Integrasikan Stasiun dengan Tata Kota

JAKARTA, KOMPAS — Perencanaan infrastruktur transportasi seperti stasiun seharusnya terintegrasi dengan rencana besar penataan kota. Hal itu diperlukan agar warga pengguna angkutan umum tidak dirugikan di tengah berbagai kepentingan.

Pengajar Planologi Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, Senin (19/9), mengatakan, penutupan pintu utama Stasiun Tangerang akibat kemacetan yang kerap ditimbulkan menunjukkan tidak adanya keterkaitan antara pemangku kebijakan, yaitu PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan Pemerintah Kota Tangerang.

"Selama ini, masing-masing memiliki kepentingan sendiri dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Kemacetan di stasiun terjadi di mana-mana karena memang begitu karakteristiknya, ada permintaan dan penawaran. Pasti banyak angkutan umum berhenti, juga pedagang-pedagang yang berjualan di sekitar stasiun. Semua ini seharusnya sudah diantisipasi sehingga masuk dalam perencanaan awal," tutur Yayat.

Dia mengusulkan kedua pihak duduk bersama untuk mengambil solusi terbaik tanpa mengorbankan kepentingan yang paling besar, yaitu kepentingan publik.

Penutupan pintu barat Stasiun KA Tangerang, kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang Engkos Zarkasyi, dilatarbelakangi kemacetan parah di Jalan Kisamaun akibat angkutan kota yang berhenti sembarangan saat penumpang kereta listrik keluar stasiun.

"Kami sudah mulai pendekatan sejak tiga bulan lalu. Kami mendapat banyak komplain akibat kemacetan yang terjadi. Karena itu, pintu keluar masuk stasiun sebaiknya dipindah," ujar Engkos.

Target PAD

Mengenai keluhan pengguna sepeda motor atau mobil yang harus membayar retribusi saat masuk Jalan Ki Asnawi untuk menuju pintu timur stasiun, Engkos menyatakan, retribusi sudah diberlakukan sejak dulu sehingga mau tidak mau harus ditaati.

"Itu pun petugas kerap memberi kelonggaran. Kalau pengguna kendaraan bilang mau ke stasiun, tidak dipungut retribusi. Kalau PT KAI punya kepentingan untuk parkir, kami (pemkot) juga punya kepentingan mendapatkan retribusi karena kami juga memiliki target PAD yang harus dicapai," ungkapnya.

Selain di Stasiun Tangerang, gerbang masuk Stasiun Parung Panjang juga diubah. Sebelumnya, pintu tengah yang berada tepat di depan loket penjualan tiket dibuka. Namun, dua bulan terakhir, pintu gerbang itu ditutup karena kerap menimbulkan kemacetan akibat angkutan kota yang menunggu penumpang. Kini, pintu gerbang yang dibuka hanya gerbang timur dan gerbang barat yang berada di depan Pasar Parung Panjang.

"Memang sering macet di sini karena angkot ngetem, makanya akhirnya ditutup. Ya, saya akhirnya harus jalan memutar sedikit untuk naik angkot," ucap Iding (52), warga Parung Panjang yang bekerja di Jakarta Pusat.

Kepala Humas PT KAI Daerah Operasi I Sapto Hartoyo mengatakan, kewenangan PT KAI hanya sebatas di dalam stasiun sehingga di luar itu merupakan kewenangan pemerintah setempat, khususnya dishub.

"Kalau komunikasi pasti selalu dilakukan. Tetapi, kewenangan untuk mengatur ada di dishub. Kami hanya mengurusi penumpang mulai masuk hingga keluar stasiun," ujarnya.

Dewan transportasi

Sementara itu, Pemkot Bekasi berencana membentuk dewan transportasi kota yang beranggotakan pakar transportasi dan akademisi. Dewan transportasi kota nantinya bertugas memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait penataan sistem transportasi dan infrastruktur di Kota Bekasi.

"Anggotanya setidaknya lima orang. Terdiri atas orang-orang yang independen, baik dari kampus, pengamat transportasi, dan yang lain. Saya harap harus (sudah terbentuk) bulan ini," ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di kantor Pemkot Bekasi, kemarin.

Menurut Rahmat, dewan transportasi kota bisa memberikan masukan terkait penataan trayek transportasi, izin dan kelaikan angkutan, infrastruktur jalan, hingga sumber daya manusia terkait transportasi. (UTI/ILO)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 September 2016, di halaman 27 dengan judul "Integrasikan Stasiun dengan Tata Kota".