Menurut Sekda, Ahok Disposisi Pembelian Lahan Cengkareng Barat Langsung ke BPKAD dan Dinas Perumahan

Kompas.com - 21/07/2016, 11:33 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah saat ditemui wartawan di ruang kerjanya di Balai Kota, Selasa (3/5/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaSekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah saat ditemui wartawan di ruang kerjanya di Balai Kota, Selasa (3/5/2016).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyampaikan, pembelian lahan Cengkareng Barat pada APBD 2015 tidak melalui dirinya.

Ia menegaskan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama langsung mendisposisi pembelian lahan Cengkareng Barat kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ika Lestari Aji yang ketika itu menjabat Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.

"Disposisi (pembelian lahan Cengkareng Barat) langsung dari Gubernur ke BPKAD dan Dinas Perumahan. Saya tidak tahu disposisi itu," kata Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/7/2016).

(Baca juga: Sengketa Lahan Cengkareng Barat, Pemprov DKI Akan Somasi PT Sabar Ganda)

Ia baru mengetahui ada pembelian lahan tersebut setelah adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, Saefullah mengaku baru mengetahui bahwa lahan yang dibeli Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta itu merupakan lahan milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DKPKP) DKI Jakarta setelah adanya temuan oleh BPK.

"Sebetulnya kalau belanja langsung maupun tidak langsung itu menjadi tanggung jawab SKPD (satuan kerja perangkat daerah). SKPD kan ada untuk melaksanakan fungsi, dan dalam hal ini, Dinas Perumahan bertanggungjawab atas apa yang dibelanjakan," kata Saefullah.

Rencananya, Bareskrim Mabes Polri akan meminta keterangan dari Saefullah serta beberapa pejabat DKI terkait pembelian lahan Cengkareng Barat.

"Ya kalau sudah begini, kan semuanya diperiksa. Pak Wagub diperiksa, saya diperiksa, Pak Heru (Kepala BPKAD DKI Jakarta) diperiksa, asisten sekda semua dipanggil (Bareskrim)," kata Saefullah.

Pengadaan lahan untuk pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat merupakan salah satu temuan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI 2015.

(Baca juga: Persoalan Lahan Cengkareng Barat Turut Dibahas Pansus LHP BPK 2015)

Lahan untuk rumah susun itu dibeli dengan harga Rp 668 miliar. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta membeli lahan tersebut dari warga bernama Toeti Noeziar Soekarno.

Di sisi lain, berdasarkan audit BPK, lahan itu merupakan milik DKPKP DKI Jakarta. Sengketa kepemilikan lahan antara DKPKP dan Toeti tengah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Toeti diketahui tengah mengajukan gugatan perdata yang ia daftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Mei 2016.

Terkait masalah lahan ini, Bareskrim Mabes Polri meminta keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada Kamis (14/7/2016) lalu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat rencananya akan memberi keterangan di Bareskrim Mabes Polri pada Jumat (22/7/2016) esok.

(Baca juga: Djarot Sebut Tak Ada Kesalahan Prosedur dalam Pembelian Lahan di Cengkareng Barat)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TPU Tegal Alur Sempat Dijebol Peziarah, Polisi Datang ke Lokasi Minta Warga untuk Bubar

TPU Tegal Alur Sempat Dijebol Peziarah, Polisi Datang ke Lokasi Minta Warga untuk Bubar

Megapolitan
Pengelola RS Polri Arahkan Layanan ke IGD Selama Libur Lebaran

Pengelola RS Polri Arahkan Layanan ke IGD Selama Libur Lebaran

Megapolitan
Anies Izinkan Warga Ziarah Kubur Mulai Senin

Anies Izinkan Warga Ziarah Kubur Mulai Senin

Megapolitan
Kapolda: Kebijakan Penyekatan Pemudik Efektif Tekan 50 Persen Kendaraan yang Keluar Jakarta

Kapolda: Kebijakan Penyekatan Pemudik Efektif Tekan 50 Persen Kendaraan yang Keluar Jakarta

Megapolitan
Anies Larang Warga Tak Punya KTP Jakarta Masuk Tempat Wisata hingga 16 Mei

Anies Larang Warga Tak Punya KTP Jakarta Masuk Tempat Wisata hingga 16 Mei

Megapolitan
Anies Instruksikan Pendataan Warga yang Baru Kembali dari Mudik Lebaran

Anies Instruksikan Pendataan Warga yang Baru Kembali dari Mudik Lebaran

Megapolitan
Penjelasan Anies Cegah Lonjakan Covid-19 di Jakarta Setelah Lebaran

Penjelasan Anies Cegah Lonjakan Covid-19 di Jakarta Setelah Lebaran

Megapolitan
Sudin LH: Akumulasi Sampah di Jakarta Naik sebelum Lebaran 2021

Sudin LH: Akumulasi Sampah di Jakarta Naik sebelum Lebaran 2021

Megapolitan
Cegah Lonjakan Covid-19, Kondisi Kesehatan Warga yang Kembali ke Jakarta Bakal Dipantau

Cegah Lonjakan Covid-19, Kondisi Kesehatan Warga yang Kembali ke Jakarta Bakal Dipantau

Megapolitan
Kecewa Monas Ditutup, Pengunjung: Masa Lebaran di Rumah Saja?

Kecewa Monas Ditutup, Pengunjung: Masa Lebaran di Rumah Saja?

Megapolitan
Petugas Kalah Jumlah, Para Peziarah Buka Paksa Gerbang TPU Tegal Alur

Petugas Kalah Jumlah, Para Peziarah Buka Paksa Gerbang TPU Tegal Alur

Megapolitan
Gubernur Anies, Kapolda Fadil, dan Pangdam Jaya Dudung Rapat Bahas Arus Balik Lebaran

Gubernur Anies, Kapolda Fadil, dan Pangdam Jaya Dudung Rapat Bahas Arus Balik Lebaran

Megapolitan
4.837 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri

4.837 Napi di Jakarta Dapat Remisi Idul Fitri

Megapolitan
Wali Kota Benyamin Tak Gelar Open House, Lebaran di Rumah Nikmati Ketupat dan Semur

Wali Kota Benyamin Tak Gelar Open House, Lebaran di Rumah Nikmati Ketupat dan Semur

Megapolitan
Mulai Jumat Ini, Taman Impian Jaya Ancol Dibuka untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Mulai Jumat Ini, Taman Impian Jaya Ancol Dibuka untuk Pengunjung Ber-KTP Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X