Kompas.com - 16/09/2016, 15:23 WIB
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) punya keterkaitan tidak langsung dengan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.

NCICD adalah proyek pembangunan tanggul laut untuk menanggulangi naiknya permukaan air laut di Teluk Jakarta. Sedangkan reklamasi 17 pulau adalah murni pembangunan real estate oleh sejumlah pengembang properti.

Menurut Ahok, ide untuk membangun NCICD pertama kali digaungkan pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Saat itu, kata dia, muncul ide bagaimana agar pembangunan tanggul dapat dilakukan tanpa harus membebani anggaran negara.

Ahok menyebutkan, ide itu kemudian dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 dan perjanjian dengan PT Mandala Krida Yudha (MKY). MKY adalah salah satu pengembang reklamasi yang disebut Ahok pernah dimiliki salah satu putri Presiden Soeharto, Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mamiek.

"Jadi memang enggak ada hubungan (NCICD dan reklamasi). Tapi bersinerginya di mana? Sesuai Kepres 1995 dari Pak Harto, duit bangun ini tanggul semua dari mana? Dari kontribusi tambahan reklamasi," kata Ahok di Balai Kota, Jumat (16/9/2016).

Selain untuk mencari dana buat proyek NCICD, Ahok mengatakan diizinkannya reklamasi di Teluk Jakarta karena pemerintah saat itu mempertimbangkan potensi semakin padatnya kawasan Jakarta dan sekitarnya. Untuk menyiasatinya, kata dia, diperlukan penyediaan daratan baru yang akhirnya dipilih di sisi utara Jakarta.

"Utara ke mana? Ya nimbun laut. Bukan nyambung pantai lho, tapi nimbun laut. Nah sambil pengembang ini nimbun laut, sekaligus beresin kebutuhan atasi banjir Jakarta. Itu konsepnya. Maka di situlah ada kontribusi," kata Ahok.

Ia mengatakan, kajian Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, selain mengeluarkan kontribusi tambahan, pengembang reklamasi juga harus menyediakan 5 persen dari keseluruhan lahan di pulau buatannya untuk lokasi rumah susun. Rumah susun diperuntukan bagi kalangan menengah ke bawah yang nantinya bekerja di pulau reklamasi.

"Pulaunya kan pulau orang kaya nih nanti nih. Tapi dia harus menyediakan 5 persen tanah untuk bangun rusun. Untuk apa? Untuk apartemen supaya pegawai-pegawai yang kerja di pulau itu bisa tinggal di situ. Nah apartemennya ini punya siapa? Punya DKI. Bangunnya pakai apa? Pakai duit pengembang juga," kata Ahok.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demo Buruh di Balai Kota Selesai, Arus Lalin di Jalan Medan Merdeka Selatan Lancar

Demo Buruh di Balai Kota Selesai, Arus Lalin di Jalan Medan Merdeka Selatan Lancar

Megapolitan
Persekongkolan Warga Lindungi Bandar Narkoba Saat Polisi Gerebek Kampung Bahari

Persekongkolan Warga Lindungi Bandar Narkoba Saat Polisi Gerebek Kampung Bahari

Megapolitan
Isak Tangis Istri Ferry Mursyidan Baldan di Rumah Duka...

Isak Tangis Istri Ferry Mursyidan Baldan di Rumah Duka...

Megapolitan
Sempat Ragu Hadiri Reuni 212 Karena Status Hukumnya, Rizieq Shihab Waspadai Hal Ini...

Sempat Ragu Hadiri Reuni 212 Karena Status Hukumnya, Rizieq Shihab Waspadai Hal Ini...

Megapolitan
Ferry Mursyidan Baldan Meninggal dalam Mobil di Hotel Bidakara usai Acara PMI

Ferry Mursyidan Baldan Meninggal dalam Mobil di Hotel Bidakara usai Acara PMI

Megapolitan
APBD Kota Tangerang 2023 Rp 5,1 Triliun Diprioritaskan untuk Penguatan Ekonomi Daerah Imbas Covid-19

APBD Kota Tangerang 2023 Rp 5,1 Triliun Diprioritaskan untuk Penguatan Ekonomi Daerah Imbas Covid-19

Megapolitan
Massa Buruh di Balai Kota DKI Bubar, Petugas Bersihkan Sisa Sampah

Massa Buruh di Balai Kota DKI Bubar, Petugas Bersihkan Sisa Sampah

Megapolitan
Mantan Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan Meninggal Dunia

Mantan Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan Meninggal Dunia

Megapolitan
Tawuran Pelajar SMP di Lenteng Agung Jaksel, Polisi: Cuma Buat Konten, Tak Ada Pidananya

Tawuran Pelajar SMP di Lenteng Agung Jaksel, Polisi: Cuma Buat Konten, Tak Ada Pidananya

Megapolitan
Beredar Video Tawuran Pelajar di Lenteng Agung, Polisi Identifikasi Para Siswa yang Terlibat

Beredar Video Tawuran Pelajar di Lenteng Agung, Polisi Identifikasi Para Siswa yang Terlibat

Megapolitan
Keluh Kesah PPSU soal Kelakuan Warga Tak Jaga Lingkungan: Baru Dibersihkan, Besok Kotor Lagi...

Keluh Kesah PPSU soal Kelakuan Warga Tak Jaga Lingkungan: Baru Dibersihkan, Besok Kotor Lagi...

Megapolitan
Lurah Bedahan Buka Suara soal Bagi-Bagi Amplop dalam Pemilihan Ketua LPM

Lurah Bedahan Buka Suara soal Bagi-Bagi Amplop dalam Pemilihan Ketua LPM

Megapolitan
Saat Rizieq Shihab Sempat Ragu Untuk Hadiri Reuni 212 Karena Status Hukumnya

Saat Rizieq Shihab Sempat Ragu Untuk Hadiri Reuni 212 Karena Status Hukumnya

Megapolitan
Reuni 212 Selesai, Lalu Lintas Sekitar TMII Lengang

Reuni 212 Selesai, Lalu Lintas Sekitar TMII Lengang

Megapolitan
Demo Lagi di Balai Kota, Korban Gusuran JIS Minta Segera Huni Kampung Susun Bayam

Demo Lagi di Balai Kota, Korban Gusuran JIS Minta Segera Huni Kampung Susun Bayam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.