Kebijakan Pelat Ganjil-Genap Jadi Cara Pemprov DKI "Paksa" Warga Naik Angkutan Umum

Kompas.com - 18/07/2016, 17:54 WIB
Kemacetan lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan,  Senin (17/12/2012). Sejumlah kalangan berharap agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki transportasi massal sebelum menerapkan kebijakan ganjil-genap. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROKemacetan lalu lintas di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2012). Sejumlah kalangan berharap agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbaiki transportasi massal sebelum menerapkan kebijakan ganjil-genap.
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan, kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat ganjil dan genap merupakan cara untuk memaksa masyarakat naik angkutan umum.

Kebijakan ganjil-genap bertujuan membatasi jumlah kendaraan di ruas jalan tertentu dengan berpatokan pada nomor pelat.

"Jadi program ini sebenarnya buat memaksa pengguna kendaraan pribadi menggunakan kendaraan umum, sambil menunggu pelaksanaan sistem jalan berbayar atau ERP (electronic road pricing)," kata Andri dalam rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (18/7/2016).

Ia mengatakan, pengguna kendaraan pribadi sangat banyak. Setelah penghapusan kebijakan three in one beberapa waktu lalu, kemacetan di ruas jalan protokol meningkat hingga 24,35 persen dari sebelum kebijakan itu dihapus.

Sementara itu, jumlah penumpang bus transjakarta per harinya masih jauh dari target, rata-rata hanya 350.000 dari target 500.000 penumpang per hari. Memang ada sedikit penambahan jumlah penumpang ketika kebijakan three in one dihapus, tetapi hanya sedikit, yaitu 370.000-380.000 penumpang per hari.

"Padahal, setelah three in one dihapus, langsung dapat 600 bus dari Kemenhub. Bus untuk ke Tangerang, Bekasi, dan Depok juga bertambah, tapi penumpang masih sedikit," tutur Andri.

Agar penerapan kebijakan ganjil-genap dapat efektif, Andri akan menyertakan sanksi tegas bagi pengendara yang melanggar. Sanksi yang akan diterapkan masih dalam pembahasan, tetapi dia ingin supaya sanksinya mirip dengan sanksi sterilisasi jalur bus transjakarta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau sanksinya sama seperti waktu sterilisasi, tilang biru langsung Rp 500.000, saya yakin seyakin-yakinnya orang akan jera," ujar Andri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KRL Anjlok di Ciputat, Penumpang Sebut Keberangkatan Kereta dari Stasiun Tanah Abang Telat 1 Jam

KRL Anjlok di Ciputat, Penumpang Sebut Keberangkatan Kereta dari Stasiun Tanah Abang Telat 1 Jam

Megapolitan
Anies Instruksikan Anak Buah Evaluasi Pembangunan Sumur Resapan

Anies Instruksikan Anak Buah Evaluasi Pembangunan Sumur Resapan

Megapolitan
DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Proyek Sumur Resapan 2 Tahun Berturut-turut

DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Proyek Sumur Resapan 2 Tahun Berturut-turut

Megapolitan
Sumur Resapan Ambles, Diaspal, lalu Dilubangi, Komisi D DPRD DKI Curiga Perencanaannya Salah

Sumur Resapan Ambles, Diaspal, lalu Dilubangi, Komisi D DPRD DKI Curiga Perencanaannya Salah

Megapolitan
KRL Anjlok Dievakuasi, Pengendara Sudah Dapat Lewati Pelintasan Sebidang di Ciputat

KRL Anjlok Dievakuasi, Pengendara Sudah Dapat Lewati Pelintasan Sebidang di Ciputat

Megapolitan
Kadishub Depok Akui Banyak Pengemudi Mobil Belum Tahu Penerapan Ganjil Genap di Margonda

Kadishub Depok Akui Banyak Pengemudi Mobil Belum Tahu Penerapan Ganjil Genap di Margonda

Megapolitan
4 dari 10 Gerbong KRL yang Anjlok di Pelintasan Ciputat Ditarik Kereta Penolong

4 dari 10 Gerbong KRL yang Anjlok di Pelintasan Ciputat Ditarik Kereta Penolong

Megapolitan
Ada 29 Sumur Resapan Ditutup Aspal di Lebak Bulus, Semuanya Akan Dilubangi

Ada 29 Sumur Resapan Ditutup Aspal di Lebak Bulus, Semuanya Akan Dilubangi

Megapolitan
KRL Anjlok di Pelintasan Ciputat, KAI: Itu Kereta Cadangan, Tak Layani Penumpang

KRL Anjlok di Pelintasan Ciputat, KAI: Itu Kereta Cadangan, Tak Layani Penumpang

Megapolitan
Tinjau Proyek Sumur Resapan di Lebak Bulus yang Diaspal, Sekda DKI Tak Beri Keterangan Apa Pun ke Wartawan

Tinjau Proyek Sumur Resapan di Lebak Bulus yang Diaspal, Sekda DKI Tak Beri Keterangan Apa Pun ke Wartawan

Megapolitan
KRL Anjlok di Pelintasan Ciputat, Jadwal Perjalanan Kereta Rute Serpong-Tanah Abang Terlambat

KRL Anjlok di Pelintasan Ciputat, Jadwal Perjalanan Kereta Rute Serpong-Tanah Abang Terlambat

Megapolitan
Bima Arya: Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Hidupkan Kembali Warisan Pusaka dan Budaya

Bima Arya: Presiden Jokowi Minta Kepala Daerah Hidupkan Kembali Warisan Pusaka dan Budaya

Megapolitan
Dishub Depok Klaim Arus Lalu Lintas di Hari Kedua Ganjil Genap Lebih Lancar meski Masih Macet

Dishub Depok Klaim Arus Lalu Lintas di Hari Kedua Ganjil Genap Lebih Lancar meski Masih Macet

Megapolitan
KRL Anjlok di Pelintasan Ciputat, Tak Ada Penumpang di Dalam Kereta

KRL Anjlok di Pelintasan Ciputat, Tak Ada Penumpang di Dalam Kereta

Megapolitan
Seluruh Kegiatan Menwa UPN Veteran Jakarta Dihentikan Buntut Mahasiswi Meninggal Saat Pembaretan

Seluruh Kegiatan Menwa UPN Veteran Jakarta Dihentikan Buntut Mahasiswi Meninggal Saat Pembaretan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.