Ahli yang Dihadirkan Kuasa Hukum Jessica Ditahan Imigrasi

Kompas.com - 06/09/2016, 13:49 WIB
Ahli Patologi Forensik dari Brisbane, Australia, Profesor Beng Beng Ong, memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016). Nursita SariAhli Patologi Forensik dari Brisbane, Australia, Profesor Beng Beng Ong, memberikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).
Penulis Nursita Sari
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Ahli Patologi Forensik dari Brisbane, Australia, Profesor Beng Beng Ong, yang dihadirkan tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso dalam persidangan pada Senin (5/9/2016), ditahan oleh pihak Imigrasi Jakarta Pusat.

Ong diamankan saat hendak terbang ke Singapura untuk transit menuju Australia, Selasa (6/9/2016) pagi. Saat ini, dia tengah dimintai keterangan terkait visa yang digunakannya oleh pihak Imigrasi Jakarta Pusat.

"Yang bersangkutan masih dimintai keterangan di Imigrasi Jakarta Pusat," ujar Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Heru Santoso Ananta Yudha, melalui pesan singkat, Selasa siang.

Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie menjelaskan, pemeriksaan terhadap Ong dilakukan setelah pihak imigrasi menerima laporan dari jaksa penuntut umum dalam sidang kasus kematian Wayan Mirna Salihin.

"Berkaitan dengan apa yang dikeluhkan jaksa, kami melakukan pengawasan keimigrasian dan kami tugaskan kepala Imigrasi Jakarta Pusat untuk kasus ini," kata Ronny.

Dalam persidangan Senin malam, jaksa penuntut umum (JPU) sempat menyinggung proses kedatangan Ong ke Indonesia. JPU mempermasalahkan visa kunjungan yang digunakan Ong.

Menurut JPU, Ong telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. JPU menyebut Ong seharusnya datang menggunakan visa tinggal terbatas dalam rangka melaksanakan pekerjaannya sebagai konsultan ahli.

"Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, jelas disebutkan, visa kunjungan hanya untuk kegiatan di luar pekerjaan. Kalau bekerja, harus pakai visa tinggal terbatas. Bagaimana bisa kita memercayai ahli kalau datangnya saja ilegal?" kata JPU Ardito Muwardi dalam persidangan malam tadi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waspada Begal yang Mulai Mengincar Pesepeda di Jalan-jalan Protokol Jakarta...

Waspada Begal yang Mulai Mengincar Pesepeda di Jalan-jalan Protokol Jakarta...

Megapolitan
Bawaslu Catat Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada Depok, Ini Kata Tim Pradi-Afifah

Bawaslu Catat Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Pilkada Depok, Ini Kata Tim Pradi-Afifah

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Tangsel Sempat Melonjak, Wali Kota Airin: Itu Kasus Lama yang Baru Ter-input

Kasus Covid-19 di Tangsel Sempat Melonjak, Wali Kota Airin: Itu Kasus Lama yang Baru Ter-input

Megapolitan
10 Hari PSBB Transisi, Bagaimana Perbandingannya dengan Kasus Covid-19 Saat PSBB Ketat?

10 Hari PSBB Transisi, Bagaimana Perbandingannya dengan Kasus Covid-19 Saat PSBB Ketat?

Megapolitan
Pjs Wali Kota Sebut Depok Dapat Jatah 392.000 Vaksin Covid-19 pada Tahap Pertama

Pjs Wali Kota Sebut Depok Dapat Jatah 392.000 Vaksin Covid-19 pada Tahap Pertama

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Pasien Positif Covid-19 Loncat dari Ambulans dan Berbaur dengan Demonstran | UMP DKI Jakarta 2021 Kemungkinan Tak Naik

[POPULER JABODETABEK] Pasien Positif Covid-19 Loncat dari Ambulans dan Berbaur dengan Demonstran | UMP DKI Jakarta 2021 Kemungkinan Tak Naik

Megapolitan
Kesulitan RS Swasta di Bekasi Biayai Penanganan Covid-19 hingga Pinjam Uang ke Bank...

Kesulitan RS Swasta di Bekasi Biayai Penanganan Covid-19 hingga Pinjam Uang ke Bank...

Megapolitan
Universitas Indonesia Lantik 3 Wakil Rektor Baru Kemarin

Universitas Indonesia Lantik 3 Wakil Rektor Baru Kemarin

Megapolitan
Bioskop di Jakarta Dibuka, Warga Soroti Ketersediaan Film yang Diputar

Bioskop di Jakarta Dibuka, Warga Soroti Ketersediaan Film yang Diputar

Megapolitan
[UPDATE] Grafik Covid-19 21 Oktober: Depok Catat Total 6.456 Kasus sejak Maret

[UPDATE] Grafik Covid-19 21 Oktober: Depok Catat Total 6.456 Kasus sejak Maret

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, dan Depok Hujan Nanti Siang

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Jakarta, Bogor, dan Depok Hujan Nanti Siang

Megapolitan
APBD-P DKI Diproyeksikan Defisit 31,04 Persen akibat Covid-19

APBD-P DKI Diproyeksikan Defisit 31,04 Persen akibat Covid-19

Megapolitan
Wali Kota Tangsel: 69 Kasus Covid-19 yang Baru Tercatat merupakan Kasus Lama karena Pasien Tes Mandiri

Wali Kota Tangsel: 69 Kasus Covid-19 yang Baru Tercatat merupakan Kasus Lama karena Pasien Tes Mandiri

Megapolitan
Tak Terima Dirawat di Ruang Perawatan Covid-19, Keluarga Pasien Kerahkan Massa ke RSUD Cengkareng

Tak Terima Dirawat di Ruang Perawatan Covid-19, Keluarga Pasien Kerahkan Massa ke RSUD Cengkareng

Megapolitan
Pesepeda Dijambret di Sekitar Bundaran HI

Pesepeda Dijambret di Sekitar Bundaran HI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X