Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPRD DKI Sebut Kebijakan Pelat Nomor Ganjil Genap Pasti Gagal

Kompas.com - 18/07/2016, 19:57 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim, meragukan efektivitas kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat ganjil dan genap demi mengurai kemacetan.

Afni juga mengkritik petugas Satpol PP yang awalnya akan diperbantukan dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan ganjil genap saat uji coba pada 27 Juli-26 Agustus 2016.

"Apakah mungkin ganjil genap itu akan sukses? Kalau membutuhkan biaya besar, tidak apa-apa, dibanding ganjil genap pakai tenaga manusia. Saya tidak bisa membayangkan. Satpol PP juga tidak bisa membantu di lalu lintas, bukan tupoksinya," kata Afni dalam rapat bersama Komisi B dengan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Senin (18/7/2016).

Afni mengkritik metode pengawasan kebijakan ganjil genap.

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan, akan ada pemeriksaan surat tanda nomor kendaraan (STNK) di setiap lampu lalu lintas kawasan ganjil genap.

Ada empat petugas Dishubtrans yang ditempatkan di setiap lampu lalu lintas. Mereka bertugas memeriksa STNK pengendara secara acak untuk mengecek apakah pelat nomornya sesuai atau dipalsukan. Pemeriksaan dilakukan ketika lampu lalu lintas sedang dalam kondisi merah.

"Cara Bapak menilang di setiap sudut lampu merah itu menimbulkan kemacetan karena manusia yang bekerja. Kemungkinan keterlambatan itu ada. Kalau di luar negeri, setiap kilometer pasang CCTV. Kalau ganjil genap gagal, apa yang akan dilakukan?" tutur Afni.

Andri memastikan bahwa pengawasan kebijakan ganjil genap tidak akan mengganggu arus lalu lintas. Petugas Dishubtrans yang ditempatkan tidak akan memeriksa semua pengendara yang sedang berhenti saat lampu merah.

"Pokoknya saya sudah pesan, penerapan pengawasan ini tidak boleh mengganggu arus lalu lintas. Di satu titik traffic light (TL), dijaga empat petugas. Nanti ada polisi juga yang dampingi," ujar Andri.

Ada 15 lampu lalu lintas di sepanjang jalur penerapan kebijakan itu, yakni sepanjang Jalan MH Thamrin, Sudirman, hingga Gatot Soebroto. Dengan begitu, total personel Dishubtrans yang ditugaskan untuk berjaga di semua lampu lalu lintas adalah 60 orang.

Pemeriksaan STNK ini merupakan satu dari dua metode pengawasan kebijakan ganjil genap. Metode lainnya adalah pengamatan terhadap pelat nomor kendaraan yang akan dilakukan oleh personel Ditlantas Polda Metro Jaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Dinas SDA DKI Sebut Proyek Polder di Tanjung Barat Akan Selesai pada Mei 2024

Megapolitan
Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftaran PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com