Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Bilang Pengesahan APBD DKI 2017 Lebih Penting dari Cuti Kampanye 4 Bulan

Kompas.com - 28/09/2016, 08:31 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku puas dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dari tahun ke tahun.

Tahun 2015 memang sempat ada konflik terkait APBD dengan DPRD DKI Jakarta. Ketika itu, DPRD DKI memprotes draf APBD yang dikirim Pemprov DKI kepada Kemendagri karena dinilai bukan draft hasil pembahasan bersama mereka. Saat itu Ahok beralasan bahwa ada anggaran siluman dalam draf APBD versi DPRD DKI.

APBD DKI 2015 saat itu tidak disahkan tepat waktu. Pengesahannya akhirnya dengan menggunakan peraturan gubernur, bukan perda.

Namun, konflik semacam itu tidak terjadi lagi pada pembahasan APBD 2016.

"Lalu 2016 sudah lebih baik, kami belajar, kami sudah sepakat dengan DPRD untuk selesaikan tepat waktu. Pertama kalinya dalam sejarah DKI, APBD tepat waktu. Sudah sempuran belum? Minimal sudah oke, komponennya aja belum pas," kata Ahok di Kepulauan Seribu, Selasa (27/9/2016).

Penyerapan anggaran di Provinsi DKI Jakarta diakui Ahok tidak pernah banyak. Ahok menjelaskan, Jakarta merupakan provinsi di Indonesia yang paling banyak menganggarkan belanja infrastruktur. Anggarannya hingga 29 persen dari total APBD DKI tahun ini.

Dengan belanja infrastruktur yang besar, Ahok mengatakan wajar saja jika penyerapan menjadi rendah. Sebab biasanya pembayaran pembangunan itu dilakukan di akhir tahun. Dengan demikian penyerapan anggaran akan lebih banyak pada bulan-bulan itu.

"Uang belanja langsung dan tidak langsung di APBD 2016 itu paling sempurna dalam sejarah DKI. Tahun 2017 kita akan lebih baik lagi," kata Ahok.

Uji materi UU Pilkada

Ahok kemudian kembali mengungkit uji materi UU Pilkada yang sedang dia ajukan di Mahkamah Konstitusi (MK). Ahok mengajukan uji materi pasal 70 (3) UU itu. Dia meminta cuti bagi calon petahana dilaksanakan saat akan berkampanye saja, bukan selama masa kampanye (sekitar 4 bulan).

Jika tidak mau berkampanye, petahana bisa tetap melakukan pekerjaannya. Menurut aturan yang ada sekarang, petahana wajib cuti selama masa kampanye atau sekitar empat bulan.

Pada pilkada serentak tahun depan itu berarti cuti berlangsung dari 28/10/2016 sampai 11/2/2017.

Ahok mengatakan dia akan digantikan oleh Plt Gubernur jika cuti kampanye bersama Djarot. Dia mengingatkan bahwa seorang Plt tidak boleh mengesahkan APBD DKI.

"Karena tidak boleh mengizinkan ketok palu APBD itu seorang Plt, harus gubernur. Bayangkan kalau saya cuti sampai Februari, berarti ketok palunya Februari dong," kata Ahok.

Idealnya, APBD sudah sah pada Januari sehingga anggarannya sudah bisa digunakan pada bulan selanjutnya.

Berdasarkan pengalaman ketika APBD 2015 terlambat disahkan, sejumlah program Pemprov DKI menjadi tersendat. Bahkan membayar gaji PNS DKI pun menjadi terlambat berbulan-bulan.

Ahok mengatakan, APBD DKI sudah semakin baik dari tahun ke tahun. Dia tidak ingin kualitasnya menurun karena kepala daerahnya cuti kampanye selama 4 bulan.

"Makanya saya katakan cuti itu (dari) Januari oke deh, tapi saya ketok palu APBD dulu. Kalau enggak, kami telat. Masa APBD 2017 lebih buruk daripada APBD 2016? Kan lucu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Tangkap Sopir Grab yang Culik dan Peras Penumpangnya Rp 100 Juta

Polisi Tangkap Sopir Grab yang Culik dan Peras Penumpangnya Rp 100 Juta

Megapolitan
Wanita Tewas Bersimbah Darah di Bogor, Korban Terkapar dan Ditutup Selimut

Wanita Tewas Bersimbah Darah di Bogor, Korban Terkapar dan Ditutup Selimut

Megapolitan
Ada Obeng di TKP, Diduga Jadi Alat Suami Bunuh Istri di Bogor

Ada Obeng di TKP, Diduga Jadi Alat Suami Bunuh Istri di Bogor

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bekasi Hari Ini, Jumat, 29 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bekasi Hari Ini, Jumat, 29 Maret 2024

Megapolitan
Diduga Korban Pelecehan Seksual oleh Eks Ketua DPD PSI Jakbar Mengaku Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi

Diduga Korban Pelecehan Seksual oleh Eks Ketua DPD PSI Jakbar Mengaku Diintimidasi agar Tak Lapor Polisi

Megapolitan
Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Wanita Tewas Dibunuh Suaminya di Bogor, Pelaku Dilaporkan Ayah Kandung ke Polisi

Megapolitan
Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Latihan Selama 3 Bulan, OMK Katedral Jakarta Sukses Gelar Visualisasi Jalan Salib pada Perayaan Jumat Agung

Megapolitan
Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Gelar Pesantren Kilat di Kapal Perang, Baznas RI Ajak Siswa SMA Punya Hobi Berzakat

Megapolitan
Cerita Ridwan 'Menyulap' Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Cerita Ridwan "Menyulap" Pelepah Pisang Kering Menjadi Kerajinan Tangan Bernilai Ekonomi

Megapolitan
Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Peringati Jumat Agung, Gereja Katedral Gelar Visualisasi Jalan Salib yang Menyayat Hati

Megapolitan
Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Wujudkan Solidaritas Bersama Jadi Tema Paskah Gereja Katedral Jakarta 2024

Megapolitan
Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Diparkir di Depan Gang, Motor Milik Warga Pademangan Raib Digondol Maling

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual yang Diduga Dilakukan Eks Ketua DPD PSI Jakbar

Megapolitan
Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Ingar-bingar Tradisi Membangunkan Sahur yang Berujung Cekcok di Depok

Megapolitan
KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

KSAL: Setelah Jakarta, Program Pesantren Kilat di Kapal Perang Bakal Digelar di Surabaya dan Makasar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com