Kompas.com - 04/08/2016, 19:59 WIB
Suasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGSuasana proyek pembangunan reklamasi Teluk Jakarta di kawasan Pantai Utara, Jakarta Utara, Rabu (11/5/2016). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghentikan sementara proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, lantaran dinilai melanggar izin dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung membentuk tim panel ahli untuk meneliti dan membuat rekomendasi tentang penanganan Teluk Jakarta. Ketua tim panel, Bernardus Djonoputro, mengatakan, rekomendasi tersebut akan dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratis.

"Nantinya rekomendasi ini akan kami sampaikan kepada Presiden Jokowi agar dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan reklamasi tersebut," ujarnya, di Sekretariat Ikatan Alumni ITB, Jakarta Selatan, Kamis, (4/8/2016).

Selama tiga bulan, tim panel ahli yang terdiri dari ahli tata ruang, oseanografi, lingkungan, transportasi, kemaritiman, citra satelit, geologi, serta hukum, dan kenotariatan, akan mengumpulkan data dan membuat kajian.

Kesimpulannya, menurut Bernardus, tak sesederhana pada rekomendasi penghentian reklamasi atau tidak. Pendekatan teknokratis yang dilakukan akan menghasilkan kesimpulan tentang tata kelola Jakarta yang berkelanjutan, aman, produktif, dan berkeadilan bagi semua pemangku kepentingan.

"Ini kajian ekosistem seluruh Jabodetabek, nantinya akan jadi preseden juga bagi 30 proyek serupa di pesisir di banyak daerah," ujarnya.

Adapun kritik bagi kajian reklamasi selama ini, menurut Bernardus, masing-masing instansi pemerintahan bekerja sendiri, tidak pernah melakukan kajian komprehensif dan utuh.

"Pendekatan komprehensif kita lihat belum secara full dilakukan pemerintah. karena Kementerian Kelautan dan Perikanan kerja sendiri, Menko Kemaritiman kerja sendiri, Pemprov DKI kerja sendiri, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup kerja sendiri. Satu kementerian yang tidak bekerja, malahan paling penting itu kementerian Agraria dan Tata Ruang," ujarnya.

Bernardus berharap hasil kajian ini nantinya dipertimbangkan dalam pembentukan kebijakan penanganan Teluk Jakarta dan ekosistem Jakarta secara keseluruhan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Optimistis Sirkuit Formula E Selesai Tepat Waktu, Wagub: Semua Sudah Dihitung

Optimistis Sirkuit Formula E Selesai Tepat Waktu, Wagub: Semua Sudah Dihitung

Megapolitan
Kurir Ganja yang Diamankan Polisi Mengaku Dibayar 1 Juta Per Kilogram

Kurir Ganja yang Diamankan Polisi Mengaku Dibayar 1 Juta Per Kilogram

Megapolitan
Polisi Periksa Pengemudi Mercy yang Tabrak 4 Motor dan 2 Mobil di Prapanca Jaksel

Polisi Periksa Pengemudi Mercy yang Tabrak 4 Motor dan 2 Mobil di Prapanca Jaksel

Megapolitan
Sekolah di Tangerang Masih Gelar Belajar Tatap Muka, Wali Kota: Kami Peringatkan

Sekolah di Tangerang Masih Gelar Belajar Tatap Muka, Wali Kota: Kami Peringatkan

Megapolitan
Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan, Prabowo: Ah Itu Ada yang Urus

Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan, Prabowo: Ah Itu Ada yang Urus

Megapolitan
Penerapan 'Micro-lockdown' di Krukut Dicabut, Tidak Ada RT Berstatus Zona Merah

Penerapan "Micro-lockdown" di Krukut Dicabut, Tidak Ada RT Berstatus Zona Merah

Megapolitan
TMII Berganti Wajah, Pengelola Janji Tak Akan Ada Kenaikan Harga Tiket

TMII Berganti Wajah, Pengelola Janji Tak Akan Ada Kenaikan Harga Tiket

Megapolitan
Ada Kerumunan di MOI karena Acara Cosplay, Satgas Covid-19 Lakukan Tracing

Ada Kerumunan di MOI karena Acara Cosplay, Satgas Covid-19 Lakukan Tracing

Megapolitan
Video Viral Pemain Sepak Bola di Lapangan Ingub Muara Angke Disebut Rusak Rumah, Ini Penjelasan Pengelola

Video Viral Pemain Sepak Bola di Lapangan Ingub Muara Angke Disebut Rusak Rumah, Ini Penjelasan Pengelola

Megapolitan
Usung The Ultimate Showcase of Indonesia, 70 Persen Area TMII Bakal Jadi Kawasan Hijau

Usung The Ultimate Showcase of Indonesia, 70 Persen Area TMII Bakal Jadi Kawasan Hijau

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak di Tangerang, Pemerintah Terapkan Belajar dari Rumah

Kasus Covid-19 Melonjak di Tangerang, Pemerintah Terapkan Belajar dari Rumah

Megapolitan
Penerapan Prokes di Jakarta Mulai Kendur, Wagub DKI: Tindak Siapa Pun yang Melanggar

Penerapan Prokes di Jakarta Mulai Kendur, Wagub DKI: Tindak Siapa Pun yang Melanggar

Megapolitan
Polsek Tanjung Duren Amankan 1.847 Butir Pil Ekstasi Berlogo Superman

Polsek Tanjung Duren Amankan 1.847 Butir Pil Ekstasi Berlogo Superman

Megapolitan
Wali Kota Jakut Minta Masyarakat Tak Pakai Calo Urus Pelayanan Publik

Wali Kota Jakut Minta Masyarakat Tak Pakai Calo Urus Pelayanan Publik

Megapolitan
Kedapatan Bawa 17 Kilogram Ganja, Seorang Kurir Narkoba Ditangkap Polres Depok

Kedapatan Bawa 17 Kilogram Ganja, Seorang Kurir Narkoba Ditangkap Polres Depok

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.