompas.com - 18/07/2016, 17:54 WIB
Kemacetan lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan,  Senin (17/12/2012). Sejumlah kalangan berharap agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki transportasi massal sebelum menerapkan kebijakan ganjil-genap. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROKemacetan lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2012). Sejumlah kalangan berharap agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki transportasi massal sebelum menerapkan kebijakan ganjil-genap.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan, kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat ganjil dan genap merupakan cara untuk memaksa masyarakat naik angkutan umum.

Kebijakan ganjil-genap bertujuan membatasi jumlah kendaraan di ruas jalan tertentu dengan berpatokan pada nomor pelat.

"Jadi program ini sebenarnya buat memaksa pengguna kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum, sambil menunggu pelaksanaan sistem jalan berbayar atau ERP (electronic road pricing)," kata Andri dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (18/7/2016).

Ia mengatakan, pengguna kendaraan pribadi sangat banyak. Setelah penghapusan kebijakan three in one beberapa waktu lalu, kemacetan di ruas jalan protokol meningkat hingga 24,35 persen dari sebelum kebijakan itu dihapus.

Sementara itu, jumlah penumpang bus transjakarta per harinya masih jauh dari target, rata-rata hanya 350.000 dari target 500.000 penumpang per hari. Memang ada sedikit penambahan jumlah penumpang ketika kebijakan three in one dihapus, tetapi hanya sedikit, yaitu 370.000-380.000 penumpang per hari.

"Padahal, setelah three in one dihapus, langsung dapat 600 bus dari Kemenhub. Bus untuk ke Tangerang, Bekasi, dan Depok juga bertambah, tapi penumpang masih sedikit," tutur Andri.

Agar penerapan kebijakan ganjil-genap dapat efektif, Andri akan menyertakan sanksi tegas bagi pengendara yang melanggar. Sanksi yang akan diterapkan masih dalam pembahasan, tetapi dia ingin supaya sanksinya mirip dengan sanksi sterilisasi jalur bus transjakarta.

"Kalau sanksinya sama seperti waktu sterilisasi, tilang biru langsung Rp 500.000, saya yakin seyakin-yakinnya orang akan jera," ujar Andri.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapid Test di Petamburan yang Sepi Peminat, Warga Diduga Takut, Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif

Rapid Test di Petamburan yang Sepi Peminat, Warga Diduga Takut, Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif

Megapolitan
Dugaan Pungli Bansos di Muara Angke, Warga Dimintai Rp 20.000, Ketua RT Terancam Dipecat...

Dugaan Pungli Bansos di Muara Angke, Warga Dimintai Rp 20.000, Ketua RT Terancam Dipecat...

Megapolitan
Dudung Abdurachman, Loper Koran Jadi Jenderal

Dudung Abdurachman, Loper Koran Jadi Jenderal

Megapolitan
UPDATE 24 November: Naik Terus, Jumlah Pasien Covid-19 di Depok 1.823 Orang

UPDATE 24 November: Naik Terus, Jumlah Pasien Covid-19 di Depok 1.823 Orang

Megapolitan
UPDATE 24 November: Bertambah 20 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 2.400

UPDATE 24 November: Bertambah 20 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 2.400

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Besar Jabodetabek Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Besar Jabodetabek Hujan Hari Ini

Megapolitan
Perkantoran Disebut Lokasi Rawan Pelanggaran Prokes

Perkantoran Disebut Lokasi Rawan Pelanggaran Prokes

Megapolitan
Anies: Rasio Tracing Covid-19 di Jakarta 1:12

Anies: Rasio Tracing Covid-19 di Jakarta 1:12

Megapolitan
Agustinus Panjat Tower Baliho Lagi, Polisi Sebut Itu Upaya Cari Sensasi

Agustinus Panjat Tower Baliho Lagi, Polisi Sebut Itu Upaya Cari Sensasi

Megapolitan
1 Camat dan 1 Kepala Dinas di Kota Bogor Positif Covid-19

1 Camat dan 1 Kepala Dinas di Kota Bogor Positif Covid-19

Megapolitan
Update 24 November: 273 Pasien Positif Covid-19 di Kota Tangerang Masih Dirawat

Update 24 November: 273 Pasien Positif Covid-19 di Kota Tangerang Masih Dirawat

Megapolitan
Anies: Pengerukan Waduk Pondok Ranggon Capai 80 Persen

Anies: Pengerukan Waduk Pondok Ranggon Capai 80 Persen

Megapolitan
Simpan Rp 800 Juta Uang Palsu Siap Edar, 2 Lansia Ditangkap

Simpan Rp 800 Juta Uang Palsu Siap Edar, 2 Lansia Ditangkap

Megapolitan
Satpol PP Jakbar Kumpulkan Rp 1,5 Miliar Denda dari Pelanggar Prokes

Satpol PP Jakbar Kumpulkan Rp 1,5 Miliar Denda dari Pelanggar Prokes

Megapolitan
Warga Tak Kooperatif, Polisi Sulit Cari Pelaku Tawuran di Johar Baru

Warga Tak Kooperatif, Polisi Sulit Cari Pelaku Tawuran di Johar Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X