Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Jelaskan Keterkaitan Proyek NCICD dengan Reklamasi Teluk Jakarta

Kompas.com - 16/09/2016, 15:23 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) punya keterkaitan tidak langsung dengan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.

NCICD adalah proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta. Sedangkan reklamasi 17 pulau adalah murni pembangunan real estate oleh sejumlah pengembang properti.

Menurut Ahok, ide untuk membangun NCICD pertama kali digaungkan pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Saat itu, kata dia, muncul ide bagaimana agar pembangunan tanggul dapat dilakukan tanpa harus membebani anggaran negara.

Ahok menyebutkan, ide itu kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 dan perjanjian dengan PT Mandala Krida Yudha (MKY). MKY adalah salah satu pengembang reklamasi yang disebut Ahok pernah dimiliki salah satu putri Presiden Soeharto, Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mamiek.

"Jadi memang enggak ada hubungan (NCICD dan reklamasi). Tapi bersinerginya di mana? Sesuai Kepres 1995 dari Pak Harto, duit bangun ini tanggul semua dari mana? Dari kontribusi tambahan reklamasi," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (16/9/2016).

Selain untuk mencari dana buat proyek NCICD, Ahok mengatakan diizinkannya reklamasi di Teluk Jakarta karena pemerintah saat itu mempertimbangkan potensi semakin padatnya kawasan Jakarta dan sekitarnya. Untuk menyiasatinya, kata dia, diperlukan penyediaan daratan baru yang akhirnya dipilih di sisi utara Jakarta.

"Utara ke mana? Ya nimbun laut. Bukan nyambung pantai lho, tapi nimbun laut. Nah sambil pengembang ini nimbun laut, sekaligus beresin kebutuhan atasi banjir Jakarta. Itu konsepnya. Maka di situlah ada kontribusi," kata Ahok.

Ia mengatakan, kajian Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, selain mengeluarkan kontribusi tambahan, pengembang reklamasi juga harus menyediakan 5 persen dari keseluruhan lahan di pulau buatannya untuk lokasi rumah susun. Rumah susun diperuntukan bagi kalangan menengah ke bawah yang nantinya bekerja di pulau reklamasi.

"Pulaunya kan pulau orang kaya nih nanti nih. Tapi dia harus menyediakan 5 persen tanah untuk bangun rusun. Untuk apa? Untuk apartemen supaya pegawai-pegawai yang kerja di pulau itu bisa tinggal di situ. Nah apartemennya ini punya siapa? Punya DKI. Bangunnya pakai apa? Pakai duit pengembang juga," kata Ahok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Harap Kadernya Duet dengan Anies di Pilkada Jakarta, tapi Tak Paksakan Kehendak

PKB Harap Kadernya Duet dengan Anies di Pilkada Jakarta, tapi Tak Paksakan Kehendak

Megapolitan
Cegah Judi Online, Kapolda Metro Jaya Razia Ponsel Anggota

Cegah Judi Online, Kapolda Metro Jaya Razia Ponsel Anggota

Megapolitan
Akhir Hidup Tragis Pedagang Perabot di Duren Sawit, Dibunuh Anak Kandung yang Sakit Hati Dituduh Maling

Akhir Hidup Tragis Pedagang Perabot di Duren Sawit, Dibunuh Anak Kandung yang Sakit Hati Dituduh Maling

Megapolitan
Bawaslu Depok Periksa Satu ASN yang Diduga Hadiri Deklarasi Dukungan Imam Budi Hartono

Bawaslu Depok Periksa Satu ASN yang Diduga Hadiri Deklarasi Dukungan Imam Budi Hartono

Megapolitan
Nasdem Tunggu Arahan Surya Paloh soal Pilkada Jakarta, Akui Nama Anies Masuk Rekomendasi

Nasdem Tunggu Arahan Surya Paloh soal Pilkada Jakarta, Akui Nama Anies Masuk Rekomendasi

Megapolitan
Calon Siswa Tak Lolos PPDB Jalur Zonasi di Depok, padahal Rumahnya Hanya 794 Meter dari Sekolah

Calon Siswa Tak Lolos PPDB Jalur Zonasi di Depok, padahal Rumahnya Hanya 794 Meter dari Sekolah

Megapolitan
Hendak Lanjutkan Koalisi, Parpol KIM Disebut Belum Teken Kerja Sama untuk Pilkada Jakarta

Hendak Lanjutkan Koalisi, Parpol KIM Disebut Belum Teken Kerja Sama untuk Pilkada Jakarta

Megapolitan
Nasdem Harap Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Bisa Dipasangkan dengan Anies atau Sahroni

Nasdem Harap Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Bisa Dipasangkan dengan Anies atau Sahroni

Megapolitan
Ditanya soal PKS Usung Anies di Pilkada Jakarta, Demokrat Prioritaskan Koalisi Indonesia Maju

Ditanya soal PKS Usung Anies di Pilkada Jakarta, Demokrat Prioritaskan Koalisi Indonesia Maju

Megapolitan
Ditanya Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PSI: Mas Kaesang Terbuka

Ditanya Peluang Usung Anies pada Pilkada Jakarta, PSI: Mas Kaesang Terbuka

Megapolitan
WO yang Tipu Calon Pengantin di Bogor Sudah Ditangkap dan Ditahan

WO yang Tipu Calon Pengantin di Bogor Sudah Ditangkap dan Ditahan

Megapolitan
KPU DKI Coklit 8,3 Juta Pemilih untuk Pilkada Jakarta 2024, Dimulai 24 Juni

KPU DKI Coklit 8,3 Juta Pemilih untuk Pilkada Jakarta 2024, Dimulai 24 Juni

Megapolitan
PKS Usung Anies-Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta, Nasdem: Kita Hormati

PKS Usung Anies-Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta, Nasdem: Kita Hormati

Megapolitan
Soal Koalisi di Pilkada Jakarta, DPD PDI-P DKI: Kami Menunggu Keputusan DPP

Soal Koalisi di Pilkada Jakarta, DPD PDI-P DKI: Kami Menunggu Keputusan DPP

Megapolitan
286.445 Masyarakat Gunakan MRT Saat HUT ke-497 Jakarta

286.445 Masyarakat Gunakan MRT Saat HUT ke-497 Jakarta

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com