Kompas.com - 20/07/2016, 06:43 WIB
Kondisi lahan kosong di RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Senin (27/6/2016). Lahan kosong ini diduga merupakan lahan untuk pembangunan rusun Cengkareng Barat yang kini bermasalah karena masuk temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERAKondisi lahan kosong di RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Senin (27/6/2016). Lahan kosong ini diduga merupakan lahan untuk pembangunan rusun Cengkareng Barat yang kini bermasalah karena masuk temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015.
Penulis Jessi Carina
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com — DPRD DKI membentuk pansus laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.

Salah satu LHP BPK yang dibahas dalam pansus tersebut terkait dengan pembelian lahan Cengkareng Barat.

"Di LHP BPK itu kan ada masalah Cengkareng juga," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (19/7/2016).

(Baca juga: Ahok: Kasus Lahan Cengkareng Barat Biar Urusan Polisi Saja Deh)

Pansus LHP BPK merupakan pansus rutin yang dibentuk setelah LHP BPK keluar setiap tahunnya.

Pansus ini akan membantu Pemerintah Provinsi DKI menyelidiki dan mencari penyelesaian terkait temuan BPK.

Mengenai lahan Cengkareng Barat, Prasetio mengatakan bahwa pihaknya akan obyektif.

"Soal Cengkareng ya kita buktikan di pansus saja. Bisa terjadi kesalahan anggaran bisa juga tidak. Kita yang obyektif, mana yang benar mana yang salah," ujar Prasetio.

Pansus LHP BPK 2015 akan menyelidiki proses pembelian lahan 4,6 hektar di Cengkareng Barat oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan.

Lahan yang dibeli seharga Rp 668 miliar itu diklaim kepemilikannya oleh dua pihak, yaitu oleh Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan dan seorang warga bernama Toeti Noeziar Soekarno.

(Baca juga: Sengketa Lahan Cengkareng Barat, Pemprov DKI Akan Somasi PT Sabar Ganda)

Pembentukan pansus ini diputuskan melalui rapat pimpinan yang digelar di Gedung DPRD DKI, Selasa (19/6/2016).

Dalam rapat yang digelar tertutup itu, para peserta rapat menyepakati Wakil Ketua 4 DPRD DKI Ferrial Sofyan sebagai Ketua Pansus.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015 diketahui mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK.

Pemberian opini WDP ini merupakan yang ketiga secara beruntun. Pada 2013 dan 2014, Pemprov DKI juga mendapat hasil serupa.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Tangerang: Pemudik yang Kembali Harus Bawa Surat Bebas Covid-19, atau Pulang Lagi

Wali Kota Tangerang: Pemudik yang Kembali Harus Bawa Surat Bebas Covid-19, atau Pulang Lagi

Megapolitan
Selama Larangan Mudik, Sekitar 400 Calon Penumpang Kereta Api Ditolak

Selama Larangan Mudik, Sekitar 400 Calon Penumpang Kereta Api Ditolak

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Imbau Warganya Tidak Takbiran Keliling

Wali Kota Tangerang Imbau Warganya Tidak Takbiran Keliling

Megapolitan
Transjakarta Siapkan 11 Layanan Tambahan 14-16 Mei

Transjakarta Siapkan 11 Layanan Tambahan 14-16 Mei

Megapolitan
Kasus Penyelundupan 310 Kilogram Sabu, Polisi: Produsen dari Iran, Jaringan Pengedar dari Nigeria

Kasus Penyelundupan 310 Kilogram Sabu, Polisi: Produsen dari Iran, Jaringan Pengedar dari Nigeria

Megapolitan
Baznas Kota Tangerang Terima Pembayaran Zakat hingga Rabu Malam

Baznas Kota Tangerang Terima Pembayaran Zakat hingga Rabu Malam

Megapolitan
Beragam Antisipasi demi Cegah Takbiran Keliling di Jakarta, Ada Filterisasi hingga Penindakan dengan Sanksi

Beragam Antisipasi demi Cegah Takbiran Keliling di Jakarta, Ada Filterisasi hingga Penindakan dengan Sanksi

Megapolitan
Preman Minta THR ke Pedagang Pasar Ciputat, Korban: 5 Orang Datang dalam 5 Menit

Preman Minta THR ke Pedagang Pasar Ciputat, Korban: 5 Orang Datang dalam 5 Menit

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Penyekatan di Bekasi-Karawang Dibuka |Pangdam Jaya Bertekad Tumpas Premanisme

[POPULER JABODETABEK] Penyekatan di Bekasi-Karawang Dibuka |Pangdam Jaya Bertekad Tumpas Premanisme

Megapolitan
Fauzi dan Siasat Lolos dari Pos Penyekatan Mudik

Fauzi dan Siasat Lolos dari Pos Penyekatan Mudik

Megapolitan
UPDATE: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 202 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
UPDATE: Tambah 76 Kasus di Depok, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE: Tambah 76 Kasus di Depok, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
UPDATE: Tambah 15 Kasus di Kabupaten Bekasi, 312 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 15 Kasus di Kabupaten Bekasi, 312 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta Kemungkinan Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta Kemungkinan Hujan

Megapolitan
Dua Pria Paksa Minta Jatah THR Lebaran ke Penjaga Warung di Pasar Ciputat

Dua Pria Paksa Minta Jatah THR Lebaran ke Penjaga Warung di Pasar Ciputat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X