Pemeriksaan Wali Kota Jakbar dan Pemburuan Mafia Tanah atas Lahan Grogol Utara

Kompas.com - 15/09/2016, 09:36 WIB
Tanah Pemprov DKI Jakarta di Grogol Utara yang sedang diusut Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nibras Nada NailufarTanah Pemprov DKI Jakarta di Grogol Utara yang sedang diusut Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memeriksa Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi lahan Pemprov DKI di Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (14/9/2016).

Anas bersaksi dalam kapasitasnya sebagai mantan Wali Kota Jakarta Selatan pada tahun 2011.

Menurut Ketua Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jaksel Herlangga Wisnu Murdianto, Anas berpengalaman selama 12 tahun di Pemkot Jaksel sehingga ia dianggap mengetahui perihal lahan tersebut.

Sementara itu, Anas kepada wartawan mengaku tak mengetahui sama sekali permainan senyap mafia lahan di wilayah itu.

(Baca juga: Wali Kota Jakbar Mengaku Tak Tahu Kasus Dugaan Korupsi Lahan di Grogol Utara)

Kendati demikian, menurut para penyidik, keterangan Anas tetap dibutuhkan untuk memastikan bahwa lahan tersebut adalah fasos dan fasum milik DKI. Dalam kasus ini, diduga fasos dan fasum milik DKI itu dijual pihak lain.

Sebelum memeriksa Anas, penyidik memeriksa 45 saksi dan ahli.

Mereka yang diperiksa di antaranya pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan DKI Jakarta untuk menentukan kerugian dalam kasus ini, pihak Peruri untuk mengecek keaslian materai dan stempel dalam surat tanah yang diduga direkayasa.

Kejaksaan juga memeriksa sejumlah pejabat DKI, seperti Wali Kota Jakarta Selatan Pardjoko, pejabat BPN Jakarta Selatan tahun 2013 dan 2014, pihak PT Permata Hijau, lurah Grogol Utara tahun 2011 dan 2014, camat Kebayoran Lama tahun 2011, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono.

Sejauh ini, penyidik baru menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yaitu IR yang diduga merekayasa girik lahan tersebut dan AS, Wakil Ketua Panitia Pemeriksa Tanah A, yang diduga menerima suap dari IR untuk memuluskan penerbitan sertifikat HGB pada 2014.

Jaksa menduga, masih ada tangan-tangan lain yang bermain dalam kasus ini. Mafia tanah yang diduga ada di belakang IR juga masih diburu.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Dishub DKI: Boleh Berboncengan asal Tujuannya Sama dengan Si Pengendara Motor

Megapolitan
Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Polisi Janji Kedepankan Cara Persuasif untuk Bubarkan Kerumunan

Megapolitan
GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

GBK Tutup Selama PSBB, Kendaraan Dilarang Masuk

Megapolitan
Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Jualan Online Berjalan seperti Biasa Saat PSBB, Pelaku Bisnis Masih Khawatir Kena Sanksi

Megapolitan
DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

DKI Jakarta Efektif PSBB, Ini Langkah Grab agar Mitra Terus Beroperasional

Megapolitan
PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

PSBB DKI Jakarta, Pengendara Sepeda Motor Pribadi Boleh Berboncengan

Megapolitan
Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Kaum Miskin Kota Sekarat, Mati karena Corona atau Mati Kelaparan

Megapolitan
Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Sektor Usaha yang Dikecualikan Selama PSBB Wajib Batasi Aktivitas Kerja Pegawainya

Megapolitan
[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

[UPDATE] 10 April, Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Tembus 1.719 Orang

Megapolitan
PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

PSBB Jakarta, Barang Nonkebutuhan Pokok Tetap Dapat Diakses di Marketplace

Megapolitan
Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Anies Terbitkan Pergub soal PSBB, Dua Kegiatan Ini Masih Diperbolehkan

Megapolitan
Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Ingat, Perusahaan yang Masih Diizinkan Beroperasi Harus Selalu Bersih hingga Dekat dengan Fasilitas Kesehatan

Megapolitan
Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Diizinkan Tetap Buka, Beberapa Poin Harus Diperhatikan Pengelola Penyedia Makan di Masa PSBB

Megapolitan
Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 dan PDP di Depok Tak Memadai

Megapolitan
Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Denda Rp 100 Juta atau 1 Tahun Penjara bagi Pelanggar PSBB DKI Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X