Gugatan Warga Bukit Duri Dinyatakan Sah, Ini Kata Kuasa Hukum Pemprov DKI

Kompas.com - 02/08/2016, 13:30 WIB
Suasana sidang putusan gugatan KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERASuasana sidang putusan gugatan "class action" warga Bukit Duri terhadap program normalisasi Ciliwung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2016).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta enggan berkomentar soal gugatan class action warga Bukit Duri yang dinyatakan sah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (2/8/2016).

Mereka juga tidak menanggapi putusan majelis hakim yang menolak semua keberatan Pemprov DKI Jakarta terhadap gugatan class action warga Bukit Duri.

"Nanti saja, kami akan berikan tanggapan secara tertulis. Prosesnya masih berjalan," kata Nadia, salah satu kuasa hukum Pemprov DKI Jakarta kepada pewarta usai persidangan.

(Baca juga: Majelis Hakim: Gugatan "Class Action" Warga Bukit Duri Sah!)

Dalam pembacaan putusan sela, Ketua Majelis Hakim Riyono menyatakan, gugatan secara berkelompok atau class action yang diajukan warga Bukit Duri terhadap Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta Selatan, dan Badan Pertanahan Nasional, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Gugatan class action ini juga dianggap telah memenuhi keterwakilan warga Bukit Duri.

Sebelumnya, kuasa hukum Pemprov DKI Jakarta berpendapat, kedudukan wakil kelompok tidak jelas dan tidak mewakili anggota, yakni warga Bukit Duri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kuasa hukum juga menilai para penggugat tidak jelas menyebutkan anggota kelompoknya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta menilai alasan dari penggugat tak jelas dan rinci.

(Baca juga: Tepuk Tangan dan Pelukan Warnai Sidang Gugatan "Class Action" Warga Bukit Duri)

Para penggugat dianggap hanya menyebutkan perolehan lahan atas nama pribadi dan keluarganya tanpa menjelaskan secara rinci riwayat anggota kelompoknya sehingga menurut kuasa hukum, penggugat tidak dapat mewakili anggota kelompoknya.

Gugatan warga Bukit Duri pun disebut tidak jelas karena langsung pada gugatan materiil dan immateriil, tanpa menjelaskan dasar hukum yang dipakai.

Niat dari penggugat pun dianggap tak baik lantaran dinilai memanfaatkan pembangunan untuk memperoleh kepentingan pribadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembangunan Sumur Resapan di Jakarta Tetap Akan Dilanjutkan Meski Anggaran Dicoret DPRD DKI

Pembangunan Sumur Resapan di Jakarta Tetap Akan Dilanjutkan Meski Anggaran Dicoret DPRD DKI

Megapolitan
Camat Sebut Tutup Sumur Resapan di Lebak Bulus yang Ambles Sudah Diperbaiki

Camat Sebut Tutup Sumur Resapan di Lebak Bulus yang Ambles Sudah Diperbaiki

Megapolitan
 Anies Tak Restui Reuni 212 di Patung Kuda, Demi Pencitraan untuk Pilpres?

Anies Tak Restui Reuni 212 di Patung Kuda, Demi Pencitraan untuk Pilpres?

Megapolitan
4 Kali Kecelakaan dalam 39 Hari, Komisi B Kembali Panggil Transjakarta

4 Kali Kecelakaan dalam 39 Hari, Komisi B Kembali Panggil Transjakarta

Megapolitan
Mobil Dinas TNI Terguling hingga Ringsek di Jatinegara

Mobil Dinas TNI Terguling hingga Ringsek di Jatinegara

Megapolitan
2 Korban Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber adalah Siswa SMK Taruna Bhakti Depok

2 Korban Tewas dalam Kebakaran Gedung Cyber adalah Siswa SMK Taruna Bhakti Depok

Megapolitan
Ironi Petugas Damkar: Diandalkan di Segala Situasi, tapi Bekerja Ganda dengan Gaji Tak Seberapa

Ironi Petugas Damkar: Diandalkan di Segala Situasi, tapi Bekerja Ganda dengan Gaji Tak Seberapa

Megapolitan
Ketika Reuni 212 Ditolak dan Diblokade, Panitia: Jangan Anggap Kami Seperti Musuh...

Ketika Reuni 212 Ditolak dan Diblokade, Panitia: Jangan Anggap Kami Seperti Musuh...

Megapolitan
Atasi Genangan di Jalan RE Martadinata Ancol, SDA Pademangan Bangun Kolam Olakan

Atasi Genangan di Jalan RE Martadinata Ancol, SDA Pademangan Bangun Kolam Olakan

Megapolitan
4 Masalah Transjakarta dalam 39 Hari Terakhir, Kecelakaan hingga Bus Berasap

4 Masalah Transjakarta dalam 39 Hari Terakhir, Kecelakaan hingga Bus Berasap

Megapolitan
Polisi Bakal Olah TKP Kasus Kebakaran Gedung Cyber

Polisi Bakal Olah TKP Kasus Kebakaran Gedung Cyber

Megapolitan
Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Gedung Cyber yang Tewaskan Dua Orang

Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Gedung Cyber yang Tewaskan Dua Orang

Megapolitan
Tragedi dalam Kebakaran Gedung Cyber, Teknisi Terjebak di Kepulan Asap Hitam hingga Tewas

Tragedi dalam Kebakaran Gedung Cyber, Teknisi Terjebak di Kepulan Asap Hitam hingga Tewas

Megapolitan
Cerita Petugas Damkar Tantang Maut demi Evakuasi Korban Kebakaran Gedung Cyber

Cerita Petugas Damkar Tantang Maut demi Evakuasi Korban Kebakaran Gedung Cyber

Megapolitan
 Reuni 212 Tahun 2021, Ketika Peserta Datang dari Segala Penjuru tapi Tak Bisa Sampai di Patung Kuda

Reuni 212 Tahun 2021, Ketika Peserta Datang dari Segala Penjuru tapi Tak Bisa Sampai di Patung Kuda

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.