Ini Alasan "Jaklovers" Ajak Risma Maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua "Jakarta Love Risma (Jaklovers)" Neno Warisman mengungkapkan alasannya mengajak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Meskipun di sisi lain, Risma berulang kali menegaskan menolak untuk maju menjadi calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta.

"Saya cuma mengutip (pernyataan) pakar, bukan saya. Katanya ada komunikasi yang buruk di Jakarta, ada something, karena ada banyak masalah yang muncul," kata Neno, saat dihubungi wartawan, Jumat (5/8/2016).

Mengutip pernyataan pakar tersebut, lanjut dia, tokoh yang dapat menyaingi petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok adalah Risma.

"Baik dua-duanya kan? Nah tentu kami punya kesempatan kenapa enggak kami mau memberikan yang terbaik untuk sebuah kota yang menjadi barometer Indonesia. Ini kebaikan akan bergulir seperti bola salju dari Jakarta, dan kebaikan itu bernama Risma," kata Neno.

Beberapa waktu lalu, Neno bertemu Risma di Surabaya. Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk mengenalkan Risma kepada warga Jakarta. Risma, kata dia, adalah pemimpin yang dapat dipercaya, memiliki rekam jejak baik, berprestasi di tingkat nasional dan internasional, serta memiliki integritas.

"Risma sebagai pemimpin bukan polesan dan pencitraan, lahir dari dirinya sendirinya. Jaklovers memang menjual atau memberikan informasi kepada masyarakat sebanyak-banyaknya soal Risma. It works, itu karena masyarakat Jakarta sudah melek teknologi dan IT," kata Neno.

Risma digadang-gadang dapat menjadi pesaing petahana Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mempertimbangkan nama Risma untuk mengusung sebagai calon gubernur. Namun, hingga kini PDI-P belum memutuskan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung.

Berdasarkan survei yang dilakukan Laboratorium Psikologi Politik UI (LPP-UI), leadership, komitmen dan governability Risma dinilai lebih baik daripada Ahok, sapaan Basuki. Survei tersebut dilakukan terhadap 215 responden yang terdiri dari para pakar, akademisi, profesional, pers, tokoh masyarakat, aktivis mahasiwa dan tokoh masyarakat.