Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Partai Gerindra soal Ancaman PKB Cabut Dukungan untuk Sandiaga

Kompas.com - 09/09/2016, 20:37 WIB
David Oliver Purba

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M Taufik, mengatakan, ancaman partai dari "Koalisi Kekeluargaan" bahwa PKB mencabut dukungannya terhadap Sandiaga Uno bukanlah sebuah bentuk ketakutan bagi Gerindra bahwa mereka akan ditinggal.

PKB mengancam akan mencabut dukungan terhadap Sandiaga pada Pilkada DKI 2017 jika Sandiaga memilih tawaran PKS untuk menggandeng Mardani Ali Sera sebagai bakal calon wakil gubernur.

Taufik menilai, pernyataan PKB itu wajar saja karena sebelumnya PKB menawarkan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, sebagai pendamping Sandiaga.

"Enggak (bukan ketakutan), saya kira sudah didiskusikan. Kan yang melakukan fit and proper mereka (PKB) juga, PKB, Demokrat, Gerindra, kemarin kan begitu," ujar Taufik saat dihubungi Kompas.com, Jumat (9/9/2016).

Selain mengancam akan menarik dukungan, PKB juga mengancam akan mengalihkan dukungannya ke bakal calon gubernur Yusril Ihza Mahendra. Terkait hal itu, Taufik mengatakan kalau saat pertemuan dengan PKB, PKB tak pernah mengeluarkan pernyataan apa pun.

Taufik merasa hubungan antara Gerindra dan PKB masih dalam keadaan baik.

"Enggak ada ah enggak ada itu (mengalihkan dukungan ke Yusril) ke saya, aman. Kan melakukan fit and proper mereka, kan ikut mereka, orang nyalonin (menawarkan) boleh dong, masa enggak boleh," ujar Taufik.

Taufik menjelaskan, merupakan hak PKS untuk menawarkan calon pendamping untuk Sandiaga tanpa harus meminta izin ke partai yang berkoalisi. Namun, kelayakan semua calon akan diuji tanpa terkecuali. (Baca: PKB Ancam Cabut Dukungannya jika Sandiaga Pilih Wakil dari PKS)

Meski PKB mencabut dukungannya, syarat kursi untuk mengusung Sandiaga tetap akan terpenuhi. Gerindra yang saat ini memiliki 15 kursi di DPRD mengklaim telah mendapatkan surat rekomendasi dari PKS yang memiliki 11 kursi. Artinya, 26 kursi yang dimiliki Sandiaga lebih dari cukup untuk mengantarkannya menjadi calon gubernur DKI.

Kompas TV Strategi Khusus Sandiaga Hadapi Banjir Jakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com