Bamus Betawi, Politik Praktis, dan Polemik Dana Hibah...

"Memangnya salah kalau seperti itu? Kita menyalurkan aspirasi agar didengar parpol. Jadi jangan salah interpretasi. Bamus Betawi bukan berpolitik, tetapi kami menyampaikan aspirasi," ujar Nachrowi.

Polemik dana hibah

Sebagai ormas, kegiatan Bamus Betawi selama ini disokong APBD DKI Jakarta. Bamus Betawi mendapatkan dana hibah sekitar Rp 4 miliar setiap tahunnya dari Pemerintah Provinsi DKI.

Hal inilah yang dipermasalahkan Ahok. "Yang masalah itu mereka menggunakan Bamus Betawi yang minta hibah dari kami untuk main politik. Itu sudah melanggar Pancasila dan UUD 1945, dia bilang Jakarta harus Betawi yang jadi gubernur dia. Itu sudah enggak betul," ujar Ahok.

(Baca juga: Bamus Betawi Dinilai Sah-sah Saja Usulkan Calon Wakil Gubernur Jakarta)

Ahok pun berencana menghapus dana hibah untuk Bamus Betawi. Terkait ancaman Ahok ini, Nachrowi mengaku tidak masalah jika dana hibah untuk Bamus Betawi dihapus.

Menurut dia, itu bukan permasalahan besar bagi Bamus Betawi.

"Dana buat kaum Betawi itu kecil, enggak masalah. Mau diputus juga enggak masalah," ujar Nachrowi.

Namun, ia meminta penghapusan dana hibah ini tidak dilakukan atas dasar emosi Ahok semata.

Ia tidak terima jika Basuki memutus dana hibah atas dasar kekesalan terhadap Bamus Betawi.

"Jadi silakan diputus (dana hibah) asalkan bukan emosional. Ini bukan dia punya, rakyat punya. Diancam soal duit mah buat Betawi sih kecil," ujar Nachrowi.

(Baca juga: Lulung dan Nachrowi Ramli Tanggapi Pernyataan Ahok soal Bamus Betawi)