Kompas.com - 30/09/2016, 08:36 WIB
Backhoe yang meruntuhkan rumah warga Bukit Duri, membantu warga memisahkan material dan puing yang masih bisa diolah untuk dijual lagi, Kamis (29/9/2016). Nibras Nada NailufarBackhoe yang meruntuhkan rumah warga Bukit Duri, membantu warga memisahkan material dan puing yang masih bisa diolah untuk dijual lagi, Kamis (29/9/2016).
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak menangguhkan penggusuran di Bukit Duri, Jakarta Selatan, saat gugatan hukum sedang berjalan, menuai kecaman keras dari sejumlah pegiat hak asasi manusia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Juni lalu, menerima gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sekitar 90 warga Bukit Duri yang menolak relokasi, menagih janji Presiden Joko Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Mereka yang menolak meminta ganti rugi dalam bentuk permukiman baru sesuai dengan konsultasi publik Jokowi yang diselenggarakan pada 16 Oktober 2012 di Sanggar Ciliwung.

Terkait penggusuran untuk program normalisasi Ciliwung itu, warga Bukit Duri yang tergusur menyebutkan kerugian Rp 1,7 triliun dalam gugatannya. Dasar yang digunakan penggugat adalah bahwa Pemprov DKI Jakarta melakukan normalisasi Sungai Ciliwung tanpa dasar hukum yang jelas.

Vera Soemarwi, kuasa hukum warga penggugat mengatakan, sebenarnya ada dasar hukum atau keputusan untuk melaksanakan normalisasi. Hanya saja, keputusan tersebut sudah kedaluwarsa.

"Ada jangka waktunya (mengerjakan normalisasi Ciliwung), sudah habis 5 Oktober 2015 berdasarkan SK Gubernur Nomor 2181 tahun 2014," kata Vera, Kamis (29/9/2016).

SK Gubernur Nomor 2181 tahun 2014 merupakan surat keputusan untuk memperpanjang penetapan lokasi pelaksanaan pembangunan trase Sungai Ciliwung dari Pintu Air Manggarai sampai dengan Kampung Melayu.

Perpanjangan tersebut berlaku satu tahun, efektif sejak SK tersebut ditandatangani Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada 17 Desember 2014. Perpanjangan dibuat oleh Pemprov sebab Pergub 163 Tahun 2012 yang dibuat Fauzi Bowo tentang penguasaan perencanaan/peruntukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, yaitu noemalisasi Ciliwung, hanya berlaku dua tahun sejak diterbitkan 28 September 2012.

Warga yang gugatan class action-nya dinyatakan sah pada 2 Agustus lalu, kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan menerbitkan surat peringatan (SP) pembongkaran bangunan bagi warga.

Vera mengatakan, gugatan itu diajukan karena pemerintah dianggap menyalahi kewenangannya melalui SP itu. SP-1 hingga 3 itu isinya meminta warga membongkar sendiri bangunannya. Jika tidak, Satpol PP akan membongkarnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumlah Pengunjung Ragunan pada Libur Waisak Capai 31.206 Orang

Jumlah Pengunjung Ragunan pada Libur Waisak Capai 31.206 Orang

Megapolitan
Sudah Sebulan 400 KK di Kampung Nelayan Marunda Alami Krisis Air Bersih

Sudah Sebulan 400 KK di Kampung Nelayan Marunda Alami Krisis Air Bersih

Megapolitan
Lift Macet akibat Kelebihan Muatan, 7 Orang Terjebak Dievakuasi Damkar Kota Bekasi

Lift Macet akibat Kelebihan Muatan, 7 Orang Terjebak Dievakuasi Damkar Kota Bekasi

Megapolitan
Cerita Anies ke Universitas Oxford Jajaki Kerja Sama Pengembangan Kebijakan Publik Jakarta

Cerita Anies ke Universitas Oxford Jajaki Kerja Sama Pengembangan Kebijakan Publik Jakarta

Megapolitan
Warga Bogor Dibegal Saat Pulang Kerja, Korban Dibacok, Motor dan Uangnya Raib

Warga Bogor Dibegal Saat Pulang Kerja, Korban Dibacok, Motor dan Uangnya Raib

Megapolitan
Dentuman Meriam Akan Terdengar Lagi di Depok Besok, Warga Diimbau Tak Panik

Dentuman Meriam Akan Terdengar Lagi di Depok Besok, Warga Diimbau Tak Panik

Megapolitan
Bima Arya Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah

Bima Arya Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah

Megapolitan
TV Tersambar Petir, Sebuah Rumah di Bekasi Dilanda Kebakaran

TV Tersambar Petir, Sebuah Rumah di Bekasi Dilanda Kebakaran

Megapolitan
Besok, Oditur Akan Bantah Pleidoi Kolonel Priyanto Terdakwa Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila

Besok, Oditur Akan Bantah Pleidoi Kolonel Priyanto Terdakwa Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila

Megapolitan
Pabrik Kimia di Cikarang Dilanda Kebakaran, Pemadaman Butuh Waktu 7 Jam

Pabrik Kimia di Cikarang Dilanda Kebakaran, Pemadaman Butuh Waktu 7 Jam

Megapolitan
Politisi PDI-P: Banyak Program yang Tak Dieksekusi Anies

Politisi PDI-P: Banyak Program yang Tak Dieksekusi Anies

Megapolitan
Seorang Remaja Satroni Rumah Ketua RW di Pulogadung, Curi 3 Ponsel

Seorang Remaja Satroni Rumah Ketua RW di Pulogadung, Curi 3 Ponsel

Megapolitan
Pria yang Tewas Gantung Diri di Apartemen Kawasan Duren Sawit Diduga Terlilit Utang

Pria yang Tewas Gantung Diri di Apartemen Kawasan Duren Sawit Diduga Terlilit Utang

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Bakal Panggil Manajemen Ancol karena Khawatir Merugi Saat Formula E Berlangsung

Ketua DPRD DKI Bakal Panggil Manajemen Ancol karena Khawatir Merugi Saat Formula E Berlangsung

Megapolitan
5 Warga Binaan Lapas Kelas IIA Bekasi Terima Remisi Hari Raya Waisak

5 Warga Binaan Lapas Kelas IIA Bekasi Terima Remisi Hari Raya Waisak

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.