Kompas.com - 20/07/2016, 14:52 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, salah satu alasan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menghentikan proyek reklamasi Pulau G adalah jarak kegiatan proyek dan kabel bawah laut yang kurang dari 500 meter.

Basuki atau Ahok merasa kurang bisa menerima alasan tersebut. Ia menilai proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) juga bisa dibatalkan jika peraturan yang sama diterapkan.

Menurut Ahok, jarak kegiatan proyek MRT dengan kabel bawah tanah hanya sekitar 1 meter.

"(Aturan) internasional mengatakan jaraknya harus 500 meter enggak ada kabel listrik, gas apa pun karena berbahaya. Kalau alasannya itu lagi, saya berpikir MRT harus batal. Proyek MRT bahaya bos, satu meter sama terowongan, ini pipa gas, ini MRT," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (20/7/2016).

Selain karena keberadaan pipa gas, proyek Pulau G juga dihentikannya karena dianggap menghalangi jalur melaut para nelayan. Untuk alasan itu, Ahok mengatakan, pengembang pulau sebenarnya telah membuat kanal selebar 300 meter. Dengan lebar itu, ia meyakini perahu nelayan akan mudah untuk melintas.

"Kapal nelayan berapa lebar sih, 30 meter? Itu juga masih 10 persen dari 300 meter. Yang mengganggu, nelayan yang mana yang lewat situ?" kata Ahok.

Ia kembali menegaskan, jika Rizal bersikukuh ingin mengehentikan proyek reklamasi, Rizal harus mengirim surat tertulis ke Presiden Joko Widodo. Ia meminta Rizal mengirimkan alasan tertulis penghentian reklamasi kepada Presiden supaya ada dasar hukum yang kuat terkait penghentian proyek tersebut.

"Bagi saya, sederhana aja kok, emang punya saya Pulau G? Saya mah enggak ada urusan pulau G. Yang penting Anda (Rizal) bikin tertulis, saya pelajari. Jangan cuma ngomong di media," kata Ahok.

Kegiatan reklamasi di Pulau G telah dihentikan Rizal pada Juni lalu. Penghentian dilakukan karena ditemukan pelanggaran dalam proyek reklamasi tersebut. Pelanggaran antara lain karena membangun pulau di atas kabel milik PLN dan dianggap mengganggu lalu lintas kapal di sana.

Ahok menanyakan keputusan itu kepada Presiden Joko Widodo. Menurut dia, jika memang betul ada keputusan menghentikan reklamasi Pulau G, keputusan itu harus tertuang secara tertulis melalui surat resmi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diperiksa Polisi, Baim Wong dan Paula Ungkap Alasan Bikin Prank Laporan KDRT

Diperiksa Polisi, Baim Wong dan Paula Ungkap Alasan Bikin Prank Laporan KDRT

Megapolitan
Kapolda Metro Perintahkan Tim Presisi 'Sikat' Begal hingga Geng Motor di Bekasi

Kapolda Metro Perintahkan Tim Presisi "Sikat" Begal hingga Geng Motor di Bekasi

Megapolitan
Pemkot Depok Beri Santunan Kematian ke Keluarga Korban Tembok Roboh MTsN 19 Jakarta

Pemkot Depok Beri Santunan Kematian ke Keluarga Korban Tembok Roboh MTsN 19 Jakarta

Megapolitan
Incar Penjahat Jalanan, Tim Perintis Presisi Bakal Sering Patroli Malam Hari

Incar Penjahat Jalanan, Tim Perintis Presisi Bakal Sering Patroli Malam Hari

Megapolitan
Warga Kampung Gembira Gembrong: 5 Bulan Derita Ini Sudah Berubah, Kami Sudah Memiliki Rumah

Warga Kampung Gembira Gembrong: 5 Bulan Derita Ini Sudah Berubah, Kami Sudah Memiliki Rumah

Megapolitan
Sebelum Lengser, Anies-Riza Sempatkan Diri Menengok Ruang Wartawan Balai Kota DKI

Sebelum Lengser, Anies-Riza Sempatkan Diri Menengok Ruang Wartawan Balai Kota DKI

Megapolitan
Heru Budi Hartono Ditetapkan Menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta

Heru Budi Hartono Ditetapkan Menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta

Megapolitan
Keseharian Adnan Efendi, Korban Runtuhnya Tembok MTsN 19 di Mata Keluarga

Keseharian Adnan Efendi, Korban Runtuhnya Tembok MTsN 19 di Mata Keluarga

Megapolitan
Bos Indomaret Tewas Ditabrak Truk di BSD, Pihak Keluarga dan Penabrak Tempuh Jalan Kekeluargaan

Bos Indomaret Tewas Ditabrak Truk di BSD, Pihak Keluarga dan Penabrak Tempuh Jalan Kekeluargaan

Megapolitan
Bantah Diskriminasi Kegiatan Rohani Kristen, Ini Penjelasan Kepala SMAN 2 Depok

Bantah Diskriminasi Kegiatan Rohani Kristen, Ini Penjelasan Kepala SMAN 2 Depok

Megapolitan
Pemkot Jakpus Siagakan 95 Pompa Stasioner dan 23 Rumah Pompa untuk Antisipasi Banjir

Pemkot Jakpus Siagakan 95 Pompa Stasioner dan 23 Rumah Pompa untuk Antisipasi Banjir

Megapolitan
Cerita Ayla Saksikan Tembok MTsN 19 Jakarta Roboh Tewaskan 3 Temannya, Tinggalkan Trauma Mendalam

Cerita Ayla Saksikan Tembok MTsN 19 Jakarta Roboh Tewaskan 3 Temannya, Tinggalkan Trauma Mendalam

Megapolitan
Pamit ke Warga Kampung Gembira Gembrong Jelang Lengser, Anies: Kapan-kapan Saya Main ke Sini Ya

Pamit ke Warga Kampung Gembira Gembrong Jelang Lengser, Anies: Kapan-kapan Saya Main ke Sini Ya

Megapolitan
Datangi Mapolres Jaksel, Baim Wong dan Paula Diperiksa Terkait 'Prank' Laporan KDRT

Datangi Mapolres Jaksel, Baim Wong dan Paula Diperiksa Terkait "Prank" Laporan KDRT

Megapolitan
Siswa MTsN 19 yang Saksikan Rekannya Tewas Dinilai Butuh Bantuan Psikologis

Siswa MTsN 19 yang Saksikan Rekannya Tewas Dinilai Butuh Bantuan Psikologis

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.