Kompas.com - 16/09/2016, 15:23 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) punya keterkaitan tidak langsung dengan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.

NCICD adalah proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta. Sedangkan reklamasi 17 pulau adalah murni pembangunan real estate oleh sejumlah pengembang properti.

Menurut Ahok, ide untuk membangun NCICD pertama kali digaungkan pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Saat itu, kata dia, muncul ide bagaimana agar pembangunan tanggul dapat dilakukan tanpa harus membebani anggaran negara.

Ahok menyebutkan, ide itu kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 dan perjanjian dengan PT Mandala Krida Yudha (MKY). MKY adalah salah satu pengembang reklamasi yang disebut Ahok pernah dimiliki salah satu putri Presiden Soeharto, Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mamiek.

"Jadi memang enggak ada hubungan (NCICD dan reklamasi). Tapi bersinerginya di mana? Sesuai Kepres 1995 dari Pak Harto, duit bangun ini tanggul semua dari mana? Dari kontribusi tambahan reklamasi," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (16/9/2016).

Selain untuk mencari dana buat proyek NCICD, Ahok mengatakan diizinkannya reklamasi di Teluk Jakarta karena pemerintah saat itu mempertimbangkan potensi semakin padatnya kawasan Jakarta dan sekitarnya. Untuk menyiasatinya, kata dia, diperlukan penyediaan daratan baru yang akhirnya dipilih di sisi utara Jakarta.

"Utara ke mana? Ya nimbun laut. Bukan nyambung pantai lho, tapi nimbun laut. Nah sambil pengembang ini nimbun laut, sekaligus beresin kebutuhan atasi banjir Jakarta. Itu konsepnya. Maka di situlah ada kontribusi," kata Ahok.

Ia mengatakan, kajian Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, selain mengeluarkan kontribusi tambahan, pengembang reklamasi juga harus menyediakan 5 persen dari keseluruhan lahan di pulau buatannya untuk lokasi rumah susun. Rumah susun diperuntukan bagi kalangan menengah ke bawah yang nantinya bekerja di pulau reklamasi.

"Pulaunya kan pulau orang kaya nih nanti nih. Tapi dia harus menyediakan 5 persen tanah untuk bangun rusun. Untuk apa? Untuk apartemen supaya pegawai-pegawai yang kerja di pulau itu bisa tinggal di situ. Nah apartemennya ini punya siapa? Punya DKI. Bangunnya pakai apa? Pakai duit pengembang juga," kata Ahok.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akui Jalin Komunikasi dengan Sejumlah Parpol, Anies: Lebih Baik Saya Tuntaskan Dulu di Jakarta sambil Partai Berproses

Akui Jalin Komunikasi dengan Sejumlah Parpol, Anies: Lebih Baik Saya Tuntaskan Dulu di Jakarta sambil Partai Berproses

Megapolitan
Soal Pencapresan 2024, Anies Akui Jalin Komunikasi dengan Sejumlah Parpol

Soal Pencapresan 2024, Anies Akui Jalin Komunikasi dengan Sejumlah Parpol

Megapolitan
Motif Pembacokan Pria di Bintaro, Mantan Pacar Dendam usai Diancam Korban Sebar Foto Vulgar

Motif Pembacokan Pria di Bintaro, Mantan Pacar Dendam usai Diancam Korban Sebar Foto Vulgar

Megapolitan
Penyebab Trotoar Senilai Rp 3,7 Miliar di Puspemkot Tangerang Ambles, Sumbernya dari Dalam Tanah

Penyebab Trotoar Senilai Rp 3,7 Miliar di Puspemkot Tangerang Ambles, Sumbernya dari Dalam Tanah

Megapolitan
Pemprov DKI Bangun Saringan Sampah Kali Ciliwung Senilai Rp 195 Miliar, Ditargetkan Beroperasi Januari 2023

Pemprov DKI Bangun Saringan Sampah Kali Ciliwung Senilai Rp 195 Miliar, Ditargetkan Beroperasi Januari 2023

Megapolitan
Kasus Mahasiswi Dianiaya Istri Pengemudi Ojol Bakal Diselesaikan lewat Mediasi

Kasus Mahasiswi Dianiaya Istri Pengemudi Ojol Bakal Diselesaikan lewat Mediasi

Megapolitan
UPDATE 25 September 2022: Bertambah 69, Kasus Aktif Covid-19 di Tangsel Kini 218 Orang

UPDATE 25 September 2022: Bertambah 69, Kasus Aktif Covid-19 di Tangsel Kini 218 Orang

Megapolitan
Desakan Warga Tutup Lokalisasi Rawa Malang Imbas Kasus Pemerkosaan oleh Anak-anak di Bawah Umur

Desakan Warga Tutup Lokalisasi Rawa Malang Imbas Kasus Pemerkosaan oleh Anak-anak di Bawah Umur

Megapolitan
Hari Ini, Wakil Ketua DPRD Depok Dimediasi dengan Sopir Truk yang Disuruh 'Push-Up' dan Berguling

Hari Ini, Wakil Ketua DPRD Depok Dimediasi dengan Sopir Truk yang Disuruh "Push-Up" dan Berguling

Megapolitan
Lokasi dan Syarat Pelayanan SIM Keliling di Kota Bekasi Pekan Ini, 26 September–1 Oktober 2022

Lokasi dan Syarat Pelayanan SIM Keliling di Kota Bekasi Pekan Ini, 26 September–1 Oktober 2022

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Bus Transjakarta Rute Summarecon Bekasi-Pancoran dan Ciputat-Kampung Rambutan Kembali Beroperasi

Mulai Hari Ini, Bus Transjakarta Rute Summarecon Bekasi-Pancoran dan Ciputat-Kampung Rambutan Kembali Beroperasi

Megapolitan
Markas Ormas Tak Langsung Dibongkar di Bekasi Berujung Protes dan Alasan di Baliknya

Markas Ormas Tak Langsung Dibongkar di Bekasi Berujung Protes dan Alasan di Baliknya

Megapolitan
Keluh Kesah Setelah Harga BBM Naik, Antrean Pertalite di SPBU Mengular hingga Beralih dari Pertamina

Keluh Kesah Setelah Harga BBM Naik, Antrean Pertalite di SPBU Mengular hingga Beralih dari Pertamina

Megapolitan
Singgung Suharso Monoarfa Usai Dicopot dari Ketum, Mardiono PPP: Tetap Berbincang dengan Saya

Singgung Suharso Monoarfa Usai Dicopot dari Ketum, Mardiono PPP: Tetap Berbincang dengan Saya

Megapolitan
Survei: Sinyal Panas Pilgub DKI Jakarta 2024, Elektabilitas Anies, Risma, dan RK

Survei: Sinyal Panas Pilgub DKI Jakarta 2024, Elektabilitas Anies, Risma, dan RK

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.