Kompas.com - 27/09/2016, 10:27 WIB
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK),  Senin (26/9/2016), menggelar sidang untuk kelima kalinya terkait permohonan uji materi pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang diajukan oleh Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pasal itu menyangkut cuti petahana selama masa kampanye pilkada. 

Dalam sidang Selasa kemarin, Ahok menghadirkan dua ahli, yakni mantan hakim MK Harjono dan pakar hukum tata negara Refly Harun. Kesempatan pertama diberikan hakim kepada Harjono.

Dalam keterangan awal ihwal keahliannya, Harjono menegaskan soal saling terkaitnya posisi gubernur dan kepala pemerintahan sehingga posisi gubernur tanpa status kepala pemerintahan dianggap tak sesuai konstitusi. Ia merujuk pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Harjono juga mengungkapkan kewenangan menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) provinisi hanya dimiliki gubernur. Sedangkan pejabat lainnya, baik itu wakil gubernur, pejabatan provinsi atau pelaksana tugas (plt) gubernur tidak memiliki kewenangan tersebut.

Tugas dan kewenangan gubernur itu diatur dalam pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Salah satunya adalah perihal penyusunan APBD.

"Pasal di atas (APBD) ditugaskan kepada gubernur, tidak pada pejabat lain di Pemerintah Provinsi," kata Harjono.

Harjono juga mengkritik soal cuti petahana. Menurut dia, cuti sebagai kewajiban dalam Undang-Undang Pilkada ini dianggap tak jelas. Sebab, seseorang yang menjalankan cuti sebagai kewajiban juga kehilangan haknya, terutama soal finansial.

"Bagaiamana seseorang melakukan kewajiban tapi kehilangan haknya? Oleh karena itu, ini konstruksinya tidak jelas," kata Harjono.

Kembali ke UU Sebelumnya

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Klaim Sediakan Kantong Parkir Buat Bus Relawan Jokowi agar Tak Bikin Macet Kawasan GBK

Polisi Klaim Sediakan Kantong Parkir Buat Bus Relawan Jokowi agar Tak Bikin Macet Kawasan GBK

Megapolitan
5 RT dan 1 Jalan di Jakarta Utara Tergenang Banjir Rob

5 RT dan 1 Jalan di Jakarta Utara Tergenang Banjir Rob

Megapolitan
Antrean Bus Penjemput Relawan Jokowi Bikin Macet, Pengendara Diimbau Hindari Kawasan GBK

Antrean Bus Penjemput Relawan Jokowi Bikin Macet, Pengendara Diimbau Hindari Kawasan GBK

Megapolitan
Mengenal Jasa 'Sleep Call', Cocok untuk Curhat sampai 'Pacaran Online'

Mengenal Jasa "Sleep Call", Cocok untuk Curhat sampai "Pacaran Online"

Megapolitan
Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Pejabat Polri, Sudah Mediasi tapi Belum Ada Titik Temu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Pejabat Polri, Sudah Mediasi tapi Belum Ada Titik Temu

Megapolitan
ADS yang Aman dan Nyaman bagi Anak, Penting untuk Dukung Program BIAN

ADS yang Aman dan Nyaman bagi Anak, Penting untuk Dukung Program BIAN

Megapolitan
Warga Korban Penipuan Desak Kapolres Bogor Segera Diperiksa atas Dugaan Langgar Kode Etik

Warga Korban Penipuan Desak Kapolres Bogor Segera Diperiksa atas Dugaan Langgar Kode Etik

Megapolitan
Kurir J&T Express Bawa Kabur Uang Klien Rp 531 Juta, Sembunyi di Bekasi lalu Ditangkap

Kurir J&T Express Bawa Kabur Uang Klien Rp 531 Juta, Sembunyi di Bekasi lalu Ditangkap

Megapolitan
Polres Jaksel Janji Usut Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Pejabat Polri

Polres Jaksel Janji Usut Kasus Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Pensiunan Pejabat Polri

Megapolitan
Nasib 'Bike Sharing' di Jakarta, Terbengkalai dan Butuh Evaluasi...

Nasib "Bike Sharing" di Jakarta, Terbengkalai dan Butuh Evaluasi...

Megapolitan
Sampah di Pintu Air Manggarai Kerap Menumpuk Saat Hujan Deras

Sampah di Pintu Air Manggarai Kerap Menumpuk Saat Hujan Deras

Megapolitan
Ketika Dekapan Air Danau Sunter Kembali Menelan Korban...

Ketika Dekapan Air Danau Sunter Kembali Menelan Korban...

Megapolitan
Swastanisasi Air Akan Berakhir, PAM Jaya Bakal Bangun Sentra Pelayanan Terpadu

Swastanisasi Air Akan Berakhir, PAM Jaya Bakal Bangun Sentra Pelayanan Terpadu

Megapolitan
Kasus Mahasiswa UI Diduga Ditabrak Pensiunan Pejabat Polri, Polisi Gelar Perkara

Kasus Mahasiswa UI Diduga Ditabrak Pensiunan Pejabat Polri, Polisi Gelar Perkara

Megapolitan
Seandainya Wali Kota dan Bupati Tak Ada Usai Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ini yang Harus Dilakukan Gubernurnya..

Seandainya Wali Kota dan Bupati Tak Ada Usai Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ini yang Harus Dilakukan Gubernurnya..

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.