Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Saidiman Ahmad
Peneliti Politik dan Kebijakan Publik

Peneliti Politik dan Kebijakan Publik Saiful Mujani Research and Consulting; Alumnus Crawford School of Public Policy, Australian National University.

Potret Harapan di Rumah Susun Jakarta

Kompas.com - 02/09/2016, 17:18 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Dalam kampanye pemilihan gubernur 2012, bersama Joko Widodo, Basuki berkali-kali menegaskan tentang pentingnya pemukiman yang layak bagi setiap warga Jakarta.

Dalam 10 tahun, warga DKI Jakarta membutuhkan sekitar 700 ribu rumah. Untuk memenuhi itu, dalam satu tahun, dibutuhkan setidaknya 70 ribu rumah.

Saat ini, pemerintah provinsi DKI Jakarta memproyeksikan pembangunan rumah dalam bentuk landed houses sebesar 60% dari total kebutuhan tahunan dan 40%nya berupa rumah susun.

Dari 40% atau 28 ribu unit rumah susun pertahun itu, 20% adalah rumah susun kategori mewah, 40% kategori menengah, dan 40% sisanya adalah rumah susun kategori bawah.

Untuk menyiasati kurangnya dana pemerintah provinsi, maka 60% total rumah susun yang hendak dibangun itu diserahkan pada badan usaha atau developer.

Sementara 40% rumah susun kelas bawah, pendanaannya dilakukan oleh dua pihak: sebanyak 3.360 unit rusun didanai pemerintah dan 7.840 unit lainnya didanai pihak lain, yakni badan usaha atau developer.

Membangun rumah untuk memenuhi kebutuhan adalah langkah awal bagi proyek perumahan secara umum.

Bila ada 40 ribu warga tidak punya rumah atau tinggal di pemukiman yang tidak layak, sekedar membangun 40 ribu rumah baru yang layak belum tentu menjadi solusi.

Pasalnya 40 ribu rumah baru tidak serta akan membuat yang tak memiliki rumah layak itu akan tinggal di sana. Ketersediaan atau availability rumah adalah satu hal, hal lain adalah akses.

Bila ada 40 ribu orang membutuhkan rumah, yang paling utama bukanlah membangun 40 ribu rumah, tapi bagaimana 40 ribu orang itu bisa tinggal di rumah.

Pembangunan rumah susun bersubsidi adalah salah satu cara untuk menyelesaikan kebutuhan rumah di ibukota, khususnya pada mereka yang selama ini tidak memiliki akses pada rumah.

Persoalan perumahan di ibu kota dan Indonesia, secara lebih luas, bukan hanya tentang ketersediaan rumah baru, tapi juga kelayakan rumah-rumah lama.

KOMPAS.com/Tangguh SR Sejumlah bocah, korban relokasi Kampung Pulo, bermain bola di area kosong di lantai dasar rusunawa Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Minggu (23/8/2015).
Rumah-rumah tinggal di Indonesia didominasi oleh rumah buatan warga sendiri. Dan kebanyakan rumah-rumah itu memiliki kualitas yang buruk. Sanitasi, akses pada air bersih, bahkan akses pada listrik masih menjadi persoalan utama perumahan.

Karena itu, yang perlu diperhatikan bukan hanya memenuhi kebutuhan rumah bagi mereka yang belum punya rumah, tapi juga merenovasi atau mengganti rumah-rumah lama yang tidak layak.

Subsidi Sampai Kapan?

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Bisakah Beli Tiket Masuk Ancol On The Spot?

Megapolitan
Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Keseharian Galihloss di Mata Tetangga, Kerap Buat Konten untuk Bantu Perekonomian Keluarga

Megapolitan
Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Kajari Jaksel Harap Banyak Masyarakat Ikut Lelang Rubicon Mario Dandy

Megapolitan
Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Datang Posko Pengaduan Penonaktifkan NIK di Petamburan, Wisit Lapor Anak Bungsunya Tak Terdaftar

Megapolitan
Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Dibacok Begal, Pelajar SMP di Depok Alami Luka di Punggung

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Ketua DPRD DKI Kritik Kinerja Pj Gubernur, Heru Budi Disebut Belum Bisa Tanggulangi Banjir dan Macet

Megapolitan
Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Rampas Ponsel, Begal di Depok Bacok Bocah SMP

Megapolitan
“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

“Semoga Prabowo-Gibran Lebih Bagus, Jangan Kayak yang Sudah”

Megapolitan
Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Ketua DPRD: Jakarta Globalnya di Mana? Dekat Istana Masih Ada Daerah Kumuh

Megapolitan
Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Gerindra dan PKB Sepakat Berkoalisi di Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Anggaran Kelurahan di DKJ 5 Persen dari APBD, F-PKS: Kualitas Pelayanan Harus Naik

Megapolitan
Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Mobil Mario Dandy Dilelang, Harga Dibuka Rp 809 Juta

Megapolitan
Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Jual Foto Prabowo-Gibran, Pedagang Pigura di Jakpus Prediksi Pendapatannya Bakal Melonjak

Megapolitan
Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Periksa Kejiwaan Anak Pembacok Ibu di Cengkareng, Polisi: Pelaku Lukai Tubuhnya Sendiri

Megapolitan
Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Fahira Idris Paparkan 5 Parameter Kota Tangguh Bencana yang Harus Dipenuhi Jakarta sebagai Kota Global

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com