Ahok Duga Ada Mafia yang Khusus Urus Sertifikat Tanah

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membuka permainan halus yang dilakukan oleh oknum bawahannya. Khususnya dalam hal pencatatan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Jadi rata-rata yang digarong itu kewajiban pengembang kepada kami yang tidak disertifikatkan," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (11/8/2016).

Ahok mengatakan, biasanya oknum PNS DKI membisiki mafia sertifikat bahwa aset tersebut tidak bersertifikat. Kemudian, mafia tersebut melapor polisi pura-pura sebagai pemilik yang kehilangan sertifikat.

Kemudian, kata dia, oknum lurah dan camat juga disogok untuk membantu mafia membuat sertifikat. Hal itu bisa disengaja, bisa juga tidak.

Sebab, aset DKI yang jadi objek permainan itu memang tidak tercatat dan tidak bersertifikat. Akhirnya, keluarlah sertifikat atas nama orang lain pada lahan milik Pemprov DKI.

"Jadi di sini tuh ada mafia yang emang spesial ngebiayain sertifikat dari girik orang enggak jelas pengakuannya," ujar Ahok.

Untuk membenahi masalah aset ini, Ahok ingin bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Djalil untuk membahas masalah aset, hari ini.

"Kita mau samakan persepsi nih, saya tidak mau lagi aset DKI digarong oleh oknum di BPN karena dia atau ada salah dari bagian kami misalnya oknum kami nakal," ujar Ahok.