Jual Beli Lahan DKI di Grogol Utara Terungkap Ketika Pemprov Ingin Bangun RPTRA

Kompas.com - 03/08/2016, 11:12 WIB
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan geledah Kantor BPN Jakarta Selatan, Tanjung Barat, Selasa (2/8/2016). Nibras Nada NailufarKejaksaan Negeri Jakarta Selatan geledah Kantor BPN Jakarta Selatan, Tanjung Barat, Selasa (2/8/2016).
Penulis Jessi Carina
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mencari lahan untuk membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Setelah ditemukan, ternyata didapati lahan fasos fasum Pemprov DKI diperjualbelikan orang lain.

Basuki mengatakan, dia curiga sejak awal sebab Pemprov DKI memiliki sertifikat, namun lahan itu malah disebut sudah dimiliki orang lain.

"Memang waktu itu kita curiga. Tanah kita kok bisa, kita bilang ada sertifikatnya kenapa bisa ada nama yang kalau enggak salah juga nawarin jual ke siapa. Kita mau buat RPTRA waktu itu awal ketahuannya," ujar Ahok atau Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (3/8/2016).

Hal ini terkait penggeledahan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan oleh aparat Kejaksaan Negeri setempat terkait kasus penjualan lahan fasos fasum milik Pemerintah Provinsi DKI.

Ahok menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengurus kasus ini. Ahok juga mengatakan saat ini Pemprov DKI sedang mengumpulkan kembali aset-aset lahan. Kata dia, banyak lahan milik Pemprov DKI yang diubah peruntukannya.

"Pokoknya kita cari terus. Bongkar terus. Jangankan tanah yang kelihatan, kuburan palsu aja kita bongkar," ujar Ahok.

Kasus ini bermula pada 2014 ketika BPN Jakarta Selatan menerbitkan HGB atas 2.975 meter persegi lahan di Jalan Biduri Bulan dan Jalan Alexandri RT 08 RW 01, Kelurahan Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kepada IR yang mengaku sebagai pemilik lahan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

IR waktu itu memegang girik yang diduga direkayasa dan berhasil memiliki sertifikat HGB dari BPN. Tak lama setelah memegang HGB, IR kemudian menjualnya ke pihak lain bernama AH.

Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini yaitu IR yang kini ditahan dan AS selaku pegawai BPN yang menerbitkan surat itu.

Tanah seluas 2.975 meter persegi itu telah menjadi milik Pemprov DKI Jakarta dari PT Permata Hijau dalam kewajibannya menyerahkan fasos fasum pada 1996.

Kompas TV Ahok Tuding BPKAD Terlibat Kasus Lahan DKI
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecelakaan Saat Balap di Meikarta, Bamsoet: Alhamdulillah Aman

Kecelakaan Saat Balap di Meikarta, Bamsoet: Alhamdulillah Aman

Megapolitan
Tutup Sumur Resapan di Cilandak Jebol padahal Baru Dibangun, Ini Alasan Dinas Sumber Daya Air DKI

Tutup Sumur Resapan di Cilandak Jebol padahal Baru Dibangun, Ini Alasan Dinas Sumber Daya Air DKI

Megapolitan
Jakarta Telah Capai Target 100 Persen Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Jakarta Telah Capai Target 100 Persen Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Megapolitan
2 Orang Ditembak Orang Tak Dikenal di Pintu Keluar Tol Bintaro

2 Orang Ditembak Orang Tak Dikenal di Pintu Keluar Tol Bintaro

Megapolitan
Ada Senjata Tajam dan Stik Golf di Mobil Massa Pemuda Pancasila

Ada Senjata Tajam dan Stik Golf di Mobil Massa Pemuda Pancasila

Megapolitan
Polisi Bayar Rp 50 Juta ke LSM yang Memeras, Kompolnas Minta Propam Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Polisi Bayar Rp 50 Juta ke LSM yang Memeras, Kompolnas Minta Propam Lakukan Pemeriksaan Menyeluruh

Megapolitan
Luka di Tubuh Polisi yang Amankan Demo Pemuda Pancasila di DPR Diduga karena Pukulan Benda Tumpul

Luka di Tubuh Polisi yang Amankan Demo Pemuda Pancasila di DPR Diduga karena Pukulan Benda Tumpul

Megapolitan
Kapolres Jakpus: LSM Tamperak Paksa Keluarga Tersangka Bikin Testimoni Polisi Terima Suap

Kapolres Jakpus: LSM Tamperak Paksa Keluarga Tersangka Bikin Testimoni Polisi Terima Suap

Megapolitan
Baru Dibangun, Tutup Sumur Resapan di Jalan Intan Cilandak Sudah Jebol

Baru Dibangun, Tutup Sumur Resapan di Jalan Intan Cilandak Sudah Jebol

Megapolitan
LSM Tamperak yang Peras Polisi Juga Pernah Datangi Kemenkeu dan BNN

LSM Tamperak yang Peras Polisi Juga Pernah Datangi Kemenkeu dan BNN

Megapolitan
Saat Anies Tunjuk Elite Politik Jadi Panitia Formula E...

Saat Anies Tunjuk Elite Politik Jadi Panitia Formula E...

Megapolitan
UPDATE 26 November: 70 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 26 November: 70 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Wagub DKI: Kami Menghormati Reuni 212

Wagub DKI: Kami Menghormati Reuni 212

Megapolitan
Minta Buruh Tak Lagi Demonstrasi, Wagub DKI: Kewenangan UMP Bukan di Pemprov

Minta Buruh Tak Lagi Demonstrasi, Wagub DKI: Kewenangan UMP Bukan di Pemprov

Megapolitan
Kios di Joglo Dibangun dari Limbah, Akan Dipakai untuk Jual Produk UMKM Warga Setempat

Kios di Joglo Dibangun dari Limbah, Akan Dipakai untuk Jual Produk UMKM Warga Setempat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.