Kompas.com - 22/08/2016, 13:51 WIB
Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP PDI-P, Djarot Saiful Hidayat di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/8/2016). Kahfi Dirga CahyaKetua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP PDI-P, Djarot Saiful Hidayat di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/8/2016).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai, masa kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terlalu lama.

Menurut Djarot, atas dasar itulah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengajukan judicial review atas UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

(Baca juga: Hakim MK Minta Ahok Uraikan Kerugian Konstitusionalnya)

Ia mengatakan, masa kampanye yang berlangsung lebih kurang empat bulan itu dapat mengganggu jalannya roda birokrasi sekaligus memangkas masa jabatan.

"Sekarang kan bayangin dari Oktober sampai Februari. Itu kalau satu putaran. Kalau dua putaran bagaimana? cuti lagi," ujar Djarot di Balai Kota, Senin (22/8/2016).

Hal ini berbeda dengan pilkada sebelumnya. Menurut Djarot, pada pilkada sebelumnya, masa kampanye yang ditetapkan tidak terlampau lama.

Ia kemudian mencontohkan saat dirinya mengikuti Pilkada Blitar sebagai calon petahana pada 2005.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketika itu, masa kampanye hanya dalam hitungan hari. Dengan demikian, kata dia, calon petahana tidak perlu sampai cuti selama beberapa bulan.

"Jadi ketika sudah mendaftar, saya langsung pindah ke rumah kontrakan. Jadi cutinya cuma pada saat kampanye doang," ujar Djarot.

(Baca juga: MK Minta Ahok Perbaiki Gugatannya Terkait UU Pilkada)

Masa cuti untuk Pilkada Serentak 2017 akan berlangsung pada 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017, atau sekitar empat bulan.

Calon petahana wajib mengambil cuti selama masa kampanye. Situasi itulah yang membuat Basuki keberatan dan mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Salah satu hal yang jadi keberatan adalah terkait waktu cuti yang berbarengan dengan masa penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DKI Jakarta 2017.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langgar Aturan PPKM, Holywings Tebet Didenda Rp 50 Juta dan Ditutup Sepekan

Langgar Aturan PPKM, Holywings Tebet Didenda Rp 50 Juta dan Ditutup Sepekan

Megapolitan
Murid SD Usia 12 Tahun ke Atas di Kota Tangerang Mulai Divaksinasi Covid-19, Ini Jadwal dan Lokasinya

Murid SD Usia 12 Tahun ke Atas di Kota Tangerang Mulai Divaksinasi Covid-19, Ini Jadwal dan Lokasinya

Megapolitan
Polisi Ringkus Komplotan Bajing Loncat yang Beraksi di Kawasan Rawan di Cakung

Polisi Ringkus Komplotan Bajing Loncat yang Beraksi di Kawasan Rawan di Cakung

Megapolitan
Sedang Dipanaskan, Mobil Sedan Terbakar di Perumahan Sunter Garden

Sedang Dipanaskan, Mobil Sedan Terbakar di Perumahan Sunter Garden

Megapolitan
Sidang Perdana Kasus Unlawfull Killing, Dakwaan untuk Dua Terdakwa Dibacakan

Sidang Perdana Kasus Unlawfull Killing, Dakwaan untuk Dua Terdakwa Dibacakan

Megapolitan
6 Duta Besar dari Uni Eropa Tanam Pohon di Taman Wisata Mangrove Angke

6 Duta Besar dari Uni Eropa Tanam Pohon di Taman Wisata Mangrove Angke

Megapolitan
Bakal Ikuti PTM Terbatas, Murid SD Berusia 12 Tahun di Kota Tangerang Divaksinasi Covid-19

Bakal Ikuti PTM Terbatas, Murid SD Berusia 12 Tahun di Kota Tangerang Divaksinasi Covid-19

Megapolitan
Polisi Kejar 4 Pengeroyok yang Sebabkan Seorang Pria Tewas di Lokalisasi Gunung Antang

Polisi Kejar 4 Pengeroyok yang Sebabkan Seorang Pria Tewas di Lokalisasi Gunung Antang

Megapolitan
Pria Tewas di Lokalisasi Gunung Antang, Polisi: Habis Main Tak Mau Bayar lalu Dikeroyok

Pria Tewas di Lokalisasi Gunung Antang, Polisi: Habis Main Tak Mau Bayar lalu Dikeroyok

Megapolitan
Mengenal Mustafa Kemal Ataturk, Namanya Akan Digunakan di Jalan Jakarta tapi Diprotes MUI dan PKS

Mengenal Mustafa Kemal Ataturk, Namanya Akan Digunakan di Jalan Jakarta tapi Diprotes MUI dan PKS

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Tabrak Lari di Kemayoran

Polisi Selidiki Kasus Tabrak Lari di Kemayoran

Megapolitan
Kontroversi Penggunaan Nama Mustafa Kemal Ataturk di Jalan Jakarta, Disebut Diktator

Kontroversi Penggunaan Nama Mustafa Kemal Ataturk di Jalan Jakarta, Disebut Diktator

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Capai 50,2 Persen dari Target

Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Tangsel Capai 50,2 Persen dari Target

Megapolitan
75 Polisi Disiagakan untuk Tilang Pelanggar Ganjil Genap di Jakarta

75 Polisi Disiagakan untuk Tilang Pelanggar Ganjil Genap di Jakarta

Megapolitan
Strawberry Cafe di Duri Kepa Gunakan Konsep 'Squid Game', Pengunjung Meningkat 4 Kali Lipat

Strawberry Cafe di Duri Kepa Gunakan Konsep "Squid Game", Pengunjung Meningkat 4 Kali Lipat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.