Pemprov DKI Anggap Sertifikat Toeti soal Lahan di Cengkareng Barat Tidak Sah

Kompas.com - 22/08/2016, 14:02 WIB
Kondisi lahan kosong di RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Senin (27/6/2016). Lahan kosong ini diduga merupakan lahan untuk pembangunan rusun Cengkareng Barat yang kini bermasalah karena masuk temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERAKondisi lahan kosong di RW 07 Kelurahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Senin (27/6/2016). Lahan kosong ini diduga merupakan lahan untuk pembangunan rusun Cengkareng Barat yang kini bermasalah karena masuk temuan yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015.
|
EditorIndra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemperintah Provinsi DKI Jakarta menjawab gugatan yang diajukan Toeti Nozlar Soekarno terkait lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (22/8/2016) siang, Staf Biro Hukum Pemprov DKI, Nadia Z menjelaskan bahwa pihaknya tetap meyakini lahan di Cengkareng Barat merupakan milik Pemprov DKI.

Nadia mengatakan, lahan tersebut adalah milik Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan DKI (DKPKP) dan jual beli yang dilakukan antara pihak Toeti dengan DKPKP ia anggap tidak sah. Ia juga menyebut sertifikat lahan yang diperoleh Toeti tidak sah.

"Kami tidak bilang dipalsukan, tapi intinya tidak sah," ujar Nadia, di PN Jakarta Pusat.

Dalam jawaban yang telah diserahkan ke pengadilan, Nadia mengungkapkan pihaknya mencantumkan cara perolehan lahan yang didapatkan Pemprov DKI. Menurutnya, Pemprov DKI secara sah telah memiliki hak atas lahan tersebut.

(Baca: Ahok: Toeti Dapat Tanah Cengkareng Barat dari Mana?)

Kepala Biro Hukum Pemprov DKI, Haratua DP Purba saat ditemui di Balai Kota menjelaskan, dalam jawaban yang telah diajukan ke majelis hakim di persidangan itu, pihaknya memperlihatkan seluruh bukti pelepasan hak atas lahan serta sejarah kepemilikan lahan itu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pada intinya aset Dinas KPKP kami akan tetap pertahankan. Semua kami buktikan (di dalam jawaban) adanya pelepasan hak, putusan pengadilan yang memenangkan pemprov juga," ujar Haratua.

Sengketa lahan antara Pemprov DKI dan Toeti Soekarno dilanjutkan ke meja hijau setelah mediasi berujung buntu. Toeti menggugat Pemprov DKI karena memasukkan lahan Cengkareng Barat ke dalam kartu inventaris barang (KIB) Pemprov DKI. Toeti meminta Pemprov DKI menghapus lahan tersebut dari KIB.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IGD dan Ruang Perawatan Pasien Covid-19 di RSUD Kabupaten Tangerang Penuh

IGD dan Ruang Perawatan Pasien Covid-19 di RSUD Kabupaten Tangerang Penuh

Megapolitan
DKI Jakarta Buka Rekrutmen Tenaga Kesehatan untuk Pengendalian Covid-19

DKI Jakarta Buka Rekrutmen Tenaga Kesehatan untuk Pengendalian Covid-19

Megapolitan
Jalan Raya Jatimulya Bekasi Rusak Parah, Pengendara Sering Terjatuh

Jalan Raya Jatimulya Bekasi Rusak Parah, Pengendara Sering Terjatuh

Megapolitan
Jakarta Sedang Tidak Baik-baik Saja, Ini Sebaran Zona Merah di DKI

Jakarta Sedang Tidak Baik-baik Saja, Ini Sebaran Zona Merah di DKI

Megapolitan
Epidemiolog Kritik Strategi Jokowi soal Herd Immunity di Jakarta

Epidemiolog Kritik Strategi Jokowi soal Herd Immunity di Jakarta

Megapolitan
Polri Ingin Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin Dibongkar, Ini Komentar Ombudsman Jakarta

Polri Ingin Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin Dibongkar, Ini Komentar Ombudsman Jakarta

Megapolitan
Alarm dari Tangsel, RS Hampir Penuh hingga Pasien Covid-19 Sulit Dapat Ruang Perawatan

Alarm dari Tangsel, RS Hampir Penuh hingga Pasien Covid-19 Sulit Dapat Ruang Perawatan

Megapolitan
Bertambah Lagi, Total Pasien di RS Wisma Atlet Kemayoran Jadi 5.812 Orang

Bertambah Lagi, Total Pasien di RS Wisma Atlet Kemayoran Jadi 5.812 Orang

Megapolitan
Rumah Warga Cipondoh Dibobol Maling, Perhiasan hingga Barang Elektronik Raib

Rumah Warga Cipondoh Dibobol Maling, Perhiasan hingga Barang Elektronik Raib

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Sekolah Tatap Muka atau Tetap Belajar di Rumah?

Kasus Covid-19 Meningkat, Sekolah Tatap Muka atau Tetap Belajar di Rumah?

Megapolitan
Tiga Rusun di Cilincing Jadi Posko Vaksinasi Covid-19

Tiga Rusun di Cilincing Jadi Posko Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Meledak, Epidemiolog: Solusinya Hanya Lockdown

Kasus Covid-19 di Jakarta Meledak, Epidemiolog: Solusinya Hanya Lockdown

Megapolitan
Fakta Pelecehan Seksual terhadap Seorang Ibu di Tebet: Pelaku Kelainan Jiwa hingga Dibebaskan

Fakta Pelecehan Seksual terhadap Seorang Ibu di Tebet: Pelaku Kelainan Jiwa hingga Dibebaskan

Megapolitan
Virus Corona Varian Delta Dikhawatirkan Lebih Mudah Menyerang Anak-anak

Virus Corona Varian Delta Dikhawatirkan Lebih Mudah Menyerang Anak-anak

Megapolitan
Fakta Rizieq Shihab Tanggapi Replik Jaksa: Tidak Berkualitas hingga Merasa Belum Pantas Disebut Imam Besar

Fakta Rizieq Shihab Tanggapi Replik Jaksa: Tidak Berkualitas hingga Merasa Belum Pantas Disebut Imam Besar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X