Kompas.com - 08/08/2016, 12:49 WIB
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Manajemen Lion Group membantah semua pernyataan dari 14 mantan pilotnya yang kini sedang menjalani proses hukum di Bareskrim Polri.

Lion Group telah memecat 14 pilot tersebut karena melanggar peraturan perusahaan serta melaporkannya ke polisi atas tuduhan pembohongan publik dan pencemaran nama baik.

"Kalau Saudara tidak cocok dengan aturan perusahaan, jangan bekerja. Ada 500-an lebih pilot di kami, yang bermasalah cuma sedikit, segelintir orang itu saja," kata Head of Corporate Legal Lion Group Harris Arthur Hedar kepada Kompas.com, Senin (8/8/2016).

Menurut Harris, selama belasan tahun maskapai Lion Air beroperasi, belum pernah mereka memecat pilot seperti yang telah dilakukan baru-baru ini.

Manajemen pada akhirnya memutuskan untuk memecat mereka karena melanggar aturan jadwal terbang dengan menunda penerbangan pada 10 Mei 2016 lalu dan mengatakan hal yang dianggap tidak benar ke media massa.

Adapun para mantan pilot itu sempat menceritakan pengalaman mereka selama bekerja di Lion Group. Menurut mereka, pihak perusahaan tidak memberikan kesempatan menaikkan jenjang karier dengan hanya membatasi status pilot sebagai karyawan kontrak dan menyematkan nominal penalti yang terlampau tinggi.

Para mantan pilot juga mengeluhkan tentang jam kerja dan keinginan mereka untuk berserikat yang tidak diakui oleh manajemen Lion Air. Serikat yang dimaksud bernama Serikat Pekerja Asosiasi Pilot Lion Group (SP-APLG).

Menanggapi pernyataan itu, Harris menuturkan, calon pilot hingga pilot aktif di Lion Group bisa kapan saja minta mengundurkan diri. Jika ada biaya yang harus ditanggung, dihitung sebagai biaya pendidikan dan biaya lainnya yang sudah ditanggung perusahaan sebelumnya.

"Kalau mereka tidak suka dengan Lion, silakan mundur saja. Sederhana sebenarnya," kata Harris.

Terkait dengan SP-APLG, serikat tersebut dianggap bukan sebagai badan resmi karena sama sekali tidak ada pemberitahuan kepada pihak perusahaan. Menurut Harris, manajemen tidak melarang pembentukan perserikatan pekerja. Namun, tindakan tidak melaporkan atau memberitahukan hal tersebut kepada perusahaan sama saja dengan tidak mengakui perusahaan itu sendiri.

Kompas TV Lion Air Diminta Benahi Sektor Internal
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta Terapkan PPKM Level 2, Pengunjung Restoran dan Kafe Dibatasi 75 Persen

Jakarta Terapkan PPKM Level 2, Pengunjung Restoran dan Kafe Dibatasi 75 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 di Jakarta, Pengunjung Pusat Kebugaran Dibatasi 75 Persen

PPKM Level 2 di Jakarta, Pengunjung Pusat Kebugaran Dibatasi 75 Persen

Megapolitan
Bocah Korban Pelecehan oleh Pria Gangguan Mental di Bintaro Xchange Jalani 'Trauma Healing'

Bocah Korban Pelecehan oleh Pria Gangguan Mental di Bintaro Xchange Jalani "Trauma Healing"

Megapolitan
Kapolda Metro Jaya dan Anies Ikuti Upacara HUT Ke-76 Bhayangkara secara Virtual dari Jakarta

Kapolda Metro Jaya dan Anies Ikuti Upacara HUT Ke-76 Bhayangkara secara Virtual dari Jakarta

Megapolitan
Tebet Eco Park Akan Dibuka Kembali, Warga yang Langgar Aturan Berpotensi Mendapatkan 'Kartu Merah'

Tebet Eco Park Akan Dibuka Kembali, Warga yang Langgar Aturan Berpotensi Mendapatkan "Kartu Merah"

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Mal Harus Tutup Pukul 22.00 WIB, Kapasitas 75 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Mal Harus Tutup Pukul 22.00 WIB, Kapasitas 75 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Kapasitas Bioskop Turun Jadi 75 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Kapasitas Bioskop Turun Jadi 75 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Pelaksanaan WFO Kembali Dibatasi 75 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Pelaksanaan WFO Kembali Dibatasi 75 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Transportasi Umum Tak Dibatasi

PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Transportasi Umum Tak Dibatasi

Megapolitan
Rekayasa Lalin di Bundaran HI Telah Dimulai, Berpeluang Dipermanenkan dengan Sanksi Tilang

Rekayasa Lalin di Bundaran HI Telah Dimulai, Berpeluang Dipermanenkan dengan Sanksi Tilang

Megapolitan
PPKM di Jakarta Naik Level 2, Kapasitas Tempat Ibadah Kembali Dibatasi

PPKM di Jakarta Naik Level 2, Kapasitas Tempat Ibadah Kembali Dibatasi

Megapolitan
PPKM di Jakarta Kembali ke Level 2 Mulai 5 Juli hingga 1 Agustus

PPKM di Jakarta Kembali ke Level 2 Mulai 5 Juli hingga 1 Agustus

Megapolitan
Saat Pria di Bekasi Putus Asa Tak Bisa Lunasi Utang, Nekat Jadi Polisi Gadungan hingga Lukai Korban

Saat Pria di Bekasi Putus Asa Tak Bisa Lunasi Utang, Nekat Jadi Polisi Gadungan hingga Lukai Korban

Megapolitan
Babak Baru Kasus Pemerkosaan Belasan Santriwati di Pondok Pesantren Depok: 3 Ustaz dan 1 Siswa Jadi Tersangka

Babak Baru Kasus Pemerkosaan Belasan Santriwati di Pondok Pesantren Depok: 3 Ustaz dan 1 Siswa Jadi Tersangka

Megapolitan
UPDATE 4 Juli: Tambah 67 Kasus Harian Covid-19 di Depok, 1.207 Pasien Dirawat atau Isoman

UPDATE 4 Juli: Tambah 67 Kasus Harian Covid-19 di Depok, 1.207 Pasien Dirawat atau Isoman

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.