Perdebatan Ahok dan Utusan Jokowi soal Cuti Kampanye Petahana

Kompas.com - 07/10/2016, 09:52 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat mendengarkan saksi ahli dari Presiden Joko Widodo pada sidang MK tentang cuti bagi petahana, di Gedung MK, Kamis (6/10/2016). Kompas.com/Kurnia Sari AzizaGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat mendengarkan saksi ahli dari Presiden Joko Widodo pada sidang MK tentang cuti bagi petahana, di Gedung MK, Kamis (6/10/2016).
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berdebat dengan ahli yang diutus Presiden Joko Widodo, Djohermansyah Djohan, pada sidang uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (UU Pilkada), di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (6/10/2016).

Ahok merasa keberatan dengan aturan cuti bagi calon petahana selama masa kampanye pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Masa kampanye itu dijadwalkan mulai 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

Agenda sidang pada Kamis (5/10/2016), adalah untuk mendengarkan pandangan ahli dari pemerintah. Djohermansyah memaparkan sebaiknya cuti bagi calon petahana selama masa kampanye tetap dipertahankan karena lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya.

Djohermansyah lalu mengatakan banyaknya calon gubernur petahana di berbagai daerah yang menggunakan kekuasaannya untuk memenangi pilkada.

"Cuti diharapkan membuat petahana bisa tahan dari abuse of power," kata Djohermansyah.

Penyalahgunaan kekuasaan itu, menurut Djohermansyah, modusnya mulai dari penyelewengan dana bantuan sosial, penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyalahgunaan perizinan, hingga politisasi pegawai negeri sipil.

Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu juga menyampaikan bahwa nantinya Menteri Dalam Negeri akan memilih pejabat dari Kemendagri yang terpandang dan terbebas dari politik kepentingan untuk menjabat pelaksana tugas (Plt) gubernur selama masa kampanye.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Di dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2016, plt gubernur diberi mandat yang lebih besar dari sebelumnya. Bahkan, bisa menandatangani Perda APBD.

Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran Basuki terhadap keberlanjutan APBD DKI 2017.

(Baca: Tenangnya Utusan Jokowi dan Menggebu-gebunya Ahok dalam Sidang MK)

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bocah 13 Tahun Diduga Diperkosa Berkali-kali hingga Hamil Dua Bulan

Bocah 13 Tahun Diduga Diperkosa Berkali-kali hingga Hamil Dua Bulan

Megapolitan
Kodam Jaya Masih Pelajari Pengakuan Rachel Vennya Tak Pernah Karantina di Wisma Atlet

Kodam Jaya Masih Pelajari Pengakuan Rachel Vennya Tak Pernah Karantina di Wisma Atlet

Megapolitan
Ragunan Dibuka 23 Oktober, Ini Syarat yang Wajib Dipenuhi Pengunjung

Ragunan Dibuka 23 Oktober, Ini Syarat yang Wajib Dipenuhi Pengunjung

Megapolitan
Mulai 24 Oktober, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta

Mulai 24 Oktober, Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Pemprov DKI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Merata di Indonesia Jadi Ancaman Gelombang Ketiga

Pemprov DKI: Vaksinasi Covid-19 Tidak Merata di Indonesia Jadi Ancaman Gelombang Ketiga

Megapolitan
886 PMKS Ikut Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat

886 PMKS Ikut Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat

Megapolitan
Tangkap 3 Pengedar, Polisi Temukan Gudang Ganja Berkedok Warung Bakso di Bekasi

Tangkap 3 Pengedar, Polisi Temukan Gudang Ganja Berkedok Warung Bakso di Bekasi

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Harap Vaksinasi Covid-19 Berlanjut untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Pemprov DKI Jakarta Harap Vaksinasi Covid-19 Berlanjut untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Enam Taman di Jakarta Barat Segera Dibuka untuk Umum

Jakarta PPKM Level 2, Enam Taman di Jakarta Barat Segera Dibuka untuk Umum

Megapolitan
Mulai 24 Oktober, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Mulai 24 Oktober, Penumpang dari Bandara Soekarno-Hatta Tujuan Jawa-Bali Wajib Bawa Tes PCR

Megapolitan
Tak Ingin Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Wali Kota Depok Minta Camat dan Lurah Pantau Sekolah Tatap Muka

Tak Ingin Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Wali Kota Depok Minta Camat dan Lurah Pantau Sekolah Tatap Muka

Megapolitan
Tangkap 3 Pengedar, Polres Tangsel Amankan Barang Bukti Ganja 31,76 Kilogram

Tangkap 3 Pengedar, Polres Tangsel Amankan Barang Bukti Ganja 31,76 Kilogram

Megapolitan
Turap Sepanjang 150 Meter di Aliran Kali Pulo Nangka Kayu Putih Longsor

Turap Sepanjang 150 Meter di Aliran Kali Pulo Nangka Kayu Putih Longsor

Megapolitan
Seorang Pemuda Ditemukan Gantung Diri di Ruko Bekasi

Seorang Pemuda Ditemukan Gantung Diri di Ruko Bekasi

Megapolitan
Ludes Terbakar, 16 Kios Pedagang Pasar Kayu Jati Rawamangun Dipindahkan

Ludes Terbakar, 16 Kios Pedagang Pasar Kayu Jati Rawamangun Dipindahkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.