Dana Hibah Rp 5 Miliar untuk Bamus Betawi Tak Lagi Diberikan untuk Setahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengusulkan mengubah pemberian dana hibah kepada Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. Pemberian dana akan diawasi secara ketat.

"Biasanya kan diberikan blek (langsung) gitu, setahun gitu. Jadi, tetap ada hibah, tapi tetap koreksi, kita seleksi," kata Djarot di Balai Kota, Rabu (7/9/2016).

Mekanisme pemberian dana hibah yang diusulkan Djarot berupa per kegiatan Bamus Betawi. Pemprov DKI Jakarta akan memberikan dana hibah kegiatan bila Bamus Betawi mengusulkan lewat proposal.

Djarot menampik bila dana hibah akan lebih kecil. Sebab, dana hibah itu bergantung usulan kegiatan dari Bamus Betawi. Adapun dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta ke Bamus Betawi pada 2016 ini sekitar Rp 5 miliar.

"Hibah itu tetap diberikan, tapi berdasarkan usulan mereka. Kegiatannya apa," ucap Djarot.

Kegiatan yang akan diberikan dana hibah, kata Djarot, harus berkaitan dengan pelestarian budaya Betawi. Sebab, fokus dari Bamus Betawi mengembangkan budaya Betawi, mulai dari tarian, kuliner, adat istiadat dan lainnya.

Djarot menyayangkan bila Bamus Betawi membuat kegiatan seperti Lebaran Betawi pada Agustus 2016 lalu yang ditenggarai mencoba menarik ke ranah politik praktis.

"Itu yang enggak bener. Itu yang enggak boleh," ucap Djarot.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelumnya berencana menghentikan hibah untuk Bamus Betawi. Dia menilai, organisasi ini sudah politis dan menyebarkan kebencian melalui acara Lebaran Betawi.

Bamus Betawi membantah bila memaksakan jabatan gubernur DKI Jakarta dari Betawi. Ketua Bamus Betawi, Zainudin menjelaskan, pihaknya hanya menyodorkan nama-nama untuk menjadi bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta.