Tak Semua Ketua RT dan RW Dukung Gerakan 3 Juta KTP Tolak Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus RT dan RW di Jakarta yang menolak Qlue membentuk Forum RT RW DKI Jakarta untuk menggalang 3 juta KTP menolak kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Tak semua Ketua RT dan RW mendukung gerakan ini.

Di RT 07 RW 08, Kelurahan Cilandak Barat, sang ketua RT Dewi Sayekti mengaku memang pernah mendengar selentingan dari Paguyuban RT RW Cilandak soal penolakan kebijakan Qlue. Namun, dia pribadi berpendapat tidak ada alasan untuk menolak Qlue. Sebab, aplikasi tersebut dipandang sebagai penerang masalah lingkungan.

"Untuk soal politik tidak boleh ikutan dalam hal apapun. Selama ini tidak pernah ada kegiatan politik (di RT 07)," kata Dewi kepada Kompas.com, Senin (1/8/2016).

Dukungan positif bagi Qlue juga mengalir dari RW 01 Kelurahan Jelambar. Ketua RW Warih Desantoro mengatakan, gerakan menolak Ahok atas kebijakan Qlue muncul dari para ketua RT dan RW yang sudah sepuh.

Warih menyatakan, meski ia bekerja, ia tetap merasa Qlue sebagai terobosan yang baik.

"Sekarang ada Qlue tiap kegiatan tinggal foto. Dulu kan kita supaya turun uang operasional harus buat laporan pertanggungjawaban. Ada yang jujur, entah juga kalau ada kwitansi yang fiktif," ujarnya.

Warih juga menilai, laporan melalui Qlue adalah bentuk pertanggungjawabannya menerima uang dari pemprov untuk mengurus lingkungan. Untuk itu, ia memilih tak gabung dengan Forum RT RW DKI Jakarta.

"Saya terus terang belum lihat apa manfaatnya (menolak Ahok). Saya justru merasakan manfaat dari Gubernur ini," katanya.

Sementara, salah satu anggota forum tersebut, Jerry Ardiansyah, Ketua RT 13 RW 08 Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, berpendapat, gerakan ini adalah bentuk penolakan terhadap Basuki atau Ahok yang menurut mereka memimpin tidak berdasarkan demokrasi.

"Ahok tidak mencerminkan kepemimpinan Pak Jokowi karena dia terlalu temperamental. Kami memang arahnya mau ke situ (menolak)," ujar Jerry.

Apalagi, wilayah Bukit Duri yang berada dekat dengan Manggarai terdampak langsung dari kebijakan relokasi untuk normalisasi Kali Ciliwung.

Hal yang sama juga dirasakan Yakobus Eko, Ketua RT 12 RW 01 Kelurahan Kampung Rawa, Jakarta Pusat. Ia menegaskan kebijakan yang paling ditentang saat ini adalah kewajiban melapor lewat Qlue.

Yakobus dan beberapa ketua RT setempat pun tidak mengindahkan permintaan lurahnya untuk menggunakan Qlue.

"Di RW saya dengan tegas Pak RW menekankan tidak mengirimkan Qlue. Walaupun kelurahan minta tapi imbauan RW, ikut kebijakan RW," kata Eko.

Pengurus Forum RT RW DKI Jakarta mengklaim saat ini telah memiliki ratusan anggota yang terdiri dari pengurus RT RW di seluruh Jakarta. Mereka menggalang dukungan berupa pengumpulan 3 juta KTP untuk menolak pemimpin yang arogan, zalim, temperamental, melemahkan, dan melecehkan lembaga RT RW.