Kompas.com - 08/09/2016, 07:22 WIB
Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Zainuddin saat memberi kata sambutan dalam acara Lebaran Betawi 2016, di Lapangan Banteng, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (14/8/2016). Alsadad RudiKetua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi, Zainuddin saat memberi kata sambutan dalam acara Lebaran Betawi 2016, di Lapangan Banteng, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (14/8/2016).
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Badan Musyawarah (Bamus) Betawi yang bertugas melestarikan kebudayaan Betawi ditengarai melakukan politik praktis jelang perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2017. Bentuk politik praktis itu berupa seruan agar bakal calon gubernur atau wakil gubernur DKI Jakarta harus berasal dari suku Betawi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kecewa dengan sikap Bamus Betawi tersebut. Kekecewaan pun berbuntut dengan rencana dihentikannya pemberian dana hibah dari Pemprov DKI kepada Bamus Betawi.

Ahok merasa dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta disalahgunakan karena Bamus Betawi terlibat politik. Bukan hanya Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga merasa ada oknum Bamus Betawi melakukan politik praktis.

Djarot yang hadir dalam acara Lebaran Betawi pada Agustus 2016 lalu, merasa unsur politik kental dalam acara tahunan tersebut. Acara itu diselenggarakan bersama antara Bamus Betawi dan Pemprov DKI Jakarta.

Menanggapi wacana penghentian dana hibah, Djarot memilih untuk mengganti mekanismenya. Pada 2016, dana hibah diberikan satu kali dengan nominal sekitar Rp 5 miliar.

Untuk tahun berikutnya, Djarot mengusulkan dana hibah diberikan per mata kegiatan. Bamus Betawi diminta untuk lebih dulu mengusulkan rencana kegiatan dan Pemprov DKI Jakarta akan menyeleksinya.

Kegiatan yang akan diberikan dana hibah, kata Djarot, harus berkaitan dengan pelestarian budaya Betawi. Sebab, fokus dari Bamus Betawi mengembangkan budaya Betawi, mulai dari kesenian, kuliner, adat istiadat dan lainnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Djarot menyayangkan bila Bamus Betawi membuat kegiatan seperti Lebaran Betawi pada Agustus 2016 lalu yang ditengarai tercampur dengan kegiatan politik.

"Itu yang gak benar. Itu yang gak boleh," ucap Djarot.

Djarot meminta Bamus Betawi mengetahui tata tertib dan fungsinya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Namanya Dicatut dalam Proyek Pengadaan, Kepala Biro Umum Kemensos Lapor Polisi

Namanya Dicatut dalam Proyek Pengadaan, Kepala Biro Umum Kemensos Lapor Polisi

Megapolitan
Tawuran di Jalan Inspeksi Kampung Pulo, Dua Orang Diamankan

Tawuran di Jalan Inspeksi Kampung Pulo, Dua Orang Diamankan

Megapolitan
Calon Lokasi Konser BTS di Jakarta Punya Fasilitas Berstandar Internasional, Apa Saja Itu?

Calon Lokasi Konser BTS di Jakarta Punya Fasilitas Berstandar Internasional, Apa Saja Itu?

Megapolitan
Transjakarta Sebut Bus yang Kecelakaan di Cawang Laik Operasi

Transjakarta Sebut Bus yang Kecelakaan di Cawang Laik Operasi

Megapolitan
Validasi Status Vaksinasi, Kini Pembelian Tiket KA Jarak Jauh Wajib Sertakan NIK

Validasi Status Vaksinasi, Kini Pembelian Tiket KA Jarak Jauh Wajib Sertakan NIK

Megapolitan
Pengamen Tersangka Ekshibisionis di Sudirman Dijerat Pasal Berlapis

Pengamen Tersangka Ekshibisionis di Sudirman Dijerat Pasal Berlapis

Megapolitan
230 Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Pakai Layanan Hasil Tes PCR Keluar 3 Jam

230 Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Pakai Layanan Hasil Tes PCR Keluar 3 Jam

Megapolitan
Soal Rencana Konser BTS di JIS, Wagub DKI: Masih dalam Penjajakan

Soal Rencana Konser BTS di JIS, Wagub DKI: Masih dalam Penjajakan

Megapolitan
Masyarakat Bisa Gunakan Nopol RFS seperti Rachel Vennya, Ini Aturan dan Biayanya

Masyarakat Bisa Gunakan Nopol RFS seperti Rachel Vennya, Ini Aturan dan Biayanya

Megapolitan
Transjakarta Limpahkan Biaya Rumah Sakit Korban Kecelakaan di Cawang ke Operator Bus

Transjakarta Limpahkan Biaya Rumah Sakit Korban Kecelakaan di Cawang ke Operator Bus

Megapolitan
BPOM Periksa Sampel Nasi Kotak dari PSI yang Sebabkan Warga Koja Keracunan

BPOM Periksa Sampel Nasi Kotak dari PSI yang Sebabkan Warga Koja Keracunan

Megapolitan
Tersangka Pelaku Ekshibisionisme di Sudirman Ingin Wujudkan Fantasi Seksualnya

Tersangka Pelaku Ekshibisionisme di Sudirman Ingin Wujudkan Fantasi Seksualnya

Megapolitan
Mau Pakai Data Dukcapil untuk Kurangi Target Vaksinasi Covid-19 , Wali Kota Depok: Siap-siap PPKM Level 1

Mau Pakai Data Dukcapil untuk Kurangi Target Vaksinasi Covid-19 , Wali Kota Depok: Siap-siap PPKM Level 1

Megapolitan
Wali Kota Depok Klaim 25 Kelurahan Bebas Kasus Aktif Covid-19

Wali Kota Depok Klaim 25 Kelurahan Bebas Kasus Aktif Covid-19

Megapolitan
Dalami Riwayat Kesehatan Korban, Polisi Bakal Panggil Istri Sopir Transjakarta yang Tewas dalam Kecelakaan

Dalami Riwayat Kesehatan Korban, Polisi Bakal Panggil Istri Sopir Transjakarta yang Tewas dalam Kecelakaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.