Kegeraman Ahok dan Rencana Hentikan Hibah untuk Bamus Betawi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Musyawarah (Bamus) Betawi rutin menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, besarnya dana hibah itu mencapai Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar setiap tahunnya.

Namun, Basuki kecewa karena Bamus Betawi justru bersikap politis dengan menyerukan seruan anti-Ahok dan ajakan memenangkan gubernur Betawi pada acara Lebaran Betawi. Padahal, seharusnya kegiatan tersebut dijadikan ajang silaturahim dan pertunjukkan kesenian Betawi.

"Yang masalah itu mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kami untuk main politik. Itu udah melanggar Pancasila dan UUD 1945, dia bilang Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Itu udah enggak betul," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (6/9/2016).

Ahok pun berencana menghentikan pemberian dana hibah untuk Bamus Betawi. Sebab, dia tidak ingin Bamus Betawi menggunakan uang rakyat untuk berpolitik dan menyebar pesan kebencian atau SARA.

"Kalau saya sih enggak takut, silakan saja. Cuma, maksud saya, Anda ini enggak boleh nerima uang hibah untuk Bamus Betawi yang berpolitik. Makanya saya bilang harus di-stop," ujar Ahok.

(Baca: Ahok Akan Hentikan Hibah untuk Bamus Betawi karena Desak Gubernur Harus Betawi)

Bamus Betawi membantah

Bamus Betawi membantah bila memaksakan jabatan gubernur DKI Jakarta dari Betawi. Ketua Bamus Betawi, Zainudin, menjelaskan, pihaknya hanya menyodorkan nama-nama untuk menjadi bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Saat ini, ada empat nama yang disodorkan ke partai, yakni Saefullah, Sylviana Murni, Nachrowi Ramli dan Abraham 'Lulung' Lunggana. Keempat nama itu hasil godokan dari internal Bamus Betawi.

"Bamus Betawi netral dan tidak mendukung calon gubernur. Kami tawarkan empat tokoh nama. Itu bukan politik. Jadi Pak Gubernur ada salah informasi," kata Oding, sapaan Zainudin, saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Selasa (6/9/2016).