Kompas.com - 06/10/2016, 21:04 WIB
Penulis Nursita Sari
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno, mengatakan, lembaga survei dan hitung cepat harus bersikap netral. Lembaga survei tidak boleh menjadi corong politik.

"Prinsipnya lembaga survei itu harus netral, independen, tidak boleh berpihak, tidak boleh jadi corong perpanjangan kepentingan politik," ujar Sumarno kepada Kompas.com di Kantor KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Kamis (6/10/2016).

Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 43 ayat 1 huruf e PKPU tersebut menyebutkan, lembaga survei tidak boleh berpihak, menguntungkan, atau merugikan peserta pilkada. Lembaga survei juga tidak boleh mengganggu tahapan pilkada, tetapi harus meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas, mendorong terwujudnya suasana kondusif, aman, tertib, dan lancar.

Lembaga yang melakukan survei, baik tentang perilaku pemilih, hasil pemilihan, kelembagaan pemilihan, maupun pasangan cagub-cawagub, harus mendaftar ke KPU DKI Jakarta dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Hal itu tertuang dalam Pasal 43 ayat 2.

Pendaftaran tersebut paling lambat dilakukan 30 hari sebelum pemungutan suara. Lembaga survei juga harus memberitahukan sumber dana, metodologi, jumlah responden, serta pelaksanaan survei tersebut. Hasilnya pun harus dilaporkan ke KPU dengan menyerahkan salinan hasil survei.

Apabila lembaga survei tidak mematuhi PKPU tersebut, ada sanksi yang akan diberikan.

"Tapi sanksinya bukan dari KPU, dari asosiasi lembaga survei. KPU tidak punya otoritas itu," kata Sumarno. (Baca: Jelang Pilkada, Waspadai Lembaga Survei Merangkap Konsultan Politik)

Meski begitu, aturan tersebut tidak berlaku apabila lembaga survei memang menjadi tim internal atau konsultan yang digandeng pasangan cagub-cawagub.

"Kecuali mereka menyebut sebagai tim sukses. Tapi kalau independen, tidak menjadi bagian dari tim sukses, itu diharapkan tidak memihak. Ada asosiasi lembaga survei yang memberikan norma-norma umum," ucap Sumarno.

Kompas TV KPU Tak Larang Cagub-Cawagub Bersosialisasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Jadwal Pementasan Festival Teater Jakarta 1-9 Oktober 2022

Jadwal Pementasan Festival Teater Jakarta 1-9 Oktober 2022

Megapolitan
Suporter Persipasi Bekasi Gelar Aksi Kosongkan Tribun Utara

Suporter Persipasi Bekasi Gelar Aksi Kosongkan Tribun Utara

Megapolitan
Ridwan Kamil Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Jika...

Ridwan Kamil Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Jika...

Megapolitan
Sampaikan Dukacita atas Kerusuhan Kanjuruhan, PSB Bogor: Ini Kemunduran...

Sampaikan Dukacita atas Kerusuhan Kanjuruhan, PSB Bogor: Ini Kemunduran...

Megapolitan
Begini Tanggapan Pesohor dan Warganet soal Baim dan Paula yang Pura-pura Buat Laporan KDRT

Begini Tanggapan Pesohor dan Warganet soal Baim dan Paula yang Pura-pura Buat Laporan KDRT

Megapolitan
Anies: Doa Tak Terhenti bagi Orangtua yang Anaknya Tak Kembali...

Anies: Doa Tak Terhenti bagi Orangtua yang Anaknya Tak Kembali...

Megapolitan
Anies, RK, dan Bima Arya Satu 'Panggung', Penyelenggara: Bukan Acara Politik

Anies, RK, dan Bima Arya Satu "Panggung", Penyelenggara: Bukan Acara Politik

Megapolitan
Makan, Minum, Hingga Peralatan Mandi Korban Penyaluran TKI Ilegal Ditanggung Negara

Makan, Minum, Hingga Peralatan Mandi Korban Penyaluran TKI Ilegal Ditanggung Negara

Megapolitan
Kronologi Lengkap Baim Wong dan Paula Prank Polisi, Pura-pura Bikin Laporan KDRT

Kronologi Lengkap Baim Wong dan Paula Prank Polisi, Pura-pura Bikin Laporan KDRT

Megapolitan
Belum Didukung E-TLE, Operasi Zebra di Bekasi Andalkan Tilang Manual

Belum Didukung E-TLE, Operasi Zebra di Bekasi Andalkan Tilang Manual

Megapolitan
Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Megapolitan
Baim Wong dan Paula 'Prank' Polisi, Pura-pura Bikin Laporan KDRT

Baim Wong dan Paula "Prank" Polisi, Pura-pura Bikin Laporan KDRT

Megapolitan
Anies Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Pengamat: Untuk Hindari Kampanye Hitam Politik Identitas

Anies Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Pengamat: Untuk Hindari Kampanye Hitam Politik Identitas

Megapolitan
Pecatan TNI Suplai Senjata dan Rampok Toko Emas, Pengamat: Aksesnya Pasti Ilegal

Pecatan TNI Suplai Senjata dan Rampok Toko Emas, Pengamat: Aksesnya Pasti Ilegal

Megapolitan
Digelar Mulai Besok, Ini Titik Operasi Zebra di Kabupaten Bekasi

Digelar Mulai Besok, Ini Titik Operasi Zebra di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.