Kompas.com - 20/09/2016, 07:27 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengantisipasi kecurangan penggunaan surat keterangan sementara pengganti KTP atau "suket" saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menjelaskan, di dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 506 disebutkan bahwa pemilih dapat menggunakan KTP elektronik atau suket untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan, jika dia tidak terdaftar sebagai pemilih.

"Suket ini kan sebenarnya dikeluarkan oleh Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) DKI Jakarta dan diturunkan ke pemda yang lebih rendah, itu ditandatangani oleh kelurahan. Nah ini, potensi kecurangan itu selalu ada," kata Mimah, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/9/2016).

Dia mengatakan, petugas harus dapat memastikan bahwa surat keterangan yang dibawa pemilih benar-benar dikeluarkan oleh pihak berwenang, dalam hal ini lurah. Nantinya, pemilih yang tidak terdaftar akan dicatat dalam formulir daftar pemilih tambahan atau DPTB.

"Nah DPTB ini menjadi perbincangan menarik dengan gubernur agar menjadi fokus pengawasan kami karena potensi kecurangannya tinggi. Ini kan berlakunya secara nasional ya, bukan hanya DKI Jakarta," kata Mimah.

Jika petugas menemukan adanya surat keterangan palsu, maka suara pemilih tersebut dipertanyakan. Bahkan, lanjut dia, suara pemilih dapat menjadi tidak sah.

Dengan demikian, Bawaslu DKI Jakarta harus memastikan surat keterangan itu ada bukti sah yang menyatakan bahwa surat keterangan tersebut benar-benar dikeluarkan oleh dinas terkait. (Baca: Ada Temuan 650.000 Potensi Pemilih Ganda di DP4 DKI Jakarta)

Selain itu, kata dia, aturan belum dapat menjangkau pembuktian identitas, seperti nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pada surat keterangan tersebut.

"Makanya kami sebagai pengawas pemilu ditantang bagaimana sikapnya. Pengawas pemilu enggak punya sistemnya. Undang-undangnya enggak mengatur, hanya mengatur bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dukcapil saja," kata Mimah.

Kompas TV Panwas Kecamatan Kejar Pelaku Pemilih Ganda
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Cara Anies Cukupkan Pendapatan DKI Setelah Bebaskan 85 Persen Warga dari Pajak Bumi dan Bangunan...

Ini Cara Anies Cukupkan Pendapatan DKI Setelah Bebaskan 85 Persen Warga dari Pajak Bumi dan Bangunan...

Megapolitan
Anies: Kemerdekaan Bukan Hanya Menggulung Kolonialisme, yang Terpenting Kesejahteraan dan Keadilan Sosial bagi Rakyat

Anies: Kemerdekaan Bukan Hanya Menggulung Kolonialisme, yang Terpenting Kesejahteraan dan Keadilan Sosial bagi Rakyat

Megapolitan
Beri Penghargaan kepada Sosok Berjasa selama Covid-19, Anies: Bukti Kita Tak Pernah Kekurangan Stok Pejuang

Beri Penghargaan kepada Sosok Berjasa selama Covid-19, Anies: Bukti Kita Tak Pernah Kekurangan Stok Pejuang

Megapolitan
Sampaikan Pidato Kebangsaan, Anies Sebut Masih Banyak Janji Kemerdekaan yang Belum Dilunasi

Sampaikan Pidato Kebangsaan, Anies Sebut Masih Banyak Janji Kemerdekaan yang Belum Dilunasi

Megapolitan
Oknum Tukang Parkir yang Disebut Lecehkan Perempuan di Kafe Wilayah Melawai Akhirnya Ditahan

Oknum Tukang Parkir yang Disebut Lecehkan Perempuan di Kafe Wilayah Melawai Akhirnya Ditahan

Megapolitan
UPDATE 17 Agustus 2022: Bertambah 200 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat di Tangerang Kini 1.636

UPDATE 17 Agustus 2022: Bertambah 200 Kasus Covid-19, Pasien Dirawat di Tangerang Kini 1.636

Megapolitan
Ada Pembebasan Pajak, Pemprov DKI Jakarta Tak Lagi Terima Rp 2,7 Triliun dari PBB-P2

Ada Pembebasan Pajak, Pemprov DKI Jakarta Tak Lagi Terima Rp 2,7 Triliun dari PBB-P2

Megapolitan
869 Warga Binaan di Lapas Cikarang Terima Remisi Hari Kemerdekaan Indonesia

869 Warga Binaan di Lapas Cikarang Terima Remisi Hari Kemerdekaan Indonesia

Megapolitan
Polisi Tangkap 20 Remaja Hendak Tawuran di Depok, 4 Sajam Disita

Polisi Tangkap 20 Remaja Hendak Tawuran di Depok, 4 Sajam Disita

Megapolitan
Oknum Tukang Parkir Disebut sebagai Pelaku Pelecehan di Toilet Kafe Kawasan Melawai

Oknum Tukang Parkir Disebut sebagai Pelaku Pelecehan di Toilet Kafe Kawasan Melawai

Megapolitan
UPDATE 17 Agustus 2022: Bertambah 2.404 Kasus, Kumulatif Kasus Covid -19 Tembus 19.822 Orang di Jakarta

UPDATE 17 Agustus 2022: Bertambah 2.404 Kasus, Kumulatif Kasus Covid -19 Tembus 19.822 Orang di Jakarta

Megapolitan
UPDATE 17 Agustus 2022: Tambah 331, Kumulatif Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 99.110

UPDATE 17 Agustus 2022: Tambah 331, Kumulatif Kasus Covid-19 di Tangsel Tembus 99.110

Megapolitan
Lomba HUT Ke-77 RI Bikin Penghuni Apartemen Lebih Cair dan Melupakan Sejenak Kesibukan Kerja

Lomba HUT Ke-77 RI Bikin Penghuni Apartemen Lebih Cair dan Melupakan Sejenak Kesibukan Kerja

Megapolitan
Pemprov DKI Terbitkan Pergub Gratis PBB, Ini Cara Mendapatkan Keringanan Pajaknya

Pemprov DKI Terbitkan Pergub Gratis PBB, Ini Cara Mendapatkan Keringanan Pajaknya

Megapolitan
3 Alasan Deolipa Yumara Laporkan Pengacara Baru Bharada E ke Polres Jaksel

3 Alasan Deolipa Yumara Laporkan Pengacara Baru Bharada E ke Polres Jaksel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.