Camat Tebet: SP-3 untuk Warga Bukit Duri Rencananya Diberikan Hari Ini

Kompas.com - 20/09/2016, 11:47 WIB
Suasana permukiman kumuh di bantaran Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, Jumat (22/7/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menggusur bangunan dan permukiman di kawasan Bukit Duri yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung dan akan merelokasi warga yang rumahnya terkena gusur ke Rusun Rawa Bebek. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGSuasana permukiman kumuh di bantaran Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, Jumat (22/7/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menggusur bangunan dan permukiman di kawasan Bukit Duri yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung dan akan merelokasi warga yang rumahnya terkena gusur ke Rusun Rawa Bebek.
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com — Camat Tebet, Mahludin, menyatakan, Pemerintah Kota Jakarta Selatan berencana memberikan surat peringatan ketiga (SP-3) bagi warga Bukit Duri yang terkena dampak normalisasi Sungai Ciliwung.

Rencananya, SP-3 akan diberikan kepada warga hari ini, Selasa (20/9/2016).

"Rencananya, hari ini (SP-3)," kata Mahludin saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Namun, lanjut dia, SP-3 dari Pemkot Jakarta Selatan belum diterima pihak kecamatan.

"Kita tergantung dari tingkat kota. Kalau sore diserahkan ke kita, ya sore (dibagi SP-3)," ujar Mahludin.

Karena itu, jajarannya belum bergerak menemui warga karena belum adanya SP-3 tersebut. Adapun SP-3 ini ditujukan bagi 363 kepala keluarga (KK), baik yang sudah pindah maupun yang masih bertahan di tempat tinggalnya.

"SP-3 ke semua RW, yang terkait normalisasi Ciliwung. Ada 363 KK, baik yang sudah pindah atau belum, dikasih SP-3," ujar Mahludin. (Baca: Menanti Penertiban Bukit Duri di Tengah Gugatan Warga)

Sesuai ketentuan, terhitung jika telah menerima SP-3, warga punya kesempatan untuk melakukan pengosongan tempat tinggalnya 1 x 24 jam. Namun, kalau SP-3 jadi diberikan hari ini, Mahludin menyatakan pelaksanaan penertiban tetap jadi keputusan di tingkat pemerintah kota.

"(Aturan) 1 x 24 itu minimal, kalau sebelum 1 x 24 jam trantib (Satpol PP) itu melakukan penertiban, salah. Tetapi, kalau lebih dari 1 x 24 jam enggak apa-apa. Kita menunggu kepastian tingkat kota untuk menetapkan pelaksanaannya," ujar Mahludin.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Tiga Kegiatan Ini Diperbolehkan Selama PSBB di DKI, Simak Syaratnya...

Megapolitan
Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Begini Pembatasan Operasional Kendaraan Pribadi Selama PSBB di Jakarta

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Pemprov DKI Jakarta Buka Peluang Kucurkan Insentif bagi Pelaku Usaha Terdampak PSBB

Megapolitan
PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

PT KAI Akan Kembalikan Penuh Biaya Tiket Penumpang Kereta yang Kena Dampak PSBB Jakarta

Megapolitan
Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Selama PSBB, Penggunaan Kendaraan Pribadi Hanya untuk Beli Kebutuhan Pokok

Megapolitan
BMKG: Siang Nanti Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

BMKG: Siang Nanti Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan

Megapolitan
Selama PSBB, Hanya Ada 7 Keberangkatan Kereta Jarak Jauh dari Jakarta

Selama PSBB, Hanya Ada 7 Keberangkatan Kereta Jarak Jauh dari Jakarta

Megapolitan
Warga Dilarang Berkerumun Lebih dari 5 Orang Selama PSBB

Warga Dilarang Berkerumun Lebih dari 5 Orang Selama PSBB

Megapolitan
Selain Jam Operasional, Jumlah Penumpang di KRL Juga Dibatasi Selama PSBB

Selain Jam Operasional, Jumlah Penumpang di KRL Juga Dibatasi Selama PSBB

Megapolitan
Selama PSBB Jakarta, Penumpang Mobil Pribadi Dibatasi Hanya 50 Persen

Selama PSBB Jakarta, Penumpang Mobil Pribadi Dibatasi Hanya 50 Persen

Megapolitan
Semua Fasilitas Umum Ditutup Selama PSBB di Jakarta, Tak Boleh Ada Kerumunan

Semua Fasilitas Umum Ditutup Selama PSBB di Jakarta, Tak Boleh Ada Kerumunan

Megapolitan
Selama PSBB Jakarta, Kendaraan Pribadi Hanya Boleh Diisi Penumpang 50 Persen

Selama PSBB Jakarta, Kendaraan Pribadi Hanya Boleh Diisi Penumpang 50 Persen

Megapolitan
Anies: PSBB Keputusan Besar, tetapi Bukan Keputusan yang Berat

Anies: PSBB Keputusan Besar, tetapi Bukan Keputusan yang Berat

Megapolitan
Selama PSBB, Anies Minta Kegiatan Ibadah dan Keagamaan Dilakukan di Rumah

Selama PSBB, Anies Minta Kegiatan Ibadah dan Keagamaan Dilakukan di Rumah

Megapolitan
Anies: Jadikan PSBB untuk Mempererat Solidaritas, Bukan Penderitaan

Anies: Jadikan PSBB untuk Mempererat Solidaritas, Bukan Penderitaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X