Petisi tentang Sanksi untuk Makanan Bayi "Bebiluck" Dicabut dari Situs "Change.org"

Kompas.com - 19/09/2016, 19:44 WIB
Produk Bebiluck TwitterProduk Bebiluck
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Bimo Prasetio, penggagas petisi berbunyi "Stop Pemidanaan terhadap Bebiluck. Bina UKM yang Tumbuh, Jangan Dibunuh!" di situs change.org mencabut petisinya, Senin (19/9/2016).

Produk Bebiluck merupakan salah satu brand yang sempat dibekukan sementara oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena diduga terkendala masalah izin, yakni izin produksi dan izin edar.

"Alhamdulillah telah terbangun komunikasi positif dan kondusif dengan BPOM. Untuk menghormati itikad baik Bebiluck dan BPOM dalam menyelesaikan proses ini, maka petisi ini saya hentikan," kata Bimo melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin malam.

Bimo secara sukarela mendukung dan membantu pemilik produk Bebiluck, Lutfiel Hakim, dengan membuat petisi di change.org.

Melalui keterangan yang sama, Bimo menyebutkan, BPOM telah berjanji untuk mengedepankan pembinaan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dalam menyelesaikan masalah ini.

Adapun dukungan terhadap Bebiluck melalui petisi di change.org sudah mencapai 9.582 orang.

Sebelumnya, kegiatan PT Hassana Boga Sejahtera yang memproduksi penganan bermerek Bebiluck di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan, dihentikan sementara oleh BPOM Banten per Kamis (15/9/2016) lalu.

Dalam sebuah inspeksi mendadak pada hari Kamis itu, BPOM mendapati produk Bebiluck belum memiliki izin produksi dan izin edar. Produk Bebiluck sudah lama diawasi oleh BPOM, yaitu sejak awal tahun 2015.

Pihak BPOM mengungkapkan, tidak ada masalah dengan konsep Bebiluck. Namun, yang membuat produksi dihentikan sementara lebih karena izin yang belum lengkap.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

FPI Belum Pastikan Rizieq Bisa Penuhi Panggilan Polisi Senin Depan

FPI Belum Pastikan Rizieq Bisa Penuhi Panggilan Polisi Senin Depan

Megapolitan
Usia Jemaat Dibatasi, Pembagian Hadiah Natal untuk Anak-anak di Gereja Katedral Ditiadakan

Usia Jemaat Dibatasi, Pembagian Hadiah Natal untuk Anak-anak di Gereja Katedral Ditiadakan

Megapolitan
Sederet Fakta Penangkapan Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan

Sederet Fakta Penangkapan Penyebar Video Ajakan Jihad dalam Azan

Megapolitan
Dampak Pelesiran Guru MAN 22: 30 Orang Positif Covid-19, Sekolah Ditutup, dan KBM Tatap Muka Ditunda

Dampak Pelesiran Guru MAN 22: 30 Orang Positif Covid-19, Sekolah Ditutup, dan KBM Tatap Muka Ditunda

Megapolitan
Fakta Kasus Narkoba Mantan Artis Cilik IBS, Positif Sabu meski Polisi Tak Temukan Obatnya

Fakta Kasus Narkoba Mantan Artis Cilik IBS, Positif Sabu meski Polisi Tak Temukan Obatnya

Megapolitan
Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Tiga Momen Saling Serang Pradi-Afifah dan Idris-Imam di Debat Pamungkas Pilkada Depok

Megapolitan
Rahayu Saraswati Tak Dampingi Muhamad saat Pencoblosan Pilkada Tangsel 2020

Rahayu Saraswati Tak Dampingi Muhamad saat Pencoblosan Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta dan Bodebek Diguyur Hujan Hari Ini

BMKG: Jakarta dan Bodebek Diguyur Hujan Hari Ini

Megapolitan
Alasan Polisi Tak Juga Tangkap Pelaku Pencabulan Bocah di Rumah Ibadah

Alasan Polisi Tak Juga Tangkap Pelaku Pencabulan Bocah di Rumah Ibadah

Megapolitan
Rusun Rawa Buaya Dipersiapkan Jadi Tempat Pengungsian Banjir

Rusun Rawa Buaya Dipersiapkan Jadi Tempat Pengungsian Banjir

Megapolitan
Jakarta Utara Disebut Masuk Zona Oranye, Peningkatan Kasus Landai

Jakarta Utara Disebut Masuk Zona Oranye, Peningkatan Kasus Landai

Megapolitan
Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Selama Januari-November, 49 WNA di Jaksel Dideportasi karena Langgar Keimigrasian

Megapolitan
Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Tim Pemburu Covid-19 Lakukan Tracing dari Laporan Warga dan Data Covid-19

Megapolitan
Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Jelang Natal dan Tahun Baru, Satpol PP Antisipasi Titik Rawan Kerumunan di Jaktim

Megapolitan
Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Debat Pilkada Kota Depok, Idris Sindir Paslon Nomor 1 Tak Suka Ditanya Singkatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X