Kegeraman Ahok dan Rencana Hentikan Hibah untuk Bamus Betawi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Musyawarah (Bamus) Betawi rutin menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, besarnya dana hibah itu mencapai Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar setiap tahunnya.

Namun, Basuki kecewa karena Bamus Betawi justru bersikap politis dengan menyerukan seruan anti-Ahok dan ajakan memenangkan gubernur Betawi pada acara Lebaran Betawi. Padahal, seharusnya kegiatan tersebut dijadikan ajang silaturahim dan pertunjukkan kesenian Betawi.

"Yang masalah itu mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kami untuk main politik. Itu udah melanggar Pancasila dan UUD 1945, dia bilang Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Itu udah enggak betul," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (6/9/2016).

Ahok pun berencana menghentikan pemberian dana hibah untuk Bamus Betawi. Sebab, dia tidak ingin Bamus Betawi menggunakan uang rakyat untuk berpolitik dan menyebar pesan kebencian atau SARA.

"Kalau saya sih enggak takut, silakan saja. Cuma, maksud saya, Anda ini enggak boleh nerima uang hibah untuk Bamus Betawi yang berpolitik. Makanya saya bilang harus di-stop," ujar Ahok.

(Baca: Ahok Akan Hentikan Hibah untuk Bamus Betawi karena Desak Gubernur Harus Betawi)

Bamus Betawi membantah

Bamus Betawi membantah bila memaksakan jabatan gubernur DKI Jakarta dari Betawi. Ketua Bamus Betawi, Zainudin, menjelaskan, pihaknya hanya menyodorkan nama-nama untuk menjadi bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Saat ini, ada empat nama yang disodorkan ke partai, yakni Saefullah, Sylviana Murni, Nachrowi Ramli dan Abraham 'Lulung' Lunggana. Keempat nama itu hasil godokan dari internal Bamus Betawi.

"Bamus Betawi netral dan tidak mendukung calon gubernur. Kami tawarkan empat tokoh nama. Itu bukan politik. Jadi Pak Gubernur ada salah informasi," kata Oding, sapaan Zainudin, saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Menurut Oding, sebagai bagian dari putra asli daerah, tak jadi persoalan bila menyodorkan nama-nama untuk dipilih jadi cawagub. Hal itu juga diakui lumrah terjadi di beberapa daerah.

Untuk persoalan calon gubernur, Oding menyerahkan ke partai. Siapa pun pilihannya, Bamus Betawi akan mendukung. Oding menyayangkan bila Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menghentikan dana hibah untuk Bamus Betawi. Sebab, dana itu merupakan bagian dari pengembangan putra daerah, Betawi.

Namun, Oding tidak menjelaskan seruan anti-Ahok yang terjadi saat Lebaran Betawi. Padahal, itulah yang paling dipermasalahkan Ahok.

Lebaran Betawi sarat seruan anti-Ahok

Suasana berbeda terasa dalam pelaksanaan Lebaran Betawi 2016. Biasanya Lebaran Betawi diisi dengan proses hantaran dari tiap wali kota ke gubernur, silat Betawi, lenong Betawi, qasidah, dan lain-lain. Lebaran Betawi yang diselenggarakan di Lapangan Banteng pada 12-14 Agustus, penuh dengan pesan politik.

(Baca: Lebaran Betawi yang Sarat Pesan Anti-Ahok)

Hal ini terlihat saat Ketua Umum Forum Betawi Rempug Lutfi Hakim menyampaikan kata sambutannya. Dia mengajak para pengunjung untuk tak lagi memilih Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Gubernur kembali pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Dia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Ahok yang menggusur permukiman warga di Kampung Pulo, Jakarta Timur, dan Pasar Ikan, Jakarta Utara.

Kebetulan, saat itu, Ahok tak menghadiri Lebaran Betawi karena tengah melayat ke Kepala Inspektorat DKI Jakarta Merry Erna Hani yang meninggal dunia. Kehadiran Ahok diwakilkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

"Makanya kami sepakatlah, orang Betawi saatnya bangkit. Mudah-mudahan 2017 gubernurnya orang Betawi. Paling enggak ada perwakilan Betawinya," kata Lutfi, Minggu (14/8/2016).

Bahkan, dia berencana mengajak Ketua RT/RW memboikot pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017 jika tak ada calon gubernur yang berasal dari suku Betawi.

"Yang RT/RW yang Betawi kalau kagak ada calon yang Betawi, jangan mau nyerahin stempel," kata Lutfi.