Kompas.com - 05/10/2016, 18:55 WIB
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bambang Sugiono, Kabiro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhana, Walikota Jakarta Barat Anas Effendi, Kasatpol PP DKI Jupan Royter, dan Biro Hukum Pemprov DKI meninjau lahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Selasa (19/7/2016). Nursita SariAsisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Bambang Sugiono, Kabiro Hukum Pemprov DKI Yayan Yuhana, Walikota Jakarta Barat Anas Effendi, Kasatpol PP DKI Jupan Royter, dan Biro Hukum Pemprov DKI meninjau lahan Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Selasa (19/7/2016).
Penulis Alsadad Rudi
|
EditorEgidius Patnistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencabut legalitas sertifikat lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam sengketa lahan di Cengkareng Barat, Jakarta Barat.

Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Muhammad Najib Taufik, mengatakan pembatalan disebabkan ada cacat prosedur dalam penerbitan sertifikat yang diketahui diatasnamakan Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan itu.

"Kami batalkan berdasarkan usulan lama, tahun 2001 kalau enggak salah. Terakhir September sudah saya batalkan," kata Najib di Balai Kota, Rabu (5/10/2016).

Menurut Najib, cacat prosedur yang terjadi adalah saat diterbitkan, ada sertifikat lain untuk lahan yang sama. Pemiliknya diketahui atas nama Timbul. Najib mengaku sudah menyampaikan informasi itu ke Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Sudah pernah diterbitkan memang tapi atas nama Haji Timbul," ujar Najib.

Meski sudah mencabut legalitas sertifikat lahan milik Pemprov DKI dan menyebut sudah ada sertifikat atas nama orang lain, Najib menyatakan BPN belum memutuskan siapa yang berhak atas lahan tersebut. Ia meminta Pemprov DKI untuk membuktikan kelengkapan dokumen jika memang merasa berhak atas tanah tersebut.

Ia mengatakan, sampai saat ini Pemprov DKI belum pernah melakukan hal itu.

"Kami akan lihat, akan hubungkan dengan girik-giriknya. Misalnya sudah dibebaskan oleh pemda ya kami akui pemda. Kami lihat siapa duluan yang membebaskannya," kata Najib.

Sengketa lahan di Cengkareng Barat bermula saat Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan membeli lahan pada 2015 dengan harga Rp 668 miliar dari salah seorang bernama Toeti Noezlar Soekarno.

Lahan itu direncanakan akan digunakan untuk pembangunan rumah susun. Namun dalam perkembangannya, diketahui bahwa lahan tersebut juga terdata sebagai milik Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Najib meminta baik Pemprov DKI maupun Toeti untuk membuktikan kelengkapan dokumen jika memang merasa berhak atas tanah tersebut.

"Silahkan masing-masing membuktikan. kalau Pemda mengatakan itu tanahnya hasil pembebasan, mana bukti pembebasannya," kata Najib.

Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Ahok menyatakan pihaknya siap menyerahkan bukti kelengkapan dokumen yang menyatakan lahan tersebut sah milik Pemprov DKI.

"Makanya kami lagi proses hukum. Tungggu saja," ujar Ahok.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wali Kota Tangerang Pastikan THR untuk ASN Telah Disalurkan

Wali Kota Tangerang Pastikan THR untuk ASN Telah Disalurkan

Megapolitan
Pohon Tumbang di Pamulang Sudah Diangkut, Jalan Pajajaran Dibuka Kembali

Pohon Tumbang di Pamulang Sudah Diangkut, Jalan Pajajaran Dibuka Kembali

Megapolitan
Polisi Tangkap Pemilik 64 Kg Ganja di Tanah Abang

Polisi Tangkap Pemilik 64 Kg Ganja di Tanah Abang

Megapolitan
Soal Larangan Mudik di Jabodetabek, Pemkot Tangerang Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Soal Larangan Mudik di Jabodetabek, Pemkot Tangerang Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Megapolitan
UPDATE 6 Mei: 1.466 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Depok, 3 Orang Meninggal

UPDATE 6 Mei: 1.466 Pasien Covid-19 Masih Dirawat di Depok, 3 Orang Meninggal

Megapolitan
UPDATE 6 Mei: Tambah 6 Kasus di Tangsel, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 6 Mei: Tambah 6 Kasus di Tangsel, Seorang Pasien Covid-19 Meninggal

Megapolitan
5 Bus Berangkat dari Terminal Kalideres untuk Melayani Perjalanan Non-Mudik

5 Bus Berangkat dari Terminal Kalideres untuk Melayani Perjalanan Non-Mudik

Megapolitan
Menyambangi Markas Kekaisaran Sunda Nusantara di Depok

Menyambangi Markas Kekaisaran Sunda Nusantara di Depok

Megapolitan
Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Dilanjutkan Senin Pekan Depan

Sidang Kasus Kerumunan Rizieq Shihab Dilanjutkan Senin Pekan Depan

Megapolitan
Disnaker Kota Tangerang Imbau Karyawan Swasta yang THR-nya Bermasalah untuk Melapor

Disnaker Kota Tangerang Imbau Karyawan Swasta yang THR-nya Bermasalah untuk Melapor

Megapolitan
Warga Depok Harus Lampirkan Bukti Otentik Sebelum Buat SIKM di Kelurahan, Ini Syaratnya

Warga Depok Harus Lampirkan Bukti Otentik Sebelum Buat SIKM di Kelurahan, Ini Syaratnya

Megapolitan
UPDATE 6 Mei: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 905, Pasien Meninggal 20 orang

UPDATE 6 Mei: Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 905, Pasien Meninggal 20 orang

Megapolitan
Pemprov DKI: Pengusaha Wisata Ingin Tetap Buka Saat Libur Lebaran 2021

Pemprov DKI: Pengusaha Wisata Ingin Tetap Buka Saat Libur Lebaran 2021

Megapolitan
Larangan Mudik Lebaran Berlaku, Tiga Maskapai Masih Beroperasi dari Bandara Soekarno-Hatta

Larangan Mudik Lebaran Berlaku, Tiga Maskapai Masih Beroperasi dari Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Varian Virus Corona dari India Sudah Masuk Tangsel, Seperti Apa Bahayanya?

Varian Virus Corona dari India Sudah Masuk Tangsel, Seperti Apa Bahayanya?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X