Permudah Pengurusan Sertifikat, BPHTB di Bawah Rp 2 Miliar Digratiskan

Kompas.com - 11/08/2016, 19:55 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Jessi CarinaMenteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Penulis Jessi Carina
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI membuat kebijakan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah-tanah di Jakarta.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengumumkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk lahan dengan nilai jual obyek pajak di bawah Rp 2 miliar.

"Di Jakarta, dengan dukungan Pak Gubernur, akan dibebaskan BPHTB sampai Rp 2 miliar. Tidak harus bayar BPHTB yang selama ini jadi beban masyarakat sehingga tidak mau mengurus sertifikat," ujar Sofyan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jalan Sisingamaraja, Jakarta Selatan, Kamis (11/8/2016).

Sehingga, kata Sofyan, warga yang belum mengurus sertifikat lahannya hanya membayar biaya sertifikat saja.

"Dengan Rp 300.000 saja BPN akan keluarkan sertifikat," ujar Sofyan.

Sofyan berharap dalam satu tahun ke depan, semua tanah di Jakarta sudah bersertifikat. Kebijakan ini juga didahului dengan program pemetaan tanah di Jakarta. Nantinya, seluruh tanah di Jakarta akan didata.

Sehingga, akan diketahui mana saja tanah yang terlantar atau yang sedang sengketa. Program pemetaan tanah ini bukan hanya dilakukan di Jakarta. Sofyan mengatakan program serupa juga dilakukan di Surabaya dan Batam.

Semua itu disampaikan Sofyan setelah melakukan rapat internal bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Terkait hal ini, Basuki mengatakan kebijakan ini cocok untuk warga yang memiliki pendapatan UMP. (Baca: Ahok Duga Ada Mafia yang Khusus Urus Sertifikat Tanah)

Orang yang pendapatan UMP, kata Basuki, akan sulit membuat sertifikat untuk tanahnya. Hal ini disebabkan BPHTB yang mahal.

"Seolah ada oknum yang mahalin, padahal bayar BPHTB-nya yang mahal. Ya sudah kalau gitu yang nilainya Rp 2 miliar, BPHTB dinolkan saja. Dengan cara ini, orang bergaji UMP juga bisa bayar (sertifikat)," ujar Basuki atau Ahok.

Ahok juga mendukung program pemetaan tanah Jakarta. Dia mengatakan peta tersebut akan dibuat hingga ke tingkat kelurahan. Ahok akan menekan lurah untuk melapor jika ada tanah yang terlantar di wilayah mereka. (Baca: Punya Rumah Di Bawah Rp 1 Miliar, Warga Jakarta Bebas Bayar PBB-P2)

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Megapolitan
PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

Megapolitan
Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Megapolitan
Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Megapolitan
Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Megapolitan
61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

Megapolitan
Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Megapolitan
Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X