Kompas.com - 29/08/2016, 20:14 WIB
Beda pelat nomor asli (kiri) dan palsu (kanan) Otomania/Setyo AdiBeda pelat nomor asli (kiri) dan palsu (kanan)
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem pelat ganjil genap akan berlaku resmi besok, Selasa (30/8/2016). Nantinya, pengendara yang melanggar peraturan tersebut akan langsung ditilang.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Syamsul Bahri mengatakan, sanksi untuk pelanggar peraturan itu merujuk pada pelanggaran tanda nomor kendaraan bermotor seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Pasal 280 junctho 68 ayat 1 tentang TNKB. Kan ganjil genap ini berhubungan dengan pelat nomor," kata Syamsul di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Menurut Syamsul, pembayaran denda maksimal Rp 500.000 akan dilakukan setelah putusan pengadilan. Ia mengatakan, bisa saja nantinya denda berkurang ataupun dihapuskan.

"Tergantung putusan pengadilan," ujar Syamsul.

Pemberlakuan sanski dilakukan setelah berakhirnya masa uji coba dari 27 Juli hingga 26 Agustus 2016. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan peraturan yang menjadi acuan penerapan kebijakan itu, yakni Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2016 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

Isi Pergub sama dengan yang disosialisasikan selama ini, yakni pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat ganjil genap akan diberlakukan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalam Sisingamangaraja, dan sebagian Jalan Gatot Subroto (persimpangan Jalan HR Rasuna Said sampai Gerbang Pemuda) dari Senin sampai Jumat, tepatnya pada pukul 07.00-10.00 WIB dan 16.00-20.00 WIB.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kebijakan itu tidak berlaku pada hari Sabtu-Minggu atau hari libur nasional. Ada sejumlah kendaraan yang tidak terkena peraturan tersebut, yaitu mobil dinas Presiden RI, Wakil Presiden RI, pejabat lembaga tinggi negara dengan pelat RI beserta kendaraan pengawalnya.

Selain itu, kendaraan dinas instansi pemerintah, mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil angkutan umum (pelat kuning), angkutan barang dan sepeda motor.

Meski angkutan barang dan sepeda motor diboleh melintas tetapi sejumlah catatan yang diberikan. Mobil barang diperbolehkan melintas asal tidak menyalahi waktu izin melintas sesuai yang diterapkan dalam Peraturan Gubernr Nomor 5148 Tahun 1999 tentang penetapan waktu larangan melintas bagi mobil barang.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perum PPD Gratiskan Layanan Bus Bogor-Jakarta Selama Sebulan

Perum PPD Gratiskan Layanan Bus Bogor-Jakarta Selama Sebulan

Megapolitan
Sopir Truk Korban Pungli Mengeluh: Anak Mau Jajan Dibentak, padahal Uang Disebar di Pelabuhan

Sopir Truk Korban Pungli Mengeluh: Anak Mau Jajan Dibentak, padahal Uang Disebar di Pelabuhan

Megapolitan
Mirisnya Hidup Sopir Truk di Tanjung Priok, Dipalak Preman hingga Petugas Pelabuhan

Mirisnya Hidup Sopir Truk di Tanjung Priok, Dipalak Preman hingga Petugas Pelabuhan

Megapolitan
19 Warga Gandasari Tangerang Sembuh dari Covid-19, 34 Orang Masih Dirawat

19 Warga Gandasari Tangerang Sembuh dari Covid-19, 34 Orang Masih Dirawat

Megapolitan
Komplotan Maling Bobol Rumah di Makasar Jaktim, Mengaku Petugas Kelurahan

Komplotan Maling Bobol Rumah di Makasar Jaktim, Mengaku Petugas Kelurahan

Megapolitan
Terduga Teroris yang Ditangkap di Bogor Sehari-hari Disebut Berjualan Bahan Kimia

Terduga Teroris yang Ditangkap di Bogor Sehari-hari Disebut Berjualan Bahan Kimia

Megapolitan
Sebagian Wilayah Kota Bekasi Banjir Usai Hujan Deras, Taman Narogong Paling Parah

Sebagian Wilayah Kota Bekasi Banjir Usai Hujan Deras, Taman Narogong Paling Parah

Megapolitan
Soal Kelanjutan Belajar di Sekolah, Pemkot Tangerang Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 Dulu

Soal Kelanjutan Belajar di Sekolah, Pemkot Tangerang Fokus Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 Dulu

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Tangerang Batasi Aktivitas Ekonomi Warga

Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Tangerang Batasi Aktivitas Ekonomi Warga

Megapolitan
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Tambah Tempat Pusat Isolasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Bogor Tambah Tempat Pusat Isolasi

Megapolitan
Update 15 Juni: 383 Pasien Covid-19 Masih Dirawat dan Diisolasi di Tangsel

Update 15 Juni: 383 Pasien Covid-19 Masih Dirawat dan Diisolasi di Tangsel

Megapolitan
Operasional RSU Serpong Utara Terhambat Anggaran, Pemkot Tangsel Ajukan Dana Bantuan

Operasional RSU Serpong Utara Terhambat Anggaran, Pemkot Tangsel Ajukan Dana Bantuan

Megapolitan
Tak Ada Palang di Rel Kereta, Mobil Tabrak KRL di Duri Kosambi

Tak Ada Palang di Rel Kereta, Mobil Tabrak KRL di Duri Kosambi

Megapolitan
Kejar Target Herd Immunity dari Jokowi, Pemprov DKI Harus Permudah Vaksinasi

Kejar Target Herd Immunity dari Jokowi, Pemprov DKI Harus Permudah Vaksinasi

Megapolitan
Kasus Covid-19 Tinggi, Wagub DKI: Uji Coba Belajar Tatap Muka Tetap Jalan

Kasus Covid-19 Tinggi, Wagub DKI: Uji Coba Belajar Tatap Muka Tetap Jalan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X