Sandiaga: Transportasi "Online" Jangan Jadi Polemik, Pakai "Mindset" Birokrasi Takkan Maju

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon Gubernur DKI Jakarta yang akan diusung Partai Gerindra pada Pilkada DKI 2017, Sandiaga Uno, mengatakan, bisnis transportasi berbasis online tak seharusnya menjadi polemik.

Pemerintah seharusnya dapat memfasilitasi bisnis berbasis teknologi tersebut.

"Mestinya enggak jadi polemik yang berkelanjutan kalau misalnya pemerintah provinsi bisa menjadi sebuah tempat untuk memfasilitasi, bukan hanya pengemudi, tapi juga para pengusaha yang bergerak di jasa layanan transportasi berbasis online," ujar Sandiaga.

Ia mengungkapkan pandangannya seusai menghadiri acara halal bihalal pengemudi Go-Jek se-Jabodetabek di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu (7/8/2016).

Ke depan, kata Sandiaga,  revolusi industri gelombang keempat yang bersinggungan dengan aspek teknologi digital akan mendorong munculnya inovasi-inovasi serupa transportasi berbasis online.

Sandiaga menyebut pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu berperan aktif untuk mencari solusi dan menjembatani masa transisi industri revolusi gelombang ketiga menuju gelombang keempat tersebut.

Pemerintah memiliki tugas untuk meredefinisi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bisnis berbasis teknologi dan digital.

"Saya melihat bahwa ini tugas berat dari setiap pemerintah provinsi dan pemerintah kota bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk meredefinisikan peraturan-peraturan yang berkaitan bukan hanya transportasi ya, tapi segi-segi bisnis yang terkait teknologi dan digital, karena ini cepat sekali perkembangannya," papar Sandiaga.

Jika pemerintah tidak meredefinisi peraturan-peraturan tersebut, Sandiaga menilai pemerintah tidak dapat memberikan solusi sesuai kebutuhan masyarakat.

"Kalau kita memakai mindset birokrasi, mindset egosektoral, enggak akan bisa maju. Kita harus kedepankan bahwa teknologi ini betul-betul terus berputar cepat, besok udah ada lagi terobosan-terobosan baru," ucap Sandiaga.

"Kalau kita selalu tertinggal tiga empat langkah, kita tidak akan bisa memberikan solusi yang dibutuhkan masyarakat," lanjut dia.