Kompas.com - 23/08/2016, 17:54 WIB
Kepala DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/8/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaKepala DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/8/2016).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/8/2016), Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sempat menyinggung soal Lurah Kebon Melati Dedy Budianto. 

Lurah tersebut sebelumnya mengeluarkan surat berisi seruan agar ketua RW dan pengurus RT tidak terlibat politik praktis.

(Baca juga: Lurah Kebon Melati Minta Pengurus RT dan RW Tidak Berpolitik Praktis)

Sebelum pimpinan Komisi A DPRD DKI Jakarta menutup rapat, Prasetio mendadak memanggil Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede.

"Oh iya Pak Wali Kota Jakarta Pusat, saya kelupaan satu nih. Itu Lurah Kebon Melati tahu, Pak?" tanya Prasetio.

Mangara kemudian mengatakan bahwa lurah Kebon Melati baru saja dilantik. Selanjutnya, Prasetio menanyakan kepada Mangara mengenai adanya isu yang beredar di media sosial terkait lurah tersebut.

"Tahu enggak Pak yang beredar di sosial media sekarang tentang Lurah Kebon Melati?" tanya Prasetio.

Mangara pun hanya mengangguk mendengar pertanyaan Prasetio. Kepada Mangara, Prasetio kemudian meminta agar Wali Kota Jakpus itu mengambil tindakan.

"Itu tolong ambil sikap ya, Pak. Tolong ditindak, tolonglah (Lurah Kebon Melati) enggak usah copot-copot, jangan ikutin bos (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) lu, lama-lama capek juga," kata Prasetio.

Sebelumnya, beredar surat edaran dari Kelurahan Kebon Melati yang menyerukan kepada semua ketua RW dan pengurus RT se-Kebon Melati, Tanah Abang, untuk tidak terlibat politik praktis.

Menurut Sekjen Forum RT RW DKI Jakarta Lukmanul Hakim, surat yang diterima pada 18 Agustus itu menyebutkan bahwa Forum RT/RW tidak diakui dalam peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan gubernur.

(Baca juga: Lurah Kebon Melati Belum Laporkan Rencana Pemberhentian Ketua RW 12 ke Camat)

Melalui surat tersebut, Lurah Kebon Melati juga mengancam akan memberhentikan pengurus RT/RW yang terlibat politik praktis.

"Sepanjang tidak ada desakan dari warga atas pelanggaran peraturan perundangan-undangan dan etika moral yang kita langgar, lurah tidak ada haknya untuk memberhentikan bahkan memecat," kata Lukman saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/8/2016).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seorang Ibu Diusir Suami dan Dilarang Bertemu Anaknya, Sudah Lapor Polisi hingga Surati Jokowi

Seorang Ibu Diusir Suami dan Dilarang Bertemu Anaknya, Sudah Lapor Polisi hingga Surati Jokowi

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bogor, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Depok, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Kota Bekasi, 20 April 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 20 April 2021

Jadwal Imsak dan Azan Subuh di Jakarta, 20 April 2021

Megapolitan
Bentrokan Dua Kelompok Pemuda di Tebet Berawal dari 2 Orang Bermusuhan

Bentrokan Dua Kelompok Pemuda di Tebet Berawal dari 2 Orang Bermusuhan

Megapolitan
Polisi Tangkap WN Nigeria yang Perintahkan Perempuan Ambil 5.385 Ekstasi di Kantor Pos

Polisi Tangkap WN Nigeria yang Perintahkan Perempuan Ambil 5.385 Ekstasi di Kantor Pos

Megapolitan
4.000 Botol Miras dan 250 Knalpot Bising Dimusnahkan Polres Tangsel

4.000 Botol Miras dan 250 Knalpot Bising Dimusnahkan Polres Tangsel

Megapolitan
Kebakaran di Taman Sari Diduga akibat Pertengkaran Suami Istri, Polisi: Masih Diselidiki

Kebakaran di Taman Sari Diduga akibat Pertengkaran Suami Istri, Polisi: Masih Diselidiki

Megapolitan
Ini Link Pendaftaran BLT UMKM Per Kecamatan di Jakarta

Ini Link Pendaftaran BLT UMKM Per Kecamatan di Jakarta

Megapolitan
Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Disekap dan Dijual Rp 400.000

Remaja yang Diperkosa Anak Anggota DPRD Bekasi Juga Disekap dan Dijual Rp 400.000

Megapolitan
Pemprov DKI Buka Pendaftaran BLT UMKM, Ini Syaratnya

Pemprov DKI Buka Pendaftaran BLT UMKM, Ini Syaratnya

Megapolitan
Vaksinasi Lansia di Kota Bogor Masih Rendah, Salah Satu Faktor Banyak yang Menolak

Vaksinasi Lansia di Kota Bogor Masih Rendah, Salah Satu Faktor Banyak yang Menolak

Megapolitan
Kebakaran Taman Sari Diduga Akibat Pertengkaran Suami Istri

Kebakaran Taman Sari Diduga Akibat Pertengkaran Suami Istri

Megapolitan
Kebakaran di Taman Sari, 1.268 Warga Terdampak, 120 di Antaranya Balita

Kebakaran di Taman Sari, 1.268 Warga Terdampak, 120 di Antaranya Balita

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X