Setelah Menelusuri, Djarot Pastikan Ilyas Karim Bukan Pengibar Bendera Pertama

Kompas.com - 03/09/2016, 22:00 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di cafe labyrint Kota Malang usai mengisi ceramah umum di Universitas Brawijaya, Selasa (30/8/2016) Kontributor Malang, Andi HartikWakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat ditemui di cafe labyrint Kota Malang usai mengisi ceramah umum di Universitas Brawijaya, Selasa (30/8/2016)
Penulis Jessi Carina
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan penertiban di Jakarta seringkali dipolitisasi. Salah satunya adalah mengenai pengakuan seorang veteran, Ilyas Karim, yang menyebut dirinya sebagai pengibar bendera Merah Putih pertama.

Ilyas Karim sendiri merupakan warga yang terdampak penertiban di Rawajati, Jakarta Selatan. Namun, Djarot mengatakan Ilyas Karim bukanlah pengibar bendera pertama.

"Kemarin dipolitisasi betul itu yang katanya ada pengerek bendera, kami telusuri enggak betul itu," ujar Djarot saat menjadi pembicara dalam diskusi umum bertema "Kerja Nyata untuk DKI Jakarta" di Eightyeight Kasablanka, Sabtu (3/9/2016).

Djarot mengatakan Ilyas pernah diberi satu unit apartemen di Kalibata City karena sempat dipercaya menjadi pengibar bendera pertama. Namun, unit apartemen itu dia jual dan dia kembali lagi ke Rawajati.

"Jadi ngaku-ngaku pengibar bendera padahal dia enggak. Tapi kalau dia anggota tentara itu memang iya," ujar Djarot.

Penjelasan Djarot mengenai Ilyas Karim sebenarnya untuk menjawab pertanyaan Tongari, salah satu peserta diskusi. Tongari yang tinggal di Kalibata menceritakan mengenai penertiban Rawajati yang banyak dipolitisasi.

Menurut dia, pemandangan warga Rawajati yang sholat di tengah jalan saat hari penertiban merupakan langkah politis. Meski demikian, Tongari berpendapat Pemprov DKI tetap harus melakukan pendekatan yang humanis saat melakukan penertiban.

Djarot pun mengatakan Pemprov DKI tetap harus melakukan penertiban itu. Sebab, pemerintah tidak boleh membiarkan warga untuk melanggar aturan. "Kita enggak bisa mendidik masyarakat kita untuk melanjutkan sebuah pelanggaran," ujar Djarot.

Kompas TV Warga Rawajati Keberatan Direlokasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Kasus Covid-19 Makin Parah, Mengapa Jakarta Masih Terapkan PPKM Level 2?

Megapolitan
Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Sampah Dibuang di Perbatasan Jaksel, Sudin LH: Sudah Diangkut, Ada Lagi

Megapolitan
Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Dinkes DKI: 458.527 Orang Sudah Divaksinasi Booster di Jakarta

Megapolitan
Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah Secara Hukum

Didemo Ahli Waris Lahan Bintaro Xchange, PT Jaya Real Property: Mal Dibangun Sah Secara Hukum

Megapolitan
Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Oknum TNI yang Sekap Pengusaha di Depok Jalani Sidang Militer, Didakwa Pasal Berlapis

Megapolitan
Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Kasus Covid-19 Melonjak, Mengapa Dinkes DKI Anggap Sekolah Tatap Muka Masih Aman?

Megapolitan
Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Dinkes DKI: 90 Persen Hasil Pemeriksaan WGS Covid-19 di Jakarta adalah Omicron

Megapolitan
Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Polisi Gerebek Lagi Pinjol Ilegal di PIK, 1 dari 27 Orang yang Diamankan adalah WNA

Megapolitan
Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Dua Kantor Pinjol di PIK Digrebek Polisi dalam Dua Hari Berturut-turut

Megapolitan
Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Dinkes DKI: 97,5 Persen Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua di Jakarta

Megapolitan
Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Covid-19 Kian Mengganas di Jakarta, Sudah Saatnya Tarik Rem Darurat?

Megapolitan
126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

126 Hari Jelang Formula E Jakarta, Jakpro dan IMI Studi Banding ke Arab Saudi

Megapolitan
Grebek Kantor Pinjol di PIK 2, Polisi Amankan Manajer WN China

Grebek Kantor Pinjol di PIK 2, Polisi Amankan Manajer WN China

Megapolitan
UPDATE 27 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 546, Pasien Dirawat Bertambah 505

UPDATE 27 Januari: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 546, Pasien Dirawat Bertambah 505

Megapolitan
Polisi Grebek Satu Lagi Kantor Pinjol di PIK 2

Polisi Grebek Satu Lagi Kantor Pinjol di PIK 2

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.