Pemerintah Sepakat, Reklamasi di Teluk Jakarta Dilanjutkan

Kompas.com - 13/09/2016, 20:51 WIB
Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, serta sejumlah pejabat dari beberapa lembaga usai usai rapat bersama di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/9/2016). Rapat memutuskan bahwa pemerintah memutuskan memberikan izin untuk dilanjutkannya kembali kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta. Alsadad RudiMenteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, serta sejumlah pejabat dari beberapa lembaga usai usai rapat bersama di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/9/2016). Rapat memutuskan bahwa pemerintah memutuskan memberikan izin untuk dilanjutkannya kembali kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah memutuskan memberikan izin kelanjutan reklamasi di Teluk Jakarta.

Keputusan itu diambil usai rapat bersama yang diadakan jajaran Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

"Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak melanjutkan reklamasi di Pantai Utara Jakarta (Teluk Jakarta)," kata Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan.

Menurut Luhut, keputusan untuk melanjutkan kembali reklamasi di Teluk Jakarta telah melewati kajian yang melibatkan tujuh lembaga negara, mulai dari Kementerian LHK, BPPT, Kementerian KP, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Pemprov DKI, serta PLN.

"Malam ini dan besok kami akan membuat press release mengenai semua itu," ujar Luhut.

Selain dengan tujuh lembaga tersebut, Luhut menyatakan, Presiden Joko Widodo juga telah menyetujui dilanjutkannya kembali reklamasi di Teluk Jakarta. Menurut Luhut, Presiden Jokowi menekankan agar kepentingan nelayan diprioritaskan.

"Jangan sampai ada yang membelok-belokkan nelayan akan menjadi korban," ujar Luhut.

Pada Juni lalu, Menko Maritim yang saat itu masih dijabat Rizal Ramli menyatakan kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta dihentikan secara permanen. Saat itu dinyatakan bahwa penghentian dilakukan karena adanya pelanggaran berat, seperti pembangunan di atas kabel PLN serta mengganggu lalu lintas kapal.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut penghentian dilakukan tanpa adanya keputusan tertulis. (Baca: Nasib Proyek Reklamasi yang Berubah di Tangan Luhut)

Selain itu, Basuki menilai, seorang menteri tidak berwenang mengeluarkan keputusan dalam proyek reklamasi karena ia menganggap bahwa wewenang itu harus langsung dari presiden.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Sebut Ada Unsur Hilangnya Hajat Hidup Nelayan pada Reklamasi Sebelumnya

Anies Sebut Ada Unsur Hilangnya Hajat Hidup Nelayan pada Reklamasi Sebelumnya

Megapolitan
Viral Pengendara Motor Cekcok dengan Sopir Ambulans di Depok, Ini Penjelasan Polisi

Viral Pengendara Motor Cekcok dengan Sopir Ambulans di Depok, Ini Penjelasan Polisi

Megapolitan
Ini Alasan Anies Beri Izin Reklamasi Seluas 155 Hektar untuk Ancol?

Ini Alasan Anies Beri Izin Reklamasi Seluas 155 Hektar untuk Ancol?

Megapolitan
Polisi Tangkap Dua Kurir Sabu di Bintaro

Polisi Tangkap Dua Kurir Sabu di Bintaro

Megapolitan
Anies Bilang Izin Reklamasi Ancol Tak Langgar Janji Kampanye

Anies Bilang Izin Reklamasi Ancol Tak Langgar Janji Kampanye

Megapolitan
UPDATE 11 Juli: Tambah 359 Kasus, Jumlah Pasien Covid-19 di DKI Capai 13.957

UPDATE 11 Juli: Tambah 359 Kasus, Jumlah Pasien Covid-19 di DKI Capai 13.957

Megapolitan
Satu Pedagang Positif Covid-19, Pasar Pramuka Ditutup Selama Tiga Hari

Satu Pedagang Positif Covid-19, Pasar Pramuka Ditutup Selama Tiga Hari

Megapolitan
Anies Sebut Reklamasi Terdahulu Menghasilkan Banjir, sedangkan Reklamasi Ancol Mengendalikan Banjir

Anies Sebut Reklamasi Terdahulu Menghasilkan Banjir, sedangkan Reklamasi Ancol Mengendalikan Banjir

Megapolitan
Achmad Yurianto: Face Shield yang Dipakai Tanpa Masker Tak Maksimal Cegah Penularan Covid-19

Achmad Yurianto: Face Shield yang Dipakai Tanpa Masker Tak Maksimal Cegah Penularan Covid-19

Megapolitan
Polda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus Usut Kematian Editor Metro TV

Polda Metro Jaya Bentuk Tim Khusus Usut Kematian Editor Metro TV

Megapolitan
Terprovokasi Ajakan Tawuran lewat Live Streaming, Dua Remaja Ditangkap

Terprovokasi Ajakan Tawuran lewat Live Streaming, Dua Remaja Ditangkap

Megapolitan
Anies Akui Secara Teknis Penambahan Lahan di Ancol adalah Reklamasi

Anies Akui Secara Teknis Penambahan Lahan di Ancol adalah Reklamasi

Megapolitan
Buka Suara soal Reklamasi Ancol, Anies: Ini untuk Melindungi Warga dari Banjir

Buka Suara soal Reklamasi Ancol, Anies: Ini untuk Melindungi Warga dari Banjir

Megapolitan
Lurah Grogol Selatan yang Dicopot Diduga Beri Pelayanan Langsung ke Djoko Tjandra Saat Bikin E-KTP

Lurah Grogol Selatan yang Dicopot Diduga Beri Pelayanan Langsung ke Djoko Tjandra Saat Bikin E-KTP

Megapolitan
Polisi: Jenazah Editor Metro TV Mulai Membusuk Saat Ditemukan

Polisi: Jenazah Editor Metro TV Mulai Membusuk Saat Ditemukan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X