Ahok: Rakyat Tak Butuh Ladang Gandum, Rakyat Butuh Roti

Kompas.com - 27/09/2016, 09:29 WIB
Suasana permukiman kumuh di bantaran Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, Jumat (22/7/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menggusur bangunan dan permukiman di kawasan Bukit Duri yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung dan akan merelokasi warga yang rumahnya terkena gusur ke Rusun Rawa Bebek. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGSuasana permukiman kumuh di bantaran Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, Jumat (22/7/2016). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera menggusur bangunan dan permukiman di kawasan Bukit Duri yang berbatasan langsung dengan Sungai Ciliwung dan akan merelokasi warga yang rumahnya terkena gusur ke Rusun Rawa Bebek.
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menunda penggusuran permukiman warga di bantaran Kali Ciliwung di daerah Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Alasanya karena ada warga yang memiliki sertifikat hak milik atas rumah dan lahan yang mereka tempati di sana.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebutkan adanya sertifikat hak milik merupakan dampak dari adanya Program Operasi Nasional Agraria atau Prona tahun 1981.

Program yang dijalankan Badan Pertanahan Nasional memungkinkan rakyat miskin memperoleh sertifikat atas tanah yang mereka tempati.

"Itu karena dulu ada program Prona, justifikasi atas orang miskin dikasih, itu yang konyol dulu," kata Ahok di Balai Kota, Senin (26/9/2016).

Pria yang biasa disapa Ahok itu mengkritik kebijakan tersebut. Ia menilai jika ingin membantu rakyat miskin, harusnya saat itu pemerintah tidak membuat sertifikat hak milik warga. Tetapi memberikan subsidi pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan transportasi.

Ia mengutip ungkapan yang menurutnya terkenal di zaman Revolusi Perancis.

"Bahasa Revolusi Perancis 'rakyat tidak butuh ladang gandum, rakyat butuh roti'. Rakyat jangan dimanjakan. Sudah melanggar, dikasih sertifikat," kata Ahok.

Ahok menyatakan pihaknya akan menyelesaikan masalah adanya warga yang memiliki sertifikat hak milik itu melalui mekanisme konsinyasi di pengadilan. Setelah konsinyasi, kata dia, eksekusi pembongkaran akan dilakukan.

Ahok menyatakan, mayoritas warga Bukit Duri setuju untuk direlokasi ke Rusunawa Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Ia menyebut hanya segelintir warga yang menolak pindah.

Rencananya, ada 363 bidang di RW 09, 10, 11, dan 12 Bukit Duri yang akan digusur terkait proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Bidang-bidang itu terdiri dari bangunan atau lahan. Totalnya, ada 460 bidang yang menjadi target penggusuran. Sebanyak 97 di antaranya sudah digusur pada awal tahun ini.

"Ada yang bilang, 'Saya sudah 30 tahun Pak tinggal di sini'. Ya saya jawab, 'harusnya sudah 30 tahun cukup dong melanggarnya. Bukan berarti meresmikan Anda yang melanggar 30 tahun'. Sudah baik hati saya enggak minta bayar sewa tanah negara," kata Ahok.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PSBB Kota Tangerang Diperpanjang Satu Bulan

PSBB Kota Tangerang Diperpanjang Satu Bulan

Megapolitan
Musim Hujan Datang, Pemkot Jaktim Baru Mulai Bersihkan Selokan dan Bangun Sumur Resapan di Cibubur

Musim Hujan Datang, Pemkot Jaktim Baru Mulai Bersihkan Selokan dan Bangun Sumur Resapan di Cibubur

Megapolitan
Wagub DKI: Tempat Pengungsian Korban Banjir Disiapkan Dua Kali Lipat demi Jaga Jarak

Wagub DKI: Tempat Pengungsian Korban Banjir Disiapkan Dua Kali Lipat demi Jaga Jarak

Megapolitan
Pemprov dan DPRD DKI Bahas Rancangan Perda soal Covid-19

Pemprov dan DPRD DKI Bahas Rancangan Perda soal Covid-19

Megapolitan
Gate 13 Stadion Patriot Kini Disulap Jadi Rumah Sakit Darurat Covid-19

Gate 13 Stadion Patriot Kini Disulap Jadi Rumah Sakit Darurat Covid-19

Megapolitan
Anies Terbitkan Ingub Pengendalian Banjir di Musim Pancaroba

Anies Terbitkan Ingub Pengendalian Banjir di Musim Pancaroba

Megapolitan
2.832 Meter Kubik Sampah Diangkut dari 2 Pintu Air di Jakarta, Kemarin

2.832 Meter Kubik Sampah Diangkut dari 2 Pintu Air di Jakarta, Kemarin

Megapolitan
[Update Covid-19 Depok 22 September]: 102 Kasus Baru, 3 Pasien Meninggal

[Update Covid-19 Depok 22 September]: 102 Kasus Baru, 3 Pasien Meninggal

Megapolitan
BMKG: Jakarta Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini, Bogor Hujan

BMKG: Jakarta Diprediksi Cerah Berawan Hari Ini, Bogor Hujan

Megapolitan
Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Aliran Sungai Ciliwung Jakarta Sudah Bersih dari Sampah Banjir

Megapolitan
Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Bentrok Kelompok Pemuda di Tebet, Ada yang Bawa Senjata Tajam

Megapolitan
Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Bakal Pasangan Calon Tak Dihadirkan saat Penetapan Kandidat Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Jelang Penetapan Paslon, KPU Tangsel Cek Ulang Keabsahan Syarat Pendaftaran

Megapolitan
Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Panti Pijat yang Ketahuan Buka di Kelapa Gading Tutup Pintu Depan untuk Kelabui Satgas Covid-19

Megapolitan
57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

57 Kamera ETLE Dipasang Awasi Pelanggar Jakarta, Ini Titik Lokasinya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X