Persoalan Lahan Cengkareng Barat Turut Dibahas Pansus LHP BPK 2015

Kompas.com - 20/07/2016, 06:43 WIB
Kondisi lahan kosong di RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Senin (27/6/2016). Lahan kosong ini diduga merupakan lahan untuk pembangunan rusun Cengkareng Barat yang kini bermasalah karena masuk temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERAKondisi lahan kosong di RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Senin (27/6/2016). Lahan kosong ini diduga merupakan lahan untuk pembangunan rusun Cengkareng Barat yang kini bermasalah karena masuk temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015.
Penulis Jessi Carina
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — DPRD DKI membentuk pansus laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.

Salah satu LHP BPK yang dibahas dalam pansus tersebut terkait dengan pembelian lahan Cengkareng Barat.

"Di LHP BPK itu kan ada masalah Cengkareng juga," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (19/7/2016).

(Baca juga: Ahok: Kasus Lahan Cengkareng Barat Biar Urusan Polisi Saja Deh)

Pansus LHP BPK merupakan pansus rutin yang dibentuk setelah LHP BPK keluar setiap tahunnya.

Pansus ini akan membantu Pemerintah Provinsi DKI menyelidiki dan mencari penyelesaian terkait temuan BPK.

Mengenai lahan Cengkareng Barat, Prasetio mengatakan bahwa pihaknya akan obyektif.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Soal Cengkareng ya kita buktikan di pansus saja. Bisa terjadi kesalahan anggaran bisa juga tidak. Kita yang obyektif, mana yang benar mana yang salah," ujar Prasetio.

Pansus LHP BPK 2015 akan menyelidiki proses pembelian lahan 4,6 hektar di Cengkareng Barat oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan.

Lahan yang dibeli seharga Rp 668 miliar itu diklaim kepemilikannya oleh dua pihak, yaitu oleh Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan dan seorang warga bernama Toeti Noeziar Soekarno.

(Baca juga: Sengketa Lahan Cengkareng Barat, Pemprov DKI Akan Somasi PT Sabar Ganda)

Pembentukan pansus ini diputuskan melalui rapat pimpinan yang digelar di Gedung DPRD DKI, Selasa (19/6/2016).

Dalam rapat yang digelar tertutup itu, para peserta rapat menyepakati Wakil Ketua 4 DPRD DKI Ferrial Sofyan sebagai Ketua Pansus.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015 diketahui mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK.

Pemberian opini WDP ini merupakan yang ketiga secara beruntun. Pada 2013 dan 2014, Pemprov DKI juga mendapat hasil serupa.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri hingga Menkes Datangi Kampung Lockdown, Tanyakan Awal Kasus Covid-19 di Gandaria Selatan

Kapolri hingga Menkes Datangi Kampung Lockdown, Tanyakan Awal Kasus Covid-19 di Gandaria Selatan

Megapolitan
[GRAFIK] 639 Kasus Baru Hari Ini, Pasien Covid-19 Depok Lampaui Puncak Gelombang Pertama

[GRAFIK] 639 Kasus Baru Hari Ini, Pasien Covid-19 Depok Lampaui Puncak Gelombang Pertama

Megapolitan
Tes Acak di 4 Stasiun KRL Pagi Ini, 5 Orang Reaktif Covid-19

Tes Acak di 4 Stasiun KRL Pagi Ini, 5 Orang Reaktif Covid-19

Megapolitan
Rabu Besok, 6.000 Warga Usia 18 Tahun ke Atas Bakal Divaksinasi di Puspemkot Tangerang

Rabu Besok, 6.000 Warga Usia 18 Tahun ke Atas Bakal Divaksinasi di Puspemkot Tangerang

Megapolitan
Ini Syarat dan Cara Mendonorkan Plasma Konvalesen bagi Pasien Covid-19 Bergejala Berat hingga Kritis

Ini Syarat dan Cara Mendonorkan Plasma Konvalesen bagi Pasien Covid-19 Bergejala Berat hingga Kritis

Megapolitan
Kapolres Jakpus Koreksi Dinkes DKI soal Zona Merah di Rawasari

Kapolres Jakpus Koreksi Dinkes DKI soal Zona Merah di Rawasari

Megapolitan
Didatangi Orangtua Siswa yang Keluhkan Situs PPDB Eror, SMAN 1 Tangerang: Kami Minta Sabar

Didatangi Orangtua Siswa yang Keluhkan Situs PPDB Eror, SMAN 1 Tangerang: Kami Minta Sabar

Megapolitan
Kasudinkes: Penambahan Kasus Covid-19 di Jaktim di Atas 1.000 dalam 5 Hari Terakhir

Kasudinkes: Penambahan Kasus Covid-19 di Jaktim di Atas 1.000 dalam 5 Hari Terakhir

Megapolitan
Jenazah Korban Covid-19 di Sunter Tergeletak di Depan Rumah, Warga Tak Berani Pindahkan

Jenazah Korban Covid-19 di Sunter Tergeletak di Depan Rumah, Warga Tak Berani Pindahkan

Megapolitan
8.000 Orang Bakal Ikut Vaksinasi Massal di Stadion Patriot, Wali Kota Bekasi Targetkan Selesai 3 Jam

8.000 Orang Bakal Ikut Vaksinasi Massal di Stadion Patriot, Wali Kota Bekasi Targetkan Selesai 3 Jam

Megapolitan
Ketua Komisi A Sebut Pemprov DKI Ogah Perketat PSBB karena Pendapatan Rendah

Ketua Komisi A Sebut Pemprov DKI Ogah Perketat PSBB karena Pendapatan Rendah

Megapolitan
Balita yang Ditemukan Tewas di Kanal Banjir Barat Terseret Arus Selokan di Tanjung Barat

Balita yang Ditemukan Tewas di Kanal Banjir Barat Terseret Arus Selokan di Tanjung Barat

Megapolitan
Tabrak Truk di Tol JORR Jatiwarna, Sopir Mobil Tewas

Tabrak Truk di Tol JORR Jatiwarna, Sopir Mobil Tewas

Megapolitan
Vaksin Covid-19 di Terminal Poris Plawad, Targetnya Sopir Bus hingga Pedagang

Vaksin Covid-19 di Terminal Poris Plawad, Targetnya Sopir Bus hingga Pedagang

Megapolitan
Kasus Pemuda Ditembak di Taman Sari, Pelaku Marah karena Ditegur Saat Minum Miras

Kasus Pemuda Ditembak di Taman Sari, Pelaku Marah karena Ditegur Saat Minum Miras

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X