Tangkap Tangan di Kemenhub dan Fenomena Praktik Pungli

Polisi kemudian menyita sejumlah dokumen terkait perizinan, beberapa telepon seluler, uang sebesar Rp 61 juta, dan enam buku tabungan yang berisi total Rp 1 miliar yang diduga hasil pungli dari lantai 12.

Percaloan di instansi Polri

Tak hanya di Kemenhub, praktik pungli atau percaloan ini juga terjadi di instansi Polri.

Pada Mei 2016 lalu, Kompas.com melakukan penelusuran di Satuan Pelayanan Administrasi (Satpas) Daan Mogot, Jakarta Barat.

Dari penelusuran itu, masih didapati banyaknya calo yang mencoba mengambil untung dari warga yang ingin membuat surat izin mengemudi (SIM).

Para calo itu mematok harga yang terbilang tinggi, yakni Rp 600.000-Rp 700.000, untuk pembuatan SIM C.

(Baca juga: Kapolri Sebut Pemberantasan Pungli Juga Akan Dilakukan di Polri)

Jika mengikuti jalur yang disediakan para calo, para pemohon SIM tidak perlu repot-repot melakukan serangkaian tes agar mendapatkan SIM.

Pemohon hanya menjalankan serangkaian tes secara formalitas dan dijamin akan mendapatkan SIM.

Tarif Rp 600.000-Rp 700.000 itu sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan tarif pembuatan SIM yang dilakukan tanpa perantara calo.

Berdasarkan perhitungan Kompas.com yang mengikuti salah satu warga yang akan membuat SIM C tanpa perantara, pemohon SIM hanya dikenakan tarif Rp 155.000.

Rincian biaya itu antara lain Rp 25.000 untuk pembelian formulir tes kesehatan, Rp 100.000 untuk permohonan pembuatan SIM C baru, dan Rp 30.000 untuk biaya asuransi.

Tarif Rp 100.000 untuk pembuatan SIM C tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Temuan Ombudsman

Tak hanya Kompas.com, Ombudsman RI juga menemukan adanya maladministrasi dalam proses pembuatan SIM.

(Baca juga: Sistem e-Samsat Jadi Solusi Cegah Pungli dan Calo)

Temuan tersebut diperoleh dari hasil investigasi atas prakarsa sendiri (own-motion investigation) dan penelitian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.