Dari Taufik hingga Pengembang Reklamasi Dekati Heru agar Bisa Merayu Ahok

JAKARTA, KOMPAS.com — Keterlibatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Heru Budi Hartono dalam kasus dugaan suap reklamasi seharusnya tidak terjadi. Hal ini karena BPKAD tidak berkaitan langsung dengan pembahasan raperda.

Adapun pihak eksekutif yang berkaitan langsung dengan pembahasan Raperda Reklamasi ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Namun, Heru seolah menjadi "gula manis". Dia didekati beberapa pihak yang hendak membicarakan masalah kontribusi tambahan 15 persen dalam raperda.

Kemarin, Heru menceritakannya ketika menjadi saksi dalam persidangan kasus ini dengan terdakwa mantan anggota DPRD DKI, Mohamad Sanusi, di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (19/9/2016).

Heru mengaku pernah bertemu secara pribadi dengan salah satu pihak pengembang proyek reklamasi. Heru bertemu dengan Direktur Utama PT Kapuk Naga Indah, Budi Nirwono, di sebuah kafe dalam hotel bintang lima di Jakarta Selatan dan berbicara soal kontribusi tambahan dalam Raperda Reklamasi.

"Dia menyampaikan bahwa, Pak ini pembahasan Raperda Reklamasi belum selesai-selesai," kata Heru.

"Saya sampaikan itu bukan domain saya. Kalau keberatan, silahkan komunikasi dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)," ujar Heru.

Selain itu, Heru mengaku juga pernah beberapa kali diajak berbicara soal kontribusi tambahan 15 persen oleh Ketua Balegda DPRD DKI Mohamad Taufik. Padahal, Heru berada di BPKAD yang tidak memiliki kaitan dengan pembahasan Raperda Reklamasi.

"Saya sampaikan kepada Pak Taufik bahwa saya enggak pernah ikut secara detail masalah itu," ujar Heru.

Heru menjelaskan kepada hakim bahwa Taufik juga pernah mengirimkan SMS mengenai hal yang sama. Dia juga pernah bertemu satu kali di Hotel Grand Hyatt. Saat itu, Heru bertemu dengan Taufik dan Sanusi.

Heru mengatakan, dia tidak bisa menolak semua upaya komunikasi yang dijalin Taufik kepadanya. Sebab, posisi Taufik adalah pimpinan DPRD DKI yang hubungannya harus terus terjalin baik dengan eksekutif.

Diminta rayu Ahok

Heru mengatakan, dua pihak yang mengajaknya bertemu itu meminta dia untuk menyampaikan keluh kesah mereka kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Budi Nirwono tidak hanya sekadar mengeluhkan raperda yang tidak kunjung selesai, tetapi juga menitipkan pesan untuk Basuki melalui Heru mengenai Raperda Reklamasi. Namun, Heru menolak dan meminta Budi untuk menulis surat kepada Bappeda atau Gubernur langsung jika ada keluhan.

"Pak Budi Nirwono sampaikan bahwa perda ini enggak selesai-selesai. Bagaimana Pak Heru? Saya sampaikan silakan ke Bappeda buat surat tertulis. Kalau perlu silakan ke Pak Gubernur menyatakan keberatan secara tertulis. Itu bukan domain saya," ujar Heru.

Hal yang sama juga dilakukan Taufik kepada Heru. Taufik meminta Heru menyampaikan kepada Basuki atau Ahok tentang kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang lebih besar dari kontribusi inti.