Hati-hati Putuskan NCICD, Belum Ada Kajian Komprehensif soal Dampak Menyeluruh

JAKARTA, KOMPAS — Menjelang tenggat kajian Proyek Pembangunan Kawasan Pesisir Terpadu Ibu Kota Nasional (NCICD), pemerintah perlu ekstra hati-hati memutuskan lanjut tidaknya proyek raksasa tersebut. Dampak yang ditimbulkan tidak bisa ditarik kembali saat proyek fisik dimulai, bisa merugikan semua pihak, termasuk penanam modal.

Penelitian yang dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menemukan, Proyek Pembangunan NCICD ini berisiko besar bagi lingkungan dan arus laut di Teluk Jakarta, selain berdampak sosial budaya.

Ahli kelautan Balai Pengkajian dan Dinamika Pantai-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPDP-BPPT), Widjo Kongko, Rabu (21/9/2016), mengatakan, tahun 2013-2014, lembaganya melakukan pemodelan terhadap rencana proyek ini.

”Hasilnya ditemukan, pembangunan pulau-pulau dan tanggul laut raksasa akan berdampak negatif secara signifikan terhadap perubahan hidrodinamika arus, sedimentasi, dan lingkungan,” kata Widjo.

Menurut dia, kawasan Teluk Jakarta seluas 480 kilometer persegi dari Tanjung Pasir (Tangerang) sampai muara Sungai Ciliwung merupakan satu sistem hidrodinamika pantai (coastal cell).

”Jika kemudian ada 17 pulau dan tanggul laut raksasa yang total luasnya mencapai 60 kilometer persegi, artinya akan ada perubahan besar dalam banyak aspek,” kata Widjo.

Daniel W Rosyid, Guru Besar dan Dekan Fakultas Teknik Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Rabu (28/9), mengingatkan, NCICD akan mengubah ekosistem pesisir dan laut yang kompleks di Teluk Jakarta dengan konsekuensi jangka panjang dan dampak sangat besar.

NCICD yang mengandalkan rekayasa teknik sipil perlu dikaji ulang karena memiliki risiko sangat besar, baik segi kegagalan teknis, pembengkakan biaya, maupun waktu yang tidak tepat.

Presiden Joko Widodo, April lalu, memutuskan mengintegrasikan NCICD dengan proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Proyek NCICD merupakan pembangunan tanggul laut di pesisir utara Jakarta dalam tiga tahap. Tahap ketiga atau fase C proyek ini adalah pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) berbentuk burung garuda di Teluk Jakarta.

Perpres perlu kajian

Widjo Kongko mengingatkan, belum ada kajian komprehensif dari sejumlah aspek terkait proyek tersebut. Pemerintah pusat pada 2014 berjanji membuat kajian komprehensif, tetapi terjadi pergantian kekuasaan.

”Peraturan presiden (perpres) soal NCICD, jika mau dikeluarkan, sebaiknya didahului kajian komprehensif, dengan melibatkan para ahli,” ujar Widjo.

Hal senada disampaikan Guru Besar Hidrogeologi Institut Teknologi Bandung (ITB) Lambok M Hutasoit. Lambok mengingatkan, masalah utama Jakarta adalah penurunan permukaan tanah (land subsidence). Hal itu sudah dikonfirmasi dengan pengeboran guna mengetahui lapisan batuan di bawah daratan Jakarta hingga kedalaman 400-450 meter.

Penelitian geologis serupa belum dilakukan untuk dasar laut di Teluk Jakarta. Menurut Lambok, jika ternyata juga terjadi penurunan tanah di sana, beban dari pulau-pulau baru dan tanggul raksasa itu bisa mempercepat laju penurunan. Jika ini terjadi, ada potensi kerugian yang harus ditanggung pengembang pulau-pulau reklamasi.

 ”Siapa tahu NCICD 60 tahun sudah jeblos lagi, ambles lagi, artinya apa harus ditinggikan lagi? Tolong aspek itu diperhitungkan,” ujarnya.

Alan Koropitan, Koordinator Bidang Kajian Strategis Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, mengatakan, dalam kaitan dengan NCICD, ia hanya setuju pembangunan tanggul fase A. ”Saya sepakat untuk fase A. Bangun tanggul untuk penahan di pesisir, lalu perbaiki sanitasi, pencemaran, dan penurunan tanah,” katanya.

Cegah banjir

Pandangan berbeda disampaikan peneliti di Departemen Teknik Lingkungan Universitas Indonesia, Firdaus Ali, yang juga Direktur Indonesia Water Institute. Menurut dia, tanggul laut raksasa itu justru dibutuhkan untuk mencegah banjir di Jakarta.

Dengan kondisi penurunan muka tanah dan kenaikan air laut, banjir kian berpotensi menggenangi Jakarta karena 13 sungai makin tak mampu mengalirkan air ke Teluk Jakarta.

Dalam kondisi seperti itu, rekayasa teknik yang bisa ditempuh adalah menurunkan level muka air di Teluk Jakarta hingga di bawah muka air di muara sungai. Rekayasa ini bisa dilakukan dengan membangun tanggul lepas pantai yang dilengkapi pompa untuk mengatur muka air.

Dihubungi terpisah, Direktur Pengairan dan Irigasi Bappenas Donny Adzan mengatakan, tanggul fase A NCICD dan reklamasi dua hal berbeda. Tanggul fase A NCICD memiliki tujuan mengatasi kebencanaan, sementara reklamasi lebih bertujuan pembangunan.

Menurut Donny, dalam program Strategi Pengamanan Pesisir Jakarta (Jakarta Coastal Defence Strategy/JCDS) tahun 2012, kedua proyek itu dimasukkan jadi satu kesatuan. Pada 2015, ketika JCDS berubah jadi NCICD, keduanya dipisahkan.

Setelah reklamasi pulau-pulau di Teluk Jakarta dimoratorium, April lalu, pemerintah memutuskan kedua proyek diintegrasikan lagi. ”Sekarang disuruh integrasi lagi, artinya JCDS juga, kan?” ujar Donny.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata menyatakan, kajian mengenai NCICD ditargetkan rampung Oktober 2016. ”Kajian ini mengakomodasi kajian-kajian yang ada sebelumnya. Kami tidak mulai dari nol,” ujar Wismana.

Kajian kali ini melengkapi kajian JCDS dan NCICD sebelumnya. Selain untuk menjaga Jakarta dari risiko banjir, baik dari sungai maupun laut, proyek ini juga mencakup penanganan sejumlah masalah dasar, seperti air bersih, penurunan muka tanah, sanitasi, dan strategi pengembangan kota.

Staf Khusus Menteri Koordinator Kemaritiman Atmadji Sumarkidjo, kemarin, mengatakan, Bappenas akan mengumumkan hasil evaluasinya pada 26-27 Oktober. (AIK/MKN/JAL/HLN/ DEA/NDY/HAR)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 29 September 2016, di halaman 1 dengan judul "Hati-hati Putuskan NCICD".