Bamus Betawi dan Dugaan Politik Praktis Jelang Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Musyawarah (Bamus) Betawi yang bertugas melestarikan kebudayaan Betawi ditengarai melakukan politik praktis jelang perhelatan Pilkada DKI Jakarta 2017. Bentuk politik praktis itu berupa seruan agar bakal calon gubernur atau wakil gubernur DKI Jakarta harus berasal dari suku Betawi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kecewa dengan sikap Bamus Betawi tersebut. Kekecewaan pun berbuntut dengan rencana dihentikannya pemberian dana hibah dari Pemprov DKI kepada Bamus Betawi.

Ahok merasa dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta disalahgunakan karena Bamus Betawi terlibat politik. Bukan hanya Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga merasa ada oknum Bamus Betawi melakukan politik praktis.

Djarot yang hadir dalam acara Lebaran Betawi pada Agustus 2016 lalu, merasa unsur politik kental dalam acara tahunan tersebut. Acara itu diselenggarakan bersama antara Bamus Betawi dan Pemprov DKI Jakarta.

Menanggapi wacana penghentian dana hibah, Djarot memilih untuk mengganti mekanismenya. Pada 2016, dana hibah diberikan satu kali dengan nominal sekitar Rp 5 miliar.

Untuk tahun berikutnya, Djarot mengusulkan dana hibah diberikan per mata kegiatan. Bamus Betawi diminta untuk lebih dulu mengusulkan rencana kegiatan dan Pemprov DKI Jakarta akan menyeleksinya.

Kegiatan yang akan diberikan dana hibah, kata Djarot, harus berkaitan dengan pelestarian budaya Betawi. Sebab, fokus dari Bamus Betawi mengembangkan budaya Betawi, mulai dari kesenian, kuliner, adat istiadat dan lainnya.

Djarot menyayangkan bila Bamus Betawi membuat kegiatan seperti Lebaran Betawi pada Agustus 2016 lalu yang ditengarai tercampur dengan kegiatan politik.

"Itu yang gak benar. Itu yang gak boleh," ucap Djarot.

Djarot meminta Bamus Betawi mengetahui tata tertib dan fungsinya.

"Kalau politik salurkan lewat partai, tidak melalui Bamus," kata Djarot.

Beberapa kader partai yang tergabung dalam Bamus Betawi seperti Politisi PPP Abraham 'Lulung' Lunggana dan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli diminta untuk tidak berpolitik di dalam Bamus Betawi.

"Yang melenceng bukan Bamusnya, tapi oknum, yang menyalahgunakan dan memanfaatkan itu lho yang mengatasnamakan Bamus Betawi," ujar Djarot.

Djarot mengajak Bamus Betawi bersama-sama membangun budaya Betawi yang toleran, santun dan mencintai keindahan.

(Baca: Bamus Betawi: Kami Tak Paksa Gubernur DKI Jakarta dari Betawi)

Sementara itu, Bamus Betawi membantah bila memaksakan jabatan gubernur atau wakil gubernur DKI Jakarta haruslah figur dari suku Betawi. Ketua Bamus Betawi, Zainudin menjelaskan, pihaknya hanya menyodorkan nama-nama untuk menjadi bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Bamus Betawi netral dan tidak mendukung calon gubernur. Kami tawarkan empat tokoh nama. Itu bukan politik. Jadi Pak Gubernur ada salah informasi," kata Oding, sapaan Zainudin, saat dihubungi Kompas.com di Jakarta, Selasa (6/9/2016).