JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengaku senang dengan adanya hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA. Menurut dia, hasil survei tersebut bisa jadi bahan evaluasi bagi tim pemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017.
"Enggak apa, senang kita. Bisa jadi bahan evaluasi. Survei-survei gratis itu kan, kami kan enggak ada survei, kami enggak pernah melakukan survei, karena survei bayar mahal, siapa yang mau bayar gitu lho," ujar Djarot, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (5/10/2016).
Dalam hasil survei yang dirilis LSI pada Oktober 2016, elektabilitas Ahok turun menjadi 31,4 persen dengan tingkat kesukaan 58,2 persen. Padahal pada Juli 2016, elektabilitas Ahok masih 49,1 persen dan tingkat kesukaan 68,9 persen.
Meski demikian, Ahok tetap unggul dari kandidat yang ada sekarang. Dalam survei yang sama, elektabilitas dua calon pesaing Ahok, Agus Harimurti Yudhoyono mencapai 22,30 persen dan Anies Baswedan mencapai 20,20 persen.
(Baca: LSI: Ahok Kuat, tetapi Trennya Menurun)
Djarot mengatakan hasil survei tersebut bisa memacu tim pemenangan untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan elektabilitasnya dan Ahok.
Menurut Djarot, hasil survei bisa berbeda dengan hasil nyata pemungutan suara. Ia mengatakan hal itu dengan merujuk Pilkada DKI 2012 di mana pasangan Joko Widodo-Ahok berhasil memenangkan pemilihan meski tak diunggulkan dalam berbagai hasil survei.
"Kita kalah dalam survei juga enggak apa-apa, lah survei saja lho. Kan belum tentu sesuai kenyataan. Masa tidak ingat tahun 2012?" ujar Djarot.
Tren menurunnya elektabilitas Ahok, menurut LSI, karena empat alasan. Pertama, masalah kebijakan, misalnya kasus penggusuran di beberapa daerah di Ibu Kota, seperti Kampung Pulo, Kalijodo, dan kebijakan soal reklamasi.
Isu kedua ialah soal personalitas Ahok, yang dinilai memiliki karakter yang kasar, congkak, dan tidak konsisten. Ia, misalnya, awalnya hendak maju secara independen, tetapi kemudian berubah dengan mengambil dukungan partai.
Ketiga adalah isu etnies, dan keempat, adanya alternatif cagub yang dianggap fresh, yakni Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono.