Kompas.com - 15/09/2016, 16:46 WIB
Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdatul Ulama (Lakpesdam NU), Rumadi Ahmad di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/3016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAKetua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdatul Ulama (Lakpesdam NU), Rumadi Ahmad di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/3016)
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak risau dalam menghadapi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang memanas jelang Pilkada DKI 2017.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya PBNU, Rumadi Ahmad, mengatakan bahwa PBNU sudah pernah mengeluarkan fatwa pada 1999 tentang memilih pemimpin non-Muslim.

"Fatwa kepemimpinan kalau MUI, Muhammadiyah, sudah jelas memilih pemimpin kafir tidak boleh, titik. Namun, NU punya fatwa-nya yang membolehkan, kata ulama pada tahun 1999," kata Rumadi di Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Dalam fatwa itu dijelaskan bahwa boleh memilih pemimpin non-Muslim jika pertama memang tidak ada orang Islam yang mampu memimpin. Kedua, ada calon beragama Islam, tetapi karena dikhawatirkan berkhianat, boleh memilih alternatifnya yang non-Muslim.

"Ketiga, memilih pemimpin non-Muslim selama tokoh itu dianggap tidak jadi ancaman bagi umat Islam, boleh saja," kata Rumadi.

Rumadi menjelaskan bahwa kepemimpinan dan pemilu selalu jadi masalah bagi pemilih beragama Islam sebab ada teks yang mengaturnya. Teks itu pula yang menjadi rujukan atau senjata untuk keuntungan politik.

Menurut Rumadi, konteks di balik teks ini adalah peperangan pada masa lampau.

"Bagi orang NU tidak ada lagi peperangan. Jadi, sekarang masa perdamaian. Kalau perdamaian me-refer ke ayat yang tadi itu (haram memilih pemimpin kafir), ya itu tidak relevan," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buntut UAS Dideportasi, Massa Gelar Demo di Depan Kedubes Singapura

Buntut UAS Dideportasi, Massa Gelar Demo di Depan Kedubes Singapura

Megapolitan
Wali Kota Benyamin Berharap Kesadaran Warga Tangsel Makin Tinggi untuk Hindari Perilaku Bullying

Wali Kota Benyamin Berharap Kesadaran Warga Tangsel Makin Tinggi untuk Hindari Perilaku Bullying

Megapolitan
Suasana Penggeledahan Rumah Eks Pejabat Dinas Pertamanan DKI Jakarta terkait Kasus Mafia Tanah di Cipayung

Suasana Penggeledahan Rumah Eks Pejabat Dinas Pertamanan DKI Jakarta terkait Kasus Mafia Tanah di Cipayung

Megapolitan
Jangan Pakai Kekerasan, Komnas Perempuan Minta Persoalan Perselingkuhan Dibawa ke Polisi

Jangan Pakai Kekerasan, Komnas Perempuan Minta Persoalan Perselingkuhan Dibawa ke Polisi

Megapolitan
Ini Hal yang Harus Dilakukan Masyarakat Sebelum Datang ke 'Car Free Day' di Jakarta...

Ini Hal yang Harus Dilakukan Masyarakat Sebelum Datang ke "Car Free Day" di Jakarta...

Megapolitan
Gubernur Anies Pimpin Pelepasan 19 Ton Produk Beras FS Yasamin ke Arab Saudi

Gubernur Anies Pimpin Pelepasan 19 Ton Produk Beras FS Yasamin ke Arab Saudi

Megapolitan
Komnas Perempuan Minta Penegak Hukum Pahami Faktor Pendorong Terjadinya Pembunuhan Bermotif Perselingkuhan

Komnas Perempuan Minta Penegak Hukum Pahami Faktor Pendorong Terjadinya Pembunuhan Bermotif Perselingkuhan

Megapolitan
Hindari Motor yang Masuk Jalur Khusus, Truk Boks Terguling di Jalan DI Panjaitan

Hindari Motor yang Masuk Jalur Khusus, Truk Boks Terguling di Jalan DI Panjaitan

Megapolitan
Kembali Diadakan, Ini 6 Lokasi 'Car Free Day' di DKI Jakarta

Kembali Diadakan, Ini 6 Lokasi "Car Free Day" di DKI Jakarta

Megapolitan
Antisipasi Penyakit Mulut dan Kuku, Pemkot Bakal Awasi Hewan Ternak yang Masuk ke Jaksel

Antisipasi Penyakit Mulut dan Kuku, Pemkot Bakal Awasi Hewan Ternak yang Masuk ke Jaksel

Megapolitan
Besok, Taman Kota 1 Tangsel Kembali Dibuka untuk Umum

Besok, Taman Kota 1 Tangsel Kembali Dibuka untuk Umum

Megapolitan
Seorang WNA Diduga Pelaku Skimming ATM Ditangkap di Depok

Seorang WNA Diduga Pelaku Skimming ATM Ditangkap di Depok

Megapolitan
Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Pulogadung Kembali Digelar Setelah 2 Tahun

Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Pulogadung Kembali Digelar Setelah 2 Tahun

Megapolitan
Shalat Jumat di Masjid Istiqlal, Mayoritas Jemaah Masih Mengenakan Masker

Shalat Jumat di Masjid Istiqlal, Mayoritas Jemaah Masih Mengenakan Masker

Megapolitan
Rumah yang Digeledah Kejati DKI di Depok Milik Eks Pejabat Dinas Pertamanan DKI Jakarta

Rumah yang Digeledah Kejati DKI di Depok Milik Eks Pejabat Dinas Pertamanan DKI Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.