Tunggakan Pajak Kendaraan Mewah di Jakarta Berpotensi Rugikan Negara Ratusan Miliar Rupiah

Kompas.com - 20/09/2016, 18:49 WIB
Ilustrasi mobil mewah www.dezeen.comIlustrasi mobil mewah
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (UP PKB dan BBN-KB) Kota Administrasi Jakarta Selatan, Alberto Ali, mengatakan bahwa jumlah kendaraan mewah di Jakarta mencapai 46.256 unit. Menurut Alberto, kendaraan mewah merupakan kendaraan yang nilai jual barunya (NJKB) di atas Rp 1 miliar.

"Seperti mobil Ferrari, Hammer dan Lamborghini. Pokoknya yang kendaraannya di atas 3.000cc," ujar Alberto, saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Selasa (20/9/2016).

Alberto menjelaskan, 46.256 kendaraan mewah yang ada di Jakarta itu terbagi menjadi beberapa jenis. Terdata, sebanyak 28.506 unit jenis sedan, 17.554 unit jenis jip,154 unit jenis mini bus, 39 unit motor, dan 3 unit jenis mobil pick up.

Menurut Alberto, para pemilik kendaraan mewah tersebut banyak yang belum membayar pajak. Tercatat, hingga 19 September 2016, ada 10.190 kendaraan mewah di Jakarta yang belum membayar pajak kendaraan.

Alberto menjelaskan, para wajib pajak dikenakan biaya pajak sebesar 2 persen dari harga kendaraannya. Jika harga kendaraannya senilai Rp 1 miliar maka para wajib pajak akan dikenakan pajak sebesar Rp 20 juta dalam satu tahun.

Jika ada 10.190 kendaraan mewah yang belum bayar pajak maka diperkirakan potensi kerugian negara lebih dari Rp 200 miliar.

"Itu kalau hanya punya satu kendaraan mewah tiap orang. Tetapi kalau dia punya kendaraan lebih dari satu akan dikenakan pajak progresif. Setiap kelipatan satu kendaraan dikenakan tambahan 0,5 persen dari harga kendaraan," ucapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI: Vaksin Covid-19 Diutamakan untuk Tenaga Kesehatan

Wagub DKI: Vaksin Covid-19 Diutamakan untuk Tenaga Kesehatan

Megapolitan
33 Pelajar Diamankan Saat Demo di Sekitar Istana, Kapolda Duga Kelompok Anarko

33 Pelajar Diamankan Saat Demo di Sekitar Istana, Kapolda Duga Kelompok Anarko

Megapolitan
Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Tak Diizinkan Mendekat ke Istana

Demonstran Tolak UU Cipta Kerja Tak Diizinkan Mendekat ke Istana

Megapolitan
Kapolda Mengaku Bakal Mediasi Pedemo UU Cipta Kerja dengan KSP

Kapolda Mengaku Bakal Mediasi Pedemo UU Cipta Kerja dengan KSP

Megapolitan
PSBB ke-12 Selama Sebulan, Bagaimana Dampaknya pada Kasus Covid-19 di Kota Tangerang?

PSBB ke-12 Selama Sebulan, Bagaimana Dampaknya pada Kasus Covid-19 di Kota Tangerang?

Megapolitan
Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Massa Buruh dan Mahasiswa Demo Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda

Megapolitan
BEM SI Ultimatum Presiden Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

BEM SI Ultimatum Presiden Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

Megapolitan
Cegah Demo Disusupi Kelompok Anarko, Pengamanan di Kawasan Mampang Diperketat

Cegah Demo Disusupi Kelompok Anarko, Pengamanan di Kawasan Mampang Diperketat

Megapolitan
Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

Proyek Rumah DP Rp 0 di 4 Lokasi di Jakarta Tetap Berjalan Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

Unjuk Rasa Mahasiswa di Istana Bogor Diwarnai Aksi Bakar Ban

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

Pemprov DKI Akan Bongkar Rumah di Bantaran Sungai, Apakah Sesuai dengan Janji Anies Saat Kampanye?

Megapolitan
Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Mahasiswa Unjuk Rasa di Istana Bogor Jelang Kedatangan PM Jepang

Megapolitan
Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

Berkaca Demo Sebelumnya, Wagub DKI Minta Para Pedemo Lakukan Rapid Test

Megapolitan
Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Demo Tolak Omnibus Law, Gerombolan Pelajar Berkumpul dan Hentikan Mobil Pikap di Harmoni

Megapolitan
Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Massa BEM SI Gelar Aksi Teatrikal Sindir Matinya Demokrasi di Indonesia

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X