Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/08/2016, 21:10 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon gubernur DKI, Sandiaga Uno, menilai tiga juta KTP penolakan terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau kerap disapa Ahok yang tengah dikumpulkan Forum RT dan RW se-DKI dikarenakan adanya kegagalan komunikasi antara Pemprov DKI dan pengurus di kalangan RT dan RW.

Sandiaga mengatakan, terlihat bahwa ada kegagalan komunikasi ketika Pemprov DKI membuat kebijakan, tetapi tidak bisa dimengerti oleh pengurus daerah yang berada di bawah karena kurangnya sosialisasi.

Salah satu kebijakan itu, menurut Sandiaga, tarkait penggunaan sistem pengaduan Qlue. Sandiaga menilai, Qlue merupakan sistem yang baik untuk memantau dan mengawasi setiap kegiatan yang ada di kelurahan. Sayang, tidak ada sosialisasi yang baik soal mengapa RT dan RW dan diwajibkan untuk menggunakan sistem tersebut.

"Ini ada kegagalan komunikasi di mana setiap kebijakan publik bahwa warganya itu enggak menangkap apa yang diinginkan pemerintah provinsi (DKI Jakarta). Sebenarnya apa yang diinginkannya (Pemprov DKI) itu bagus," ujar Sandiaga di Kelurahan Sukapura, Jakarta Utara, Kamis (11/8/2016).

Soal ancaman pemotongan insentif bagi RT dan RW jika tidak melapor melalui Qlue, menurut dia, hal itu tidak perlu dilakukan karena RT dan RW bekerja secara sukarela.

"Kalau saya punya kebijakan, dana operasional tak akan diganggu karena ini perjuangan mereka dan kegiatan sosial tanpa pamrih," ujar Sandiaga.

Sandiaga mengingatkan agar RT dan RW tidak memolitisasi gerakan tersebut.

"Makanya jangan memolitisasi, jangan dibawa ke ajang pilkada. Dan saya imbau ke teman-teman RT dan RW," ujar Sandiaga.

Sejumlah RT dan RW di DKI yang mengaku tergabung dalam forum RT dan RW tengah mengumpulkan tiga juta KTP dukungan untuk menolak Ahok.

Mereka menyatakan menolak pemimpin yang arogan, zalim, temperamental, melemahkan, dan melecehkan lembaga RT RW. Salah satu yang dipermasalahkan terkait sistem pelaporan menggunakan Qlue. (Baca: Ahok Sebut RT RW yang Kumpulkan 3 Juta Tolak Gubernur Arogan Sudah Berpolitik)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Upaya GIS Atasi Kemacetan di Jalan Raya Condet akibat Banyaknya Mobil Antar Jemput Siswa

Upaya GIS Atasi Kemacetan di Jalan Raya Condet akibat Banyaknya Mobil Antar Jemput Siswa

Megapolitan
Kuasa Hukum Minta Haris-Fatia Tak Urusi Keberadaan Luhut: Fokus Saja Pada Dakwaan

Kuasa Hukum Minta Haris-Fatia Tak Urusi Keberadaan Luhut: Fokus Saja Pada Dakwaan

Megapolitan
Polisi Tak Temukan CCTV di TKP Perempuan Kecelakaan akibat Ditabrak Pacar

Polisi Tak Temukan CCTV di TKP Perempuan Kecelakaan akibat Ditabrak Pacar

Megapolitan
Konser Musik Jakarta Fair 2023 Digelar 32 Hari, Catat Daftar Artisnya!

Konser Musik Jakarta Fair 2023 Digelar 32 Hari, Catat Daftar Artisnya!

Megapolitan
Pastikan Luhut Hadiri Sidang Haris-Fatia 8 Juni, Kuasa Hukum: Dia Hormati Pengadilan

Pastikan Luhut Hadiri Sidang Haris-Fatia 8 Juni, Kuasa Hukum: Dia Hormati Pengadilan

Megapolitan
Sedang Menunggu Jenazah, Warga Pondok Aren Tangsel Diserang Puluhan Pemuda Bersajam

Sedang Menunggu Jenazah, Warga Pondok Aren Tangsel Diserang Puluhan Pemuda Bersajam

Megapolitan
Pria yang Tabrak Pacarnya di Jaksel Masih Berstatus Saksi

Pria yang Tabrak Pacarnya di Jaksel Masih Berstatus Saksi

Megapolitan
Jadwal Kereta Terakhir dari Tanah Abang ke Bekasi Terbaru 2023

Jadwal Kereta Terakhir dari Tanah Abang ke Bekasi Terbaru 2023

Megapolitan
Beda Pengakuan Pencaplokan Lahan di Pluit Versi Jakpro dengan Pemilik Ruko, Siapa Berbohong?

Beda Pengakuan Pencaplokan Lahan di Pluit Versi Jakpro dengan Pemilik Ruko, Siapa Berbohong?

Megapolitan
Jadwal Kereta Terakhir dari Manggarai ke Bekasi Terbaru 2023

Jadwal Kereta Terakhir dari Manggarai ke Bekasi Terbaru 2023

Megapolitan
Luhut Bakal Hadiri Sidang Haris-Fatia 8 Juni, Kuasa Hukum: Tak Ada Tugas Negara

Luhut Bakal Hadiri Sidang Haris-Fatia 8 Juni, Kuasa Hukum: Tak Ada Tugas Negara

Megapolitan
Jadwal Kereta Pertama dari Bekasi ke Manggarai Terbaru 2023

Jadwal Kereta Pertama dari Bekasi ke Manggarai Terbaru 2023

Megapolitan
Cegah Pencaplokan Lahan Terulang, Jakpro Diminta Tingkatkan Pengawasan Aset

Cegah Pencaplokan Lahan Terulang, Jakpro Diminta Tingkatkan Pengawasan Aset

Megapolitan
Diklaim Tak Izin Jakpro, Pemilik Ruko di Pluit asal Pakai Lahan Saluran Air dan Badan Jalan

Diklaim Tak Izin Jakpro, Pemilik Ruko di Pluit asal Pakai Lahan Saluran Air dan Badan Jalan

Megapolitan
Jakarta Kekurangan Alat Pantau Kualitas Udara, Greenpeace: Pemprov DKI Lalai

Jakarta Kekurangan Alat Pantau Kualitas Udara, Greenpeace: Pemprov DKI Lalai

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com