Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti Titah Megawati dalam Pilkada DKI...

Kompas.com - 03/08/2016, 19:10 WIB
Indra Akuntono

Penulis

Jagoan PDI-P

Kini, jelang bergulirnya Pilkada DKI 2017, teka-teki mengenai keputusan Megawati kembali mencuri perhatian. Semua partai politik menanti keputusannya menetapkan pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta yang akan diusung PDI-P. Konstelasi politik di Jakarta masih sangat dinamis selama PDI-P, fraksi yang memiliki kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta, belum menetapkan "jagonya".

Awalnya, PDI-P diprediksi akan mengusung Ahok sebagai cagub pada Pilkada DKI Jakarta. Sebagai petahana, elektabilitas Ahok sangat tinggi dan memiliki kedekatan personal dengan Megawati.

Tapi, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai, banyak kader PDI-P di Jakarta yang menolak Ahok diusung menjadi cagub. Situasinya sangat mungkin berubah jika Megawati menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih Ahok.

"Ada faktor Ibu Mega masih memiliki hati kedekatan dengan Ahok. (Tapi) sulit juga, pengurusnya enggak mau sama Ahok, Ibunya (Megawati) kasih peluang," ujar Qodari.

Penolakan dari tubuh PDI-P muncul khususnya saat Ahok mengungkapkan rencananya maju melalui jalur independen. Relawan pendukungnya, "Teman Ahok", mengklaim berhasil mengumpulkan satu juta KTP dukungan untuk mengusung Ahok.

Sontak, suara-suara kritis terdengar dari sejumlah elite PDI-P. Langkah Ahok yang sempat memilih jalur independen dianggap mengerdilkan marwah partai politik.

"Wajar saja kalau Ahok selalu membuat manuver politik yang akan menguntungkan kepentingan dirinya, termasuk mengklaim bahwa dia akan mendapatkan dukungan politik dalam Pilkada DKI 2017 dari Ibu Megawati," ucap Wakil Sekjen DPP PDI-P Ahmad Basarah.

Menurut Basarah, politik merupakan hal dinamis. Ahok pun bisa saja mendapat dukungan politik dari PDI-P pada Pilkada DKI 2017.  Namun, Basarah menegaskan soal "mazhab" PDI-P sebagai partai politik yang menjalankan ideologi Pancasila sehingga tidak dapat mendukung calon perseorangan.

"Satu hal yang pasti, PDI-P tidak akan mungkin mendukung calon perseorangan karena hal itu akan bertentangan dengan 'mazhab' ideologi PDI-P yang berpahamkan ideologi Pancasila," ujarnya.

Ideologi Pancasila, kata Basarah, mengutamakan gotong royong atau kolektivisme. Hal itu diterjemahkan dengan perjuangan politik melalui jalur kepartaian.

Sementara itu, calon perseorangan, menurut Basarah, merupakan turunan dari paham individualisme-liberalisme. Maka dari itu, antara calon perseorangan dan PDI-P tak akan menyatu.

"Hal itu ibarat minyak dan air yang tidak mungkin bisa menyatu," ungkap Basarah.

Secara personal, Ahok memang memiliki kedekatan dengan Megawati. Tapi dalam politik, Megawati tentu akan sangat menghitung, dan menimbang semua aspirasi yang berkembang, khususnya dari dalam partainya.

PDI-P memiliki modal positif menghadapi pilkada serentak karena berhasil mencatat kemenangan besar tahun 2015. Partai tersebut berhasil meraih kemenangan di 160 daerah, atau melebihi target yang dipatok yakni menang di 156 daerah.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDIP Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Disorot, Dinas Citata: Itu Masih Perencanaan

Megapolitan
Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Gerak Gerik NYP Sebelum Bunuh Wanita di Pulau Pari: Sempat Menyapa Warga

Megapolitan
Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Tunggak Biaya Sewa, Warga Rusunawa Muara Baru Mengaku Dipersulit Urus Administrasi Akte Kelahiran

Megapolitan
Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Pedagang Bawang Pasar Senen Curhat: Harga Naik, Pembeli Sepi

Megapolitan
Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Baru Beraksi 2 Bulan, Maling di Tambora Curi 37 Motor

Megapolitan
'Otak' Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

"Otak" Sindikat Maling Motor di Tambora Ternyata Residivis

Megapolitan
Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Perempuan yang Ditemukan di Pulau Pari Dicekik dan Dijerat Tali Sepatu hingga Tewas oleh Pelaku

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

PDI-P Mulai Jaring Nama Cagub DKI, Ada Ahok, Basuki Hadimuljono hingga Andika Perkasa

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com